FUN FOR YOU ...

Nuh mengatakan, tugas baru yang akan diemban oleh Kemdiknas itu karena di dalam kebudayaan juga mengandung unsur tuntunan yang tidak terlepas dari pendidikan itu sendiri. Selama ini, kebudayaan menjadi domain kewenangan yang melekat pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
"Dari berbagai pandangan dan dilihat lebih mendalam. Urusan kebudayaan bisa dibagi dua, ada yang namanya tuntunan dan tontonan," kata Nuh.

KOMPAS - Kementerian Pendidikan Nasional Sulawesi Selatan mengkaji kembali penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dengan mekanisme lama.
"Baru kajian, karena berbagai kasus, beberapa kabupaten dan kota belum mampu mencairkan sesuai jadwal," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Jabbar di Makassar, Kamis (1/9/2011).
Secara nasional pada triwulan pertama 2011, 52 kabupaten dan kota belum menyalurkan dana BOS, dua di antaranya di Provinsi Sulsel.
Evaluasi terakhir mengenai penyaluran dana dengan mekanisme melalui kas daerah ini kini tengah menjadi kajian oleh Kemendiknas. "Akan disampaikan ke DPR, bagaimana mengembalikan BOS lewat dekon tergantung DPR, kembali langsung ke sekolah," ujarnya.

Nuh menilai, naskah pidato setebal  40 halaman yang disampaikan Presiden kemarin, merupakan bukti jika dunia pendidikan mendapatkan porsi yang cukup besar. Ia mencatat, setidaknya Presiden SBY tiga kali mengeolaborasi isu-isu tentang pendidikan secara detail dan mendalam. Menurutnya, pidato  SBY mencerminkan pemerintah secara khusus memberikan perhatian pada isu pendidikan.
“Meningkatkan akses dan pemerataan merupakan masalah yang tidak pernah selesai. Bukan berarti tidak dikerjakan, tetapi karena masalah pemerataan dan mutu tidak akan pernah habis. Segala upaya terus kita lakukan karena sifatnya never ending,” kata Nuh kepada, wartawan Rabu (17/8/2011), di Jakarta.

"Pada kesempatan ini saya sungguh berharap, agar anggaran pendidikan yang besar itu dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan. Kita menyadari, di berbagai pelosok desa masih banyak gedung-gedung sekolah yang kurang layak. Oleh karena itu, menjadi prioritas kita pada tahun 2012 mendatang untuk memperbaikinya, dengan anggaran pendidikan yang tersedia," kata Presiden ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI, Selasa (16/8/2011) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga tinggi negara, dan lainnya.

JAKARTA, KOMPAS - Menyusul kecelakaan yang terjadi di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan usai kegiatan sahur on the road dilaksanakan, polisi menghimbau agar pelaksaan sahur on the road lebih diawasi pihak sekolah.
Kegiatan tersebut memang tidak bisa dilarang, namun perlu aturan ketat dari sekolah. Hal ini disampaikan Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lumowa, Senin (15/8/2011) di Polda Metro Jaya. "Sahur sebenarnya boleh dimana saja yang dilarang itu kebut-kebutannya," ujarnya.
Dengan kebut-kebutan, kemungkinan untuk terjadi kecelakaan semakin besar. Untuk mecegah kecelakaan itu, Royke mengaku tidak bisa langsung mewajibkan panitia pelaksana untuk melapor ke polisi untuk dilakukan pengawalan.

“Homeschooling menyimpang karena ada beberapa tokoh yang menginstitusikan itu. Sebetulnya, sesuai dengan konsep awal, homeschooling harus mampu menjadi alternatif untuk semua kalangan memperoleh akses pendidikan. Jika kemudian lebih mahal, ini kan lucu,” kata Darmaningtyas, kepadaKompas.com, pekan lalu.
Oleh karena itu, ia menekankan, perlu dilakukan evaluasi terhadap biaya, metodologi, dan jam belajarnya. Seharusnya, kata Darmaningtyas, selain belajar, anak-anak homeschooling juga harus bersosialisasi dan membangun jaringan.

