Membuat Jadual Pelajaran Otomatis

Membuat jadwal pelajaran dalam sebuah sekolah adalah kegiatan rutinitas tahunan bahkan mungkin per semester. Gampang gampang susah kalimat yang sesuai untuk mewakili pekerjaan yang satu ini, gampang kalau permintaan guru tidak banyak modelnya, tapi jadi pekerjaan yang susah jika jumlah guru banyak, masing-masing minta jadwal jam kosong yang harinya tertentu, ditambah lagi model team teaching dan moving class, bisa-bisa gak bisa tidur nyenyak seminggu . Ada beberapa cara membuat jadwal pelajaran antara lain:
Cara manual dengan system kartu dalam membuat jadwal pelajaran dilakukan dengan membuat kartu yang berwarna-warni yang masing-masing diisi nama guru dan mapel yangdiajarkan.Satu kartu menyatakan satu kali tatap muka/pertemuan (2 jp atau 1 jp), tiap warna kartu menyatakan pengajar/guru tertentu, dengan cara ini dimungkinkan akan mempermudah menempatkan jam-jam tatap muka guru mapel tertentu sehinggat idak terjadi tumbukan jadwal pelajaran atau ketidaksesuaian jumlah jam mengajar tiap guru.Cara system kartu dalam membuat jadwal pelajaran memiliki banyak kelemahan, di antaranya tidak praktis (karena harus membuat kartu yang bermacam-macam), memerlukan ketelitian dankecermatan yang tinggi (karena disusun secara manual), memerlukan waktu yang lama, dan untuk mencetak harus dilakukan pengetikan ulang lebih dahulu.

Category: 1 komentar

Belajar dari Cara Swedia Didik Anak-anak ...

GOTHENBURG, KOMPAS.com — Bermain menjadi salah satu kunci kurikulum pendidikan anak usia dini di Swedia. Melalui bermain, anak-anak diajar mengenal nilai mendasar, seperti kejujuran, kemandirian, kepercayaan diri, kerja sama, toleransi, dan menghargai orang lain. Selain itu, sejak dini anak-anak diajarkan konsep persamaan jender. 

Demikian antara lain benang merah dari diskusi "Melihat Wajah Pendidikan Anak Usia Dini di Swedia" yang diselenggarakan oleh PPI Swedia wilayah Gothenburg dan Boras pada 11 Januari 2014 lalu, seperti disampaikan Afrina Laksmiarti, dari PPI Gothenburg, Senin (13/1/2014).
Category: 0 komentar

Nilai rata-rata UN SMP 6,1

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) 2013 untuk tingkat SMP/MTs turun. Tahun lalu, nilai rata-rata ujian nasional di jenjang ini mencapai 7,47, sementara tahun ini hanya 6,1.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mengungkapkan analisis terhadap penurunan nilai rerata ini. Menurutnya, ini dipengaruhi bobot soal tahun antara tahun lalu dan tahun ini.
Category: 0 komentar

Pengumuman Kelulusan SMP 2013

JAKARTA: Pengumuman kelulusan Ujian Nasional tingkat SMP/MTS yang dikabarkan bisa dilihat secara online pada kemarin malam, ternyata baru bisa dilihat pada 2 Juni pukul 00:00.
Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa pengumuman bisa dilihat secara online pada Jumat (1/6), namun ternyata informasi tersebut salah. Sejumlah orang pun menumpahkan kekesalannya karena pengumuman kelulusan ternyata belum ditayangkan hingga pagi ini.
Meski kelulusan baru diumumkan Sabtu (2/6), namun hasil persentase dari angka kelulusan di sejumlah daerah telah diketahui sejak Kamis (31/5).

Category: 0 komentar

Kemdiknas Akan Berganti Nama

JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) kemungkinan besar akan mendapatkan tugas baru mengurus kebudayaan, tak semata soal pendidikan. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, Senin (17/10/2011), di Gedung Kemdiknas, Jakarta.
Nuh mengatakan, tugas baru yang akan diemban oleh Kemdiknas itu karena di dalam kebudayaan juga mengandung unsur tuntunan yang tidak terlepas dari pendidikan itu sendiri. Selama ini, kebudayaan menjadi domain kewenangan yang melekat pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
"Dari berbagai pandangan dan dilihat lebih mendalam. Urusan kebudayaan bisa dibagi dua, ada yang namanya tuntunan dan tontonan," kata Nuh.
Category: 1 komentar

