One Stop Service Mathematic & Education

Nuh mengatakan, tugas baru yang akan diemban oleh Kemdiknas itu karena di dalam kebudayaan juga mengandung unsur tuntunan yang tidak terlepas dari pendidikan itu sendiri. Selama ini, kebudayaan menjadi domain kewenangan yang melekat pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
"Dari berbagai pandangan dan dilihat lebih mendalam. Urusan kebudayaan bisa dibagi dua, ada yang namanya tuntunan dan tontonan," kata Nuh.

KOMPAS - Kementerian Pendidikan Nasional Sulawesi Selatan mengkaji kembali penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dengan mekanisme lama.
"Baru kajian, karena berbagai kasus, beberapa kabupaten dan kota belum mampu mencairkan sesuai jadwal," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Jabbar di Makassar, Kamis (1/9/2011).
Secara nasional pada triwulan pertama 2011, 52 kabupaten dan kota belum menyalurkan dana BOS, dua di antaranya di Provinsi Sulsel.
Evaluasi terakhir mengenai penyaluran dana dengan mekanisme melalui kas daerah ini kini tengah menjadi kajian oleh Kemendiknas. "Akan disampaikan ke DPR, bagaimana mengembalikan BOS lewat dekon tergantung DPR, kembali langsung ke sekolah," ujarnya.

Nuh menilai, naskah pidato setebal  40 halaman yang disampaikan Presiden kemarin, merupakan bukti jika dunia pendidikan mendapatkan porsi yang cukup besar. Ia mencatat, setidaknya Presiden SBY tiga kali mengeolaborasi isu-isu tentang pendidikan secara detail dan mendalam. Menurutnya, pidato  SBY mencerminkan pemerintah secara khusus memberikan perhatian pada isu pendidikan.
“Meningkatkan akses dan pemerataan merupakan masalah yang tidak pernah selesai. Bukan berarti tidak dikerjakan, tetapi karena masalah pemerataan dan mutu tidak akan pernah habis. Segala upaya terus kita lakukan karena sifatnya never ending,” kata Nuh kepada, wartawan Rabu (17/8/2011), di Jakarta.

"Pada kesempatan ini saya sungguh berharap, agar anggaran pendidikan yang besar itu dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan. Kita menyadari, di berbagai pelosok desa masih banyak gedung-gedung sekolah yang kurang layak. Oleh karena itu, menjadi prioritas kita pada tahun 2012 mendatang untuk memperbaikinya, dengan anggaran pendidikan yang tersedia," kata Presiden ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI, Selasa (16/8/2011) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga tinggi negara, dan lainnya.