KOMPAS- Pernah mendengar kata "homeschooling"? Pola pendidikan ini semakin hari semakin banyak dipilih oleh para orangtua.Homeschooling yang berarti sekolah rumah, dikenal juga dengan istilah sekolah mandiri atau home education, home based learning. Pengertianhomeschooling secara umum adalah model pendidikan alternatif, atau proses layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah yang dilakukan orangtua, keluarga, dan lingkungan yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan dan proses pembelajarannya. Sehingga, anak dapat mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuannya.
Nah, ketika akan menerapkan homeschooling, ada baiknya orangtua mempelajari tips di bawah ini:

JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) melalui Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad mengaku masih ada kesulitan untuk mewujudkan pendidikan wajib belajar 12 tahun.
Ia mengungkapkan, kesulitan utama untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan Kemendiknas kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.
Berdasarkan penjelasannya, tahun ini Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah hanya mendapatkan porsi anggaran sekitar Rp 5 triliun yang berasal dari APBN. Sedangkan untuk mendukung wajib belajar di Pendidikan Dasar, Kemdiknas tercatat sudah menggelontorkan dana Rp 42 triliun yang dibagi ke dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 18 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 9 triliun dan tambahan dana dari pusat sekitar Rp 15 triliun.

JAKARTA, KOMPAS - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, sampai dengan hari ini, Senin (1/8/2011), sedikitnya hanya tinggal 35 kabupaten/kota dari sebelumnya 39 kabupaten/kota yang belum menyelesaikan penyaluran dana BOS triwulan pertama dan kedua. Ia mengungkapkan, menindaklanjuti rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono, pekan lalu, digelar rapat Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) bersama Kementerian Koordinasi dan Kesejahteraan Rakyat (Kemkokesra).

Dalam rapat tersebut, selain membahas percepatan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) bagi daerah yang belum menyalurkannya, juga akan merumuskan beberapa poin yang kemungkinan akan dijadikan alternatif jika metode penyaluran BOS pada tahun mendatang perlu diubah ataupun dimodifikasi.

KOMPAS - Dapatkah Anda membayangkan, apa yang terjadi jika tak tercipta suasana menyenangkan dalam proses belajar mengajar? Ya, siswa akan bosan dan tujuan dari penanaman ilmu oleh pengajar tak akan tercapai. Bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? Beberapa tips ini mungkin bisa menjadi panduan.
Salah satu hal yang harus dikedepankan adalah menyertakan partisipasi siswa di dalam kelas. Selain untuk membangun komunikasi dengan siswa, pengajar juga dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan bagi para siswa. Jika situasi ini tak terbangun, bisa jadi siswa akan merasa canggung berbicara dengan guru dan komunikasi tidak akan berjalan baik. Akibatnya, pengajar juga akan mengalami kesulitan untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan siswa.

KOMPAS - Matematika kini punya bilangan keramat baru, yakni 6,28. Bilangan keramat ini diperkenalkan oleh Bob Palais pada tahun 2001 sebagai pengganti 3,14 atau Pi yang biasa dikenal dalam perhitungan keliling dan luas lingkaran. Tahun lalu, bilangan keramat baru itu resmi dinamai "Tau" dan tanggal 28 Juni diperingati sebagai "Hari Tau".
Kalau Pi adalah rasio antara keliling lingkaran dan diameternya, 6,28 atau Tau adalah rasio antara keliling lingkaran dan jari-jarinya. Bilangan keramat itu dinilai lebih sakti daripada Pi sehingga dinobatkan sebagai pengganti. Bila bilangan keramat tersebut digunakan, beberapa konsep matematika menjadi lebih sederhana sehingga mudah dimengerti.