Penyaluran Dana BOS Dikaji Kembali

KOMPAS - Kementerian Pendidikan Nasional Sulawesi Selatan mengkaji kembali penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dengan mekanisme lama.
"Baru kajian, karena berbagai kasus, beberapa kabupaten dan kota belum mampu mencairkan sesuai jadwal," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Jabbar di Makassar, Kamis (1/9/2011).
Secara nasional pada triwulan pertama 2011, 52 kabupaten dan kota belum menyalurkan dana BOS, dua di antaranya di Provinsi Sulsel.
Evaluasi terakhir mengenai penyaluran dana dengan mekanisme melalui kas daerah ini kini tengah menjadi kajian oleh Kemendiknas. "Akan disampaikan ke DPR, bagaimana mengembalikan BOS lewat dekon tergantung DPR, kembali langsung ke sekolah," ujarnya.
Category: 0 komentar

Inilah Rencana Pembangunan Pendidikan 2012

JAKARTA, KOMPAS– Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh menyampaikan rencana pembangunan pendidikan tahun 2012. Menurut Nuh, berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan dalam pidato kenegaraan, prioritas pembangunan pendidikan akan diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Hal itu dilakukan aik melalui jalur formal maupun non-formal di semua jenjang pendidikan.
Nuh menilai, naskah pidato setebal  40 halaman yang disampaikan Presiden kemarin, merupakan bukti jika dunia pendidikan mendapatkan porsi yang cukup besar. Ia mencatat, setidaknya Presiden SBY tiga kali mengeolaborasi isu-isu tentang pendidikan secara detail dan mendalam. Menurutnya, pidato  SBY mencerminkan pemerintah secara khusus memberikan perhatian pada isu pendidikan.
“Meningkatkan akses dan pemerataan merupakan masalah yang tidak pernah selesai. Bukan berarti tidak dikerjakan, tetapi karena masalah pemerataan dan mutu tidak akan pernah habis. Segala upaya terus kita lakukan karena sifatnya never ending,” kata Nuh kepada, wartawan Rabu (17/8/2011), di Jakarta.
Category: 0 komentar

Presiden: Rakyat Miskin Tetap Bisa Sekolah

JAKARTA, KOMPAS - Seiring dengan semakin membaiknya keuangan Negara, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan akses warga Negara terhadap pendidikan dan kesehatan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, demi keadilan yang makin luas, pemerintah memberikan perhatian ekstra kepada masyarakat berpendapatan rendah.

"Di masa lalu, masyarakat berpendapatan rendah sering mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan dasar. Alhamdullilah, keadaan ini telah berubah. Saat ini, saya dapat memastikan bahwa semua warga negara berpenghasilan rendah, memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah. Tidak boleh ada lagi anak-anak kita dalam usia wajib belajar yang tidak bisa bersekolah. Tidak boleh juga ada warga negara tidak mampu, yang gagal memperoleh pelayanan dasar kesehatan dari pemerintah. Oleh karena itu, saya menyeru agar seluruh jajaran pemerintah, di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, memastikan bahwa program yang mulia ini dapat diimplementasikan dengan baik dan nyata," kata Presiden ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI, Selasa (16/8/2011) di Kompleks Parlemen, Jakarta. 
Category: 0 komentar

Naik Rp 20 T, Anggaran Pendidikan Rp 286,6 T

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap Kementerian Pendidikan Nasional dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan. Hal ini terkait dengan meningkatnya anggaran belanja Kemendiknas, dari Rp 266,9 triliun di tahun 2011 menjadi Rp 286,6 triliun di tahun 2012. Baik tahun 2011 dan 2012, anggaran Kemendiknas mencapai sekitar 20 persen dari APBN.
"Pada kesempatan ini saya sungguh berharap, agar anggaran pendidikan yang besar itu dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan. Kita menyadari, di berbagai pelosok desa masih banyak gedung-gedung sekolah yang kurang layak. Oleh karena itu, menjadi prioritas kita pada tahun 2012 mendatang untuk memperbaikinya, dengan anggaran pendidikan yang tersedia," kata Presiden ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI, Selasa (16/8/2011) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga tinggi negara, dan lainnya.
Category: 0 komentar

Mengenali Gejala "Bullying" di Sekolah (Sebuah kepedulian, kasus SMA 6 Jakarta)

KOMPAS— Tindakan intimidasi atau bullyingkerap menjadi ketakutan bagi para peserta didik, orangtua, dan kalangan pendidik. Sejumlah kasusbullying yang terjadi di sekolah menjadi momok tersendiri di dunia pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi orangtua dan kalangan pendidikan untuk mengenali adanya tindakan bullying yang terjadi pada siswa untuk mencegah sesuatu yang lebih buruk. Secara psikologis, tindakan ini akan berdampak negatif pada anak.
Bagaimana mengenali anak yang diindikasi mengalami tindakan intimidasi di sekolahnya? Sejumlah tips yang dirangkum Kompas.com dari berbagai sumber ini mungkin bisa membantu Anda. Ciri-ciri yang harus diperhatikan di antaranya:
Category: 1 komentar

