One Stop Service Mathematic & Education

Guru yang Baik, Guru yang Menginspirasi....

2011-11-26T05:33:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS- Seorang guru yang baik adalah guru yang dapat memberikan inspirasi untuk para muridnya. Inspirasi ini ditunjukkan para guru dengan memberikan teladan dan nasihat membangun pada anak-anak didik agar mereka belajar tanpa rasa takut jika salah dan dikatakan tidak mampu.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional RI Suyanto saat memperingati Hari Guru Nasional di SDN II Cideng, Jakarta Pusat, Jumat (25/11/2011).

"Guru harus bisa mengajak siswa yang merasa tidak bisa apa-apa untuk belajar menjadi bisa," ujar Suyanto di hadapan kurang lebih 350 se-DKI Jakarta.

Di acara tersebut, tampak para guru datang memakai baju batik, mulai yang berwarna hitam-putih sampai coklat. Mereka tampak menikmati paduan suara dari anak-anak SDN Cideng yang menyanyikan sejumlah lagu, salah satunya "Hymne Guru".

Motivasi, kata Suyanto, penting didapatkan anak-anak didik dari para guru. Ia meminta guru dan siswa-siswa jangan rendah diri karena sekolahnya tidak lebih besar dan lebih terkenal dari sekolah lain. Hal itu, kata dia, karena anak-anak yang berhasil di masa depan adalah anak yang diajarkan oleh orangtua dan guru-guru luar biasa, bukan bergantung dari sekolah besar dan terkenal.

"Guru profesional adalah guru yang harus bisa memberi motivasi untuk anak-anaknya. Guru tidak boleh memotivasi muridnya untuk berani mati, tapi harus memotivasi murid untuk berani menghadapi hidupnya," tutur Suyanto.

Ia sempat menceritakan pengalamannya ketika bersekolah di Amerika Serikat. Ia mengaku, saat itu kemampuan bahasa Inggrisnya sangat kurang. Namun, salah satu dosennya memotivasi dengan mengatakan, bahwa ia akan mampu melalui semua mata kuliahnya dengan baik meskipun dengan bahasa Inggris belum fasih.

"Guru saya, dosen saya itu, mengatakan dia juga tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik seperti saya. Jadi, saya tidak perlu takut untuk belajar. Itulah motivasi dari seorang guru untuk muridnya," tuturnya.

"Obama pernah bersekolah di Indonesia tiga tahun di sini. Tiga tahun termasuk sesuatu yang sangat berarti untuk menjadikannya sebagai pribadi luar biasa. Jadi, guru harus bangga karena dapat melahirkan pribadi yang berhasil di masa depan," sambung Suyanto.

Ia berpesan kepada generasi muda untuk tidak takut menjadi guru karena gaji guru selalu dianggap kecil. Pemerintah, kata dia, selalu berusaha memperbaiki kualitas hidup guru, terutama tunjangan, agar guru pun menikmati hasil kerja kerasnya mendidik anak bangsa.

"Pemerintah juga berupaya agar guru mendapat tunjangan lebih baik, mulai sertifikasi, perbaikan gaji, tunjungan khusus dan lain-lain," katanya.

Pada acara ini, para guru juga disuguhkan pertunjukan marching band dari 64 pelajar SDN II Cideng. Sementara para guru mengikuti acara ramah tamah dan berkumpul bersama British Council Indonesia dan sejumlah tokoh, seperti Dik Doank dan Slamet Raharjo.

Kemdiknas Akan Berganti Nama

2011-10-19T05:52:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) kemungkinan besar akan mendapatkan tugas baru mengurus kebudayaan, tak semata soal pendidikan. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, Senin (17/10/2011), di Gedung Kemdiknas, Jakarta.

Nuh mengatakan, tugas baru yang akan diemban oleh Kemdiknas itu karena di dalam kebudayaan juga mengandung unsur tuntunan yang tidak terlepas dari pendidikan itu sendiri. Selama ini, kebudayaan menjadi domain kewenangan yang melekat pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
"Dari berbagai pandangan dan dilihat lebih mendalam. Urusan kebudayaan bisa dibagi dua, ada yang namanya tuntunan dan tontonan," kata Nuh.

Ia menjelaskan, tuntunan dalam kebudayaan itu terkait dengan nilai dan tidak sesuai jika dikomersilkan. Menurutnya, perdebatan mengenai kebudayaan itu lebih dekat pada persoalan yang melekat pada diri manusia. Baik yang menyangkut pola pikir, kepercayaan yang dianut, kebiasaan dan budaya itu sendiri.
Ekspresi budaya, kata dia, memang sangat beragam, yang bermakna hiburan maka bisa digali dan menjadi sumber daya ekonomi. Akan tetapi pada dasarnya unsur budaya itu melekat pada diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu pendidikan karakter dicanangkan karena melekat pada proses pembudayaan.
"Selama ini urusan kebudayaan ada di Kementerian Kebuidayaan dan Pariwisata (Kembudpar), padahal kebudayaan itu tidak bisa dilepaskan dari pendidikan itu sendiri. Budaya kan tata krama, kita tidak ingin membangun Indonesia tapi jiwanya non Indonesia. Kita juga tidak ingin membangun budaya, tetapi budayanya non Indonesia," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Nuh, kemungkinan besar besok akan diumumkan secara resmi mengenai perubahan Kembudpar menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sedangkan Kemdiknas akan berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Konsep besarnya sudah saya pelajari dan itu benar. Pendidikan kebudayaan kita ambil alih dan kebudayaan yang bisa dikomersilkan akan masuk dalam pariwisata dan ekonomi kreatif," ujarnya.
Perubahan pada kebijakan urusan kebudayaan ini menjadi bagian dari proses perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II yang saat ini tengah digodog Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemungkinan, penambahan satu orang wakil menteri di tubuh Kemdiknas terkait bertambahnya tanggung jawab dan tugas Kemdiknas dalam mengurus soal kebudayaan. Inspektur Jenderal Kemdiknas Musliar Kasim diangkat sebagai wakil menteri yang akan membidangi pendidikan. Sebelumnya, Mendiknas M Nuh telah didampingi seorang wakil menteri yaitu Fasli Jalal.

Penyaluran Dana BOS Dikaji Kembali

2011-09-02T09:12:00.000+07:00

KOMPAS - Kementerian Pendidikan Nasional Sulawesi Selatan mengkaji kembali penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dengan mekanisme lama.
"Baru kajian, karena berbagai kasus, beberapa kabupaten dan kota belum mampu mencairkan sesuai jadwal," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Jabbar di Makassar, Kamis (1/9/2011).
Secara nasional pada triwulan pertama 2011, 52 kabupaten dan kota belum menyalurkan dana BOS, dua di antaranya di Provinsi Sulsel.
Evaluasi terakhir mengenai penyaluran dana dengan mekanisme melalui kas daerah ini kini tengah menjadi kajian oleh Kemendiknas. "Akan disampaikan ke DPR, bagaimana mengembalikan BOS lewat dekon tergantung DPR, kembali langsung ke sekolah," ujarnya.

Dalam pembahasan terakhir, rapat koordinasi di Kemendiknas, dikaji beberapa alternatif, yaitu pemerintah kabupaten dan kota dapat meminta penyaluran dana BOS melalui kas daerah dengan komitmen penyaluran tepat waktu.
Jika tidak sanggup berkomitmen, akan dikembalikan ke mekanisme lama, yaitu penyaluran langsung ke kas sekolah.
Sementara itu, soal tiga kabupaten di Sulsel yang masuk daftar kabupaten yang belum menyalurkan dana BOS triwulan kedua, ia mengatakan, belum mengetahui perkembangannya. "Bantaeng sudah, Sidrap dan Soppeng saya belum tahu perkembangannya," ujarnya.

Inilah Rencana Pembangunan Pendidikan 2012

2011-08-17T22:43:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS– Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh menyampaikan rencana pembangunan pendidikan tahun 2012. Menurut Nuh, berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan dalam pidato kenegaraan, prioritas pembangunan pendidikan akan diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Hal itu dilakukan aik melalui jalur formal maupun non-formal di semua jenjang pendidikan.

Nuh menilai, naskah pidato setebal  40 halaman yang disampaikan Presiden kemarin, merupakan bukti jika dunia pendidikan mendapatkan porsi yang cukup besar. Ia mencatat, setidaknya Presiden SBY tiga kali mengeolaborasi isu-isu tentang pendidikan secara detail dan mendalam. Menurutnya, pidato  SBY mencerminkan pemerintah secara khusus memberikan perhatian pada isu pendidikan.
“Meningkatkan akses dan pemerataan merupakan masalah yang tidak pernah selesai. Bukan berarti tidak dikerjakan, tetapi karena masalah pemerataan dan mutu tidak akan pernah habis. Segala upaya terus kita lakukan karena sifatnya never ending,” kata Nuh kepada, wartawan Rabu (17/8/2011), di Jakarta.

Selain itu, Mendiknas juga memaparkan mengenai kebijakan pemanfaatan anggaran pendidikan tahun 2012. Seperti diberitakan, anggaran pendidikan tahun ini direncanakan mencapai Rp 286,6 triliun atau setara dengan 20,2 persen dari seluruh APBN. Dari seluruh anggaran pendidikan itu, rencananya, Kemdiknas akan mendapatkan jatah sebesar Rp 57, 8 triliun.
Nuh menjelaskan, anggaran tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan. Seperti penyediaan BOS bagi siswa setingkat SD dan SMP dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang kurang layak di berbagai pelosok desa.
"Saya ingin memastikan porsi besar terlebih dahulu. Paling pokok yaitu BOS, karena porsinya naik sekitar Rp 3 triliun atau menjadi Rp  23 triliun. Dana BOS tahun depan akan mengcover 100 persen biaya operasional sekolah,” ujarnya.
Nuh menegaskan, kebijakan tersebut bukan berarti menghapus BOS daerah. Meski akan mengcover 100 persen, menurutnya BOS daerah perlu tetap ada sehingga dapat menjadi biaya operasional dan pendampingan agar daerah mampu memperkuat basis peningkatan kualitasnya.
Selanjutnya, anggaran pendidikan tahun depan akan digunakan untuk memberikan beasiswa bagi siswa miskin pada semua jenjang pendidikan.  Untuk tingkat pendidikan tinggi akan diberikan beasiswa peningkatan prestasi akademik, bantuan belajar mahasiswa, dan beasiswa Bidik Misi, serta peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
“Untuk beasiswa jumlahnya mencapai triliunan. Rinci dan tidak boleh di utak atik. Misalnya jumlah penerima beasiswa Bidik Misi, saat ini telah sampai kepada 50 ribu penerima, dan rencananya tahun depan jumlah penerima akan tembus 100 ribu orang,” terangnya.
Sebagai informasi, berikut adalah sasaran tembak pemanfaatan anggaran pendidikan tahun 2012 yang dilansir dari data Kemdiknas:
Untuk penyediaan dana BOS sebesar Rp 23,6 triliun bagi seluruh siswa SD dan SMP. Penyediaan danatunjangan profesi guru PNSD sebesar Rp  30,6 triliun atau naik Rp 12,1 triliun (65 persen) dari APBN-P 2011. Selanjutnya adalah penyediaan dana tunjangan tambahan  penghasilan guru PNSD yang belum memperoleh tunjangan profesi guru sebesar Rp 2,9 triliun. Lalu merehabilitasi gedung-gedung sekolah yang tidak layak dan menyediaan beasiswa siswa miskin pada semua jenjang pendidikan.
"Hasil yang diharapkan. Melalui pelaksanaan prioritas, kebijakan dan kegiatan, diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang lebih merata dan lebih berkualitas kepada warga bangsa di seluruh penjuru Indonesia,” tandasnya.

Presiden: Rakyat Miskin Tetap Bisa Sekolah

2011-08-17T10:46:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Seiring dengan semakin membaiknya keuangan Negara, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan akses warga Negara terhadap pendidikan dan kesehatan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, demi keadilan yang makin luas, pemerintah memberikan perhatian ekstra kepada masyarakat berpendapatan rendah.

"Di masa lalu, masyarakat berpendapatan rendah sering mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan dasar. Alhamdullilah, keadaan ini telah berubah. Saat ini, saya dapat memastikan bahwa semua warga negara berpenghasilan rendah, memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah. Tidak boleh ada lagi anak-anak kita dalam usia wajib belajar yang tidak bisa bersekolah. Tidak boleh juga ada warga negara tidak mampu, yang gagal memperoleh pelayanan dasar kesehatan dari pemerintah. Oleh karena itu, saya menyeru agar seluruh jajaran pemerintah, di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, memastikan bahwa program yang mulia ini dapat diimplementasikan dengan baik dan nyata," kata Presiden ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI, Selasa (16/8/2011) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga tinggi negara, dan pejabat lainnya.

Presiden mengatakan, pemerintah menganut sebuah prinsip pembangunan yang bersifat inklusif dan sekaligus berkelanjutan. Pemerintah ingin memastikan, buah pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang karena bertentangan dengan moralitas pembangunan yang esensinya bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan filosofi dan moralitas pembangunan yang secara kuat berorientasi pada manusia, pemerintah mendorong pembangunan berdasarkan pilar-pilar yang berorientasi pada pro-pertumbuhan, pro-lapangan kerja, dan pro-pengurangan kemiskinan dan pro-lingkungan.

Pilar ini, sambung Presiden, sangat penting untuk memastikan bahwa dalam jangka panjang, pembangunan yang dijalankan dapat memenuhi asas keberlanjutan. Dalam mengembangkan pembangunan, pemerintah telah memutuskan untuk menempuh dua pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi, dalam upayanya menciptakan kesejahteraan umum, utamanya penanggulangan kemiskinan di negeri ini.

"Pendekatan pertama adalah melalui mekanisme ekonomi. Melalui pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi yang kuat didorong, di antaranya dengan memperluas investasi dan meningkatkan belanja pemerintah. Melalui pertumbuhan ekonomi yang kuat terjadi perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha membawa dampak pada makin banyaknya warga negara yang memperoleh penghasilan. Melalui mekanisme ekonomi semacam inilah peningkatan kesejahteraan umum dan penurunan kemiskinan terjadi," kata Presiden.

Sementara itu, pendekatan kedua adalah membuka ruang bagi intervensi positif pemerintah, untuk terlibat secara langsung dalam penurunan kemiskinan melalui berbagai kebijakan