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Menteri Pendidikan Nasional Prof dr Fasli Jalal menyampaikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas guru Indonesia. Menurut Fasli, banyak pilar penting untuk membangun pendidikan, tetapi guru adalah pilar utama untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Komitmen pemerintah ditunjukkan dengan memberikan Rp 70 triliun hingga 2016 untuk membiayai peningkatan profesionalitas guru melalui sertifikasi. Hal itu dikatakannya pada Kongres I Ikatan Guru Indonesia (IGI), di Ruang VIP Gedung A Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Selasa (21/6/2011).
"Guru harus bermartabat. Untuk bermartabat, guru harus profesional dan terjamin kesejahteraannya. Pemerintah berkomitmen meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan guru. Inilah harga yang harus kita bayar untuk memastikan guru profesional dan martabat itu terjadi jika kesejahteraannya terjamin," tegas Fasli seperti dimuat dalam rilis IGI kepada Kompas.com, hari ini.

AKARTA, KOMPAS— Cerita seputar kejujuran Siami (32) dan putranya, Alif, yang diusir oleh warga Gadel, akhirnya sampai juga di telinga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Bambang Harymurti sebagai pendukung acara apresiasi untuk Siami yang bertajuk "Jujur Itu Hebat", Kamis (16/06/2011), ia mendapat pesan singkat melalui telepon genggam dari pembantu Presiden yang mengatakan bahwa Presiden ingin bertemu Siami.
Hal ini kemudian disampaikan kepada Siami di Surabaya melalui telekonferensi di Gedung Mahkamah Konstitusi. "Saya dapat pesan dari Pembantu Presiden, Presiden juga tergugah dengan Ibu Siami, dan Presiden ingin mengundang Ibu ke Istana untuk bertemu beliau (Presiden SBY)," ujar Bambang kepada Siami.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Nasional, mengusulkan kenaikan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Pemerintah berharap naiknya anggaran BOS tersebut mencegah pungutan di SD/SMP Negeri sederajat.
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menjelaskan, usulan kenaikan anggaran untuk SD dari Rp 12,4 triliun menjadi Rp 18,1 triliun. Sedangkan untuk SMP/MTS, dari Rp 7,4 triliun menjadi Rp 9,5 triliun.
"Kenaikan tersebut membuat kami semakin tegas bahwa tidak boleh ada lagi pungutan-pungutan," kata Nuh, Kamis (9/6/2011) di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS - Berdasarkan data yang dipaparkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh, dengan perolehan jumlah 4.823 atau 0,95 persen siswa SMP/MTs yang tidak lulus ujian nasional (UN), tahun ini Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi dengan jumlah siswa tidak lulus UN terbanyak. Hal itu terjadi karena jumlah siswa yang mengikuti UN di provinsi tersebut terbilang cukup banyak, yaitu mencapai 544.498 peserta.
Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi provinsi dengan persentase tidak lulus UN tertinggi. Tercatat 6,15 persen atau sama dengan 3.722 siswa yang tidak lulus UN 2011 dari 60.518 siswa yang ikut UN. Setelah Kalbar, presentase ketidaklulusan tertinggi ditempati Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang mencapai 3,32 persen atau 657.

"Belum saya setujui. Sekarang ini kurikulum dikembangkan oleh pihak sekolah, ke depan akan kita tata lagi. Beberapa materi dipegang secara nasional, sementara yang lain diserahkan kepada daerah, provinsi, atau kabupaten kota," kata Nuh, Jumat (6/5/2011) siang di Jakarta.
Nuh mengatakan, beberapa mata pelajaran yang akan dikendalikan secara nasional adalah Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Sejarah, Bahasa Indonesia, dan Matematika.

Pakar Pendidikan, Prof Dr Arief Rachman MPd, menyarankan sebaiknya anak mulai dilibatkan dalam kegiatan kolektif sejak usia TK. Anak yang berorganisasi sejak kecil memiliki kepribadian lebih efektif dan efisien. Anak juga akan tumbuh menjadi pribadi cerdas dan berguna, bukan sekadar pintar di sekolah.
"Anak mulai TK perlu terlibat dalam kegiatan bersifat hobi, kegiatan yang sifatnya kolektif. Bisa berupa drama, menari, pentas musik, menggambar, sesuatu yang digemari dan menjadi talentanya. Libatkan anak dalam berbagai festival, bukan kompetisi. Bebaskan mereka menampilkan dirinya dengan pendekatan heterogenitas, bukan homogen. Lalu, berikan apresiasi atas keberagaman ini. Kompetisi cenderung menggunakan pendekatan standar seragam, sementara anak akan lebih berkembang positif jika sejak kecil diajarkan untuk berbaur dalam keberagaman," jelas Arief kepadaKompas.com di Jakarta, pekan lalu.

JAKARTA, KOMPAS — Polres Bojonegoro mengungkapkan kronologi kasus perjokian ujian nasional (UN) oleh enam SMP PGRI Kadewan, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Kejadian ini melibatkan banyak pihak, termasuk Moelyono, kepala sekolahnya sendiri.
Seperti diberitakan, kasus perjokian dalam ujian nasional (UN) tingkat SMP terungkap di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (27/4/2011). Enam orang diperiksa di Kepolisian Resor Bojonegoro berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk seorang kepala SMP PGRI Kedewan.
Kepala Polres Bojonegoro Ajun Komisaris Besar Widodo menjelaskan, modus perjokian itu adalah enam orang menggantikan siswa peserta UN, dengan imbalan senilai Rp 100.000 per mata pelajaran yang diujikan. Widodo menduga, perjokian ini terorganisasi karena enam joki itu berseragam sekolah dan membawa kartu peserta. Perjokian itu kemungkinan diotaki kepala sekolah untuk memenuhi target kelulusan.

Polisi masih terus mengusut pihak yang membocorkan soal ujian tersebut. Dari informasi yang dihimpun Kompas, kebocoran soal ujian untuk pelajaran Fisika diketahui dari laporan seorang guru SMA negeri kepada anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Ia mengeluh karena diminta mengisi naskah soal Fisika oleh wakil kepala sekolahnya pada Rabu (20/4/2011) atau sehari sebelum UN Fisika berlangsung.

"Meskipun pelaksanaan UN SMP pada hari pertama di sejumlah daerah tidak terlaksana, para siswa tidak boleh dirugikan. Mereka tetap bisa ikut UN susulan," kata Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Muhammad Aman Wirakartakusumah di Jakarta, Senin (25/4/2011).
Aman menjelaskan, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sejumlah sekolah memulangkan siswa yang sedang ikut UN Bahasa Indonesia. Pasalnya, para orangtua khawatir dengan keselamatan anak-anak mereka karena terjadi gempa bumi.

JAKARTA, KOMPAS— Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional (Balitbang Kemdiknas) Mansyur Ramly mengatakan, ujian nasional (UN) jenjang SMP/MTs dan SMPLB yang dimulai Senin (25/4/2011) ini diikuti 3.716.596 peserta. Mereka tercatat di 47.369 sekolah dari seluruh Indonesia.
Peserta UN akan diuji pada empat mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris. Peserta yang berhalangan hadir dengan keterangan resmi dapat mengikuti UN susulan pada 3-6 Mei.

"Menyelenggarakan UN adalah sebuah tugas besar, jika terjadi beberapa kecurangan, saya rasa itu wajar, karena kami bukan malaikat," ujarnya.
Nuh menganggap, kesuksesan UN tahun ini dapat dilihat berdasarkan data statistik klasifikasi aspirasi masyarakat tentang pelaksanaan UN. Penurunan yang signifikan terjadi pada jumlah pengaduan masyarakat terhadap kecurangan UN.

SEMARANG, KOMPAS — Polisi diminta menelusuri berbagai kabar tentang kebocoran jawaban soal ujian nasional (UN) yang beredar melalui pesan layanan singkat di sejumlah daerah, kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Mahmud Mahfudz.
"Dugaan kebocoran ini harus diungkap agar tidak menimbulkan keresahan pada siswa," kata Mahmud di Semarang, Rabu (20/4/2011).
Menurut dia, dugaan kebocoran jawaban tersebut harus ditelusuri untuk mengetahui tentang kemungkinan keterlibatan pihak sekolah atau jaringan tertentu.
"Dugaan kebocoran ini tetap harus diselidiki meski belum tentu kebenaran kunci jawaban yang beredar tersebut," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

KOMPAS- Tahun ini pemerintah telah memberikan porsi 40 persen untuk sekolah dalam menentukan kelulusan siswa, sementara 60 persen tetap dipegang pemerintah melalui hasil ujian nasional. Angka 60 persen tentunya lebih besar sehingga penentuan kelulusan masih didominasi oleh peran pemerintah, bukan oleh guru. Selain itu, penentu kelulusan lebih didominasi oleh ujian, bukan oleh bentuk assessment-assessment lain.
Dilihat dari porsi 40 persen ditentukan oleh sekolah dan 60 persen oleh ujian sekolah berarti kelulusan siswa ditentukan oleh 60 persen hasil UN, 24 persen ujian akhir sekolah (UAS), dan 16 persen dari penilaian lain. Atau, dengan kata lain, 84 persen kelulusan ujian ditentukan oleh ujian.

Sebanyak 18 pengaduan tersebut berupa, SMS sebanyak dua belas, email lima pengaduan, dan satu telepon. Rata-rata, pengaduan tersebut berasal dari masyarakat, seperti di Padang Sidempuan, Pemalang, Ponorogo dan Fak-fak, Papua Barat.
"Kami menerima 18 pengaduan yang sifatnya menduga adanya bocoran. Misalnya, seperti di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Amplopnya diduga terbuka, dan itu dianggap sebagai kebocoran. Setelah dikonfirmasi, ternyata itu bukan karena dibuka, tetapi lecet, mengingat pengiriman naskah ke Padang Sidempuan yang terbilang jauh. Pengaduan apa saja selalu saya konfirmasikan," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Ka Balitbang), Mansyur Ramli, Senin (18/4/2011), di Jakarta.

KENDAL KOMPAS — Sebanyak 9.323 siswa SMA/MA/SMK di Kabupaten Kendal ikuti ujian nasional tahun 2011 yang berlangsung Senin (18/4/2011) besok hingga kamis (21/4/2011) mendatang.
Ketua Panitia Ujian Nasional Kabupaten Kendal Gunoto saat dikonfirmasi Minggu (17/4/2011) mengatakan, semua soal ujian nasional saat ini sudah ada di Posko Ujian Nasional kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Jalan Raya Barat Kendal.
"Soal ujian sudah kami terima sejak Sabtu sore kemarin, dengan pengawalan petugas kepolisian. Soal kami simpan di gudang soal yang disegel," ujar Gunoto. Ia menambahkan, selama pelaksanaan ujian, gudang soal UN dijaga oleh aparat kepolisian dari Polres Kendal agar terhindar dari pencurian soal yang berakibat kepada kebocoran soal.

"Sangat prihatin jika ada guru yang berlaku curang. Jangan ajari anak didik dengan kecurangan. Apa jadinya jika guru yang dihormatinya mengajarkan kecurangan," kata Sekretaris Jenderal IGI Mohammad Ihsan, di Surabaya, Sabtu (16/4/2011).

"Nilai ujian sekolah bisa dihapus (nol) dan sekolah yang bersangkutan masuk daftar hitam," kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh seusai melakukan inspeksi mendadak ke Percetakan Balai Pustaka, Sabtu (9/4/2011) di Pulo Gadung, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS - Perwakilan siswa dari 15 SMA/SMK di Jakarta membacakan deklarasi penolakan terhadap segala bentuk kekerasan di sekolah (bullying), Sabtu (9/4/2011), di GOR Soemantri Brojonegoro, Jakarta. Deklarasi stop kekerasan di sekolah diprakarsasi Plan Indonesia bersama Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Pada kesempatan itu ketiga pihak menandatangani nota kesepahaman terkait kampanye penghentian kekerasan di sekolah. Survei yang dilakukan Plan Indonesia pada 2008 menunjukkan hampir 70 persen siswa SMU menyatakan terjadi kekerasan dan pelecehan verbal, mental ataupun fisik di lingkungan sekolah mereka.
Guna mempromosikan kegiatan ini, pihak penyelenggara menggelar kompetisi sepakbola untuk siswi SMA/SMK di Jakarta. Kompetisi sepakbola ini digelar khusus untuk siswi, karena merupakan pendekatan inovatif dan juga merupakan bagian dari kampanye Global Plan.

"Yang harus didorong selanjutnya adalah pengadaan teknologi," ujar peneliti dari Pusat Penelitian (P2) Fisika LIPI, Perdamean Sebayang, Jumat (8/4/2011), di sela-sela  acara Atma Jaya Science Fair 2011 di Unika Atma Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan. Ia mengatakan, dalam kompetisi fisika ini sekolah-sekolah swasta benar-benar mendominasi.

Mulai tahun ini, peran tim pengawas atau pemantau independen dalam pengawasan ujian nasional (UN) dihilangkan karena pengawasan tersebut dilakukan langsung oleh pihak perguruan tinggi. Posisi perguruan tinggi dalam struktur organisasi kepanitiaan UN berada di atas panitia UN itu sendiri.
Ketua Panitia UN dan Ujian Sekolah SMKN 40 Jakarta Sukarno, Rabu (6/4/2011), di Jakarta, mengatakan, ketiadaan tim independen tidak memberikan kendala berarti. Ia mengakui hal itu meski pihak sekolah merasa sangat terbantu oleh peran aktif mereka.

"Tempatkan orang sesuai kemampuannya karena tidak semua orang mampu menjadi guru BK," kata psikolog Ieda Poernomo Sigit Sidi pada seminar "Optimalisasi Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mempersiapkan Siswa untuk Bersaing di Tingkat Global", Senin (5/4/2011) di Jakarta.

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan DKI Budiana mengimbau para siswa dan orangtua siswa agar tidak terlalu khawatir dengan lima paket soal dalam UN. Menurutnya, kerumitan itu justru terjadi pada pengawas, sementara siswa tak perlu khawatir.

"Lantaran percaya pada hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya hasil ujian tidak sesuai harapan," ujarnya di kantor DPRD Bantul, Sabtu (2/4/2011).

JAKARTA, KOMPAS - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, Kamis (31/3/2011) malam tadi, membenarkan bahwa pihaknya meminta pengembalian tunjangan fungsional guru non-PNS oleh guru-guru swasta di Jakarta Pusat. Taufik juga mengklarifikasi pernyataan para guru swasta, bahwa tunjangan tersebut senilai Rp 220.000 per bulan yang dibayarkan per triwulan dan diusulkan satu tahun sebelumnya.
Kadisdik mengatakan, total jumlah guru yang memperoleh tunjangan tersebut sebanyak 41.000 dan bukan hanya di wilayah Jakarta Pusat, melainkan juga di semua wilayah DKI Jakarta. Dari total 41.000 guru tersebut, para guru yang menerima pengiriman ganda (double) itu sebanyak 1.645 guru non-PNS.
"Bukan salah kirim. Fakta di lapangan, datanya justru banyak yang double. Semisal begini, ada guru yang memasukkan namanya dua kali seperti A Latief, tapi mereka masukkan juga nama Abdul Latief. Selain itu, ada juga guru yang mengajar di dua sekolah dan menulis data untuk masing-masing sekolah dengan dua tunjangan berbeda, yang di sekolah A masukkan data tunjangan fungsional, sedangkan di sekolah B dia masukkan tunjangan profesi," papar Taufik.

Ini disebabkan untuk mengejar status sebagai sekolah internasional yang tak kalah mutunya dengan sekolah-sekolah di negara maju, setiap sekolah yang berstatus RSBI harus mengejar sertifikat-sertifikat internasional. Para siswa juga diberi pengalaman untuk berkunjung ke negara-negara lain, terutama ke sekolah mitra (sister school).

"Kebutuhan guru kita jika dipetakan sampai 2014 itu lebih dari 300.000," kata Nuh kepada wartawan.
Pemetaan tersebut, lanjut Nuh, dilakukan melalui mekanisme yang ada pada saat ini. Jika diatur dengan komposisi 1 : 24 (1 guru mengajar 24 siswa), maka kelebihan tersebut bisa turun menjadi sekitar 180.000 guru.

Untuk itu, pemerintah akan merombak konsep dasar dan penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional yang dinilai tak sesuai lagi dengan harapan dan ide awal. Institusi pendidikan salah menerjemahkan kualitas dengan label "internasional" dan menggunakan pendekatan kelas serta menafsirkan metodologi pengajaran dengan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

Lewat hadirnya AmazingEdu Software, Indonesia kini berkontribusi dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan di dunia. Ray Barker, Direktur BESA yang juga Ketua Juri BETT Awards 2011, mengatakan, penghargaan BETT Awards yang digagas Inggris dan memasuki tahun penyelenggaraan ke-27 telah menjadi salah satu pameran dan penghargaan terbesar dunia bagi pemain-pemain di bidang industri teknologi informasi dan komunikasi pendidikan.

"Ternyata sekolah bertaraf internasional tidak sederhana. Ini perjalanan panjang yang wajahnya sampai sekarang belum jelas. Karena itu, kami belum berani menyebut sekolah bertaraf internasional (SBI), tetapi masih rintisan SBI. Untuk itu, pemerintah menahan dulu pemberian izin baru RSBI," kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, dalam acara "Simposium Sistem RSBI/SBI: Kebijakan dan Pelaksanaan" yang dilaksanakan British Council di Jakarta, Rabu (9/3/2011).

JAKARTA, KOMPAS - Ada sepuluh kelemahan utama yang menjadi alasan kuat bagi Kementrian Pendidikan Nasional untuk segera menghentikan program sekolah bertaraf Internasional (SBI). Mulai dari salah konsep hingga merusak bahasa dan mutu pendidikan, program SBI dianggap tidak cocok dan harus segera ditinggalkan.
Demikian dilontarkan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Satria Dharma dalam Petisi Pendidikan tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang dinilai sebagai program gagal. Petisi itu dipaparkan Ketua Umum IGI Satria Dharma di depan Komisi X DPR RI, Selasa (8/3/2011), untuk mendesak Komisi X segera menghentikan sementara seluruh program SBI.
"Program SBI itu salah konsep, buruk dalam pelaksanaannya dan 90 persen pasti gagal. Di luar negeri konsep ini gagal dan ditinggalkan," kata Satria tentang isi petisi tersebut.

MAGELANG, KOMPAS— Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, dalam pelaksanaan ujian nasional tahun ini, setiap mata ujian terdiri atas lima jenis soal yang berbeda untuk meminimalkan kecurangan.
"Kalau sebelumnya hanya dua jenis soal setiap mata ujian, tahun ini setiap kelas ada lima jenis soal untuk mata pelajaran yang sama untuk lebih meminimalkan kecurangan siswa agar tidak saling menyontek," katanya di Magelang, Minggu (6/3/2011).
Menurut dia, sistem tersebut sudah diujicobakan kepada para peserta UN, dan hasilnya cukup memuaskan.
"Saya tidak mengatakan UN tahun sebelumnya banyak kecurangan. Tetapi, ini hanya untuk meminimalkan terjadinya kecurangan itu," ujarnya menegaskan.