Sekolah Harus Awasi Sahur on The Road

JAKARTA, KOMPAS - Menyusul kecelakaan yang terjadi di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan usai kegiatan sahur on the road dilaksanakan, polisi menghimbau agar pelaksaan sahur on the road lebih diawasi pihak sekolah.
Kegiatan tersebut memang tidak bisa dilarang, namun perlu aturan ketat dari sekolah. Hal ini disampaikan Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lumowa, Senin (15/8/2011) di Polda Metro Jaya. "Sahur sebenarnya boleh dimana saja yang dilarang itu kebut-kebutannya," ujarnya.
Dengan kebut-kebutan, kemungkinan untuk terjadi kecelakaan semakin besar. Untuk mecegah kecelakaan itu, Royke mengaku tidak bisa langsung mewajibkan panitia pelaksana untuk melapor ke polisi untuk dilakukan pengawalan.
Category: 0 komentar

"Homeschooling" Tak Seharusnya Diinstitusikan

JAKARTA, KOMPAS – Pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan, homeschooling saat ini menjadi pilihan sebagian orangtua untuk pendidikan buah hatinya. Akan tetapi, ia melihat ada sesuatu yang melenceng dari ide awal sekolah rumah ini. Menurutnya, ada kecenderungan "menginstitusikan"homeschooling sehingga berbiaya mahal dan hanya menjangkau kalangan tertentu.
“Homeschooling menyimpang karena ada beberapa tokoh yang menginstitusikan itu. Sebetulnya, sesuai dengan konsep awal, homeschooling harus mampu menjadi alternatif untuk semua kalangan memperoleh akses pendidikan. Jika kemudian lebih mahal, ini kan lucu,” kata Darmaningtyas, kepadaKompas.com, pekan lalu.
Oleh karena itu, ia menekankan, perlu dilakukan evaluasi terhadap biaya, metodologi, dan jam belajarnya. Seharusnya, kata Darmaningtyas, selain belajar, anak-anak homeschooling juga harus bersosialisasi dan membangun jaringan.
Category: 0 komentar

5 Hal yang Perlu Diketahui soal Homeschooling

KOMPAS- Pernah mendengar kata "homeschooling"? Pola pendidikan ini semakin hari semakin banyak dipilih oleh para orangtua.Homeschooling yang berarti sekolah rumah, dikenal juga dengan istilah sekolah mandiri atau home education, home based learning. Pengertianhomeschooling secara umum adalah model pendidikan alternatif, atau proses layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah yang dilakukan orangtua, keluarga, dan lingkungan yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan dan proses pembelajarannya. Sehingga, anak dapat mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuannya.
Nah, ketika akan menerapkan homeschooling, ada baiknya orangtua mempelajari tips di bawah ini:
Category: 0 komentar

Wajib Belajar 12 Tahun Sulit Diwujudkan ?

JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) melalui Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad mengaku masih ada kesulitan untuk mewujudkan pendidikan wajib belajar 12 tahun.
Ia mengungkapkan, kesulitan utama untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan Kemendiknas kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.
Berdasarkan penjelasannya, tahun ini Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah hanya mendapatkan porsi anggaran sekitar Rp 5 triliun yang berasal dari APBN. Sedangkan untuk mendukung wajib belajar di Pendidikan Dasar, Kemdiknas tercatat sudah menggelontorkan dana Rp 42 triliun yang dibagi ke dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 18 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 9 triliun dan tambahan dana dari pusat sekitar Rp 15 triliun.
Category: 1 komentar

Disiapkan 3 Alternatif Penyaluran Dana BOS

JAKARTA, KOMPAS - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, sampai dengan hari ini, Senin (1/8/2011), sedikitnya hanya tinggal 35 kabupaten/kota dari sebelumnya 39 kabupaten/kota yang belum menyelesaikan penyaluran dana BOS triwulan pertama dan kedua. Ia mengungkapkan, menindaklanjuti rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono, pekan lalu, digelar rapat Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) bersama Kementerian Koordinasi dan Kesejahteraan Rakyat (Kemkokesra).

Dalam rapat tersebut, selain membahas percepatan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) bagi daerah yang belum menyalurkannya, juga akan merumuskan beberapa poin yang kemungkinan akan dijadikan alternatif jika metode penyaluran BOS pada tahun mendatang perlu diubah ataupun dimodifikasi.
Category: 0 komentar

Tips Menjadi Pengajar yang Menyenangkan

KOMPAS - Dapatkah Anda membayangkan, apa yang terjadi jika tak tercipta suasana menyenangkan dalam proses belajar mengajar? Ya, siswa akan bosan dan tujuan dari penanaman ilmu oleh pengajar tak akan tercapai. Bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? Beberapa tips ini mungkin bisa menjadi panduan.
Salah satu hal yang harus dikedepankan adalah menyertakan partisipasi siswa di dalam kelas. Selain untuk membangun komunikasi dengan siswa, pengajar juga dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan bagi para siswa. Jika situasi ini tak terbangun, bisa jadi siswa akan merasa canggung berbicara dengan guru dan komunikasi tidak akan berjalan baik. Akibatnya, pengajar juga akan mengalami kesulitan untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan siswa.
Category: 0 komentar

Sekolah Wajib Awasi MOS

SIDOARJO, KOMPAS — Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, melarang sekolah-sekolah di wilayah setempat melakukan kegiatan perpeloncoan terhadap siswa baru saat dimulainya tahun pelajaran 2011 pada Senin (11/7/2011).
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Mustain Baladan, Minggu (10/7/2011), mengatakan, program pengenalan sekolah bagi siswa baru hendaknya dilakukan dengan cara yang standar dan menyenangkan.
"Di samping itu, pihak sekolah wajib mengawasi proses masa orientasi siswa (MOS) agar tidak ada kegiatan fisik yang nantinya dapat menyulitkan siswa. Intinya, kami mengimbau tidak ada kegiatan perpeloncoan di Sidoarjo," katanya.
Category: 0 komentar

"Bilangan Keramat" Baru dalam Matematika


KOMPAS - Matematika kini punya bilangan keramat baru, yakni 6,28. Bilangan keramat ini diperkenalkan oleh Bob Palais pada tahun 2001 sebagai pengganti 3,14 atau Pi yang biasa dikenal dalam perhitungan keliling dan luas lingkaran. Tahun lalu, bilangan keramat baru itu resmi dinamai "Tau" dan tanggal 28 Juni diperingati sebagai "Hari Tau".
Kalau Pi adalah rasio antara keliling lingkaran dan diameternya, 6,28 atau Tau adalah rasio antara keliling lingkaran dan jari-jarinya. Bilangan keramat itu dinilai lebih sakti daripada Pi sehingga dinobatkan sebagai pengganti. Bila bilangan keramat tersebut digunakan, beberapa konsep matematika menjadi lebih sederhana sehingga mudah dimengerti.
Category: 0 komentar

Disiapkan Rp 70 T untuk Sertifikasi Guru

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Menteri Pendidikan Nasional Prof dr Fasli Jalal menyampaikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas guru Indonesia. Menurut Fasli, banyak pilar penting untuk membangun pendidikan, tetapi guru adalah pilar utama untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Komitmen pemerintah ditunjukkan dengan memberikan Rp 70 triliun hingga 2016 untuk membiayai peningkatan profesionalitas guru melalui sertifikasi. Hal itu dikatakannya pada Kongres I Ikatan Guru Indonesia (IGI), di Ruang VIP Gedung A Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Selasa (21/6/2011).
"Guru harus bermartabat. Untuk bermartabat, guru harus profesional dan terjamin kesejahteraannya. Pemerintah berkomitmen meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan guru. Inilah harga yang harus kita bayar untuk memastikan guru profesional dan martabat itu terjadi jika kesejahteraannya terjamin," tegas Fasli seperti dimuat dalam rilis IGI kepada Kompas.com, hari ini.
Category: 0 komentar

Orangtua, Jangan Terjebak Kata "Pendidikan"!

JAKARTA, KOMPAS - Biaya pendidikan yang semakin tinggi menuntut para orangtua untuk merencanakan dengan mata pembiayaan pendidikan bagi anak-anaknya. Bagaimana merencanakan dana pendidikan yang efektif? Yang jelas, jangan terlalu "melo" atau terjebak dengan segala produk yang memberikan "embel-embel" pendidikan di belakangnya. Cerdas lah dalam memilih produk investasi dana pendidikan!

Perencana Keuangan Ligwina Hananto mengatakan, kecenderungannya, orangtua seringkali terbawa emosi saat memilih produk yang dipilihnya sebagai investasi dana pendidikan. Meskipun, kesadaran untuk mencadangkan dana itu sudah mulai tumbuh.
Category: 0 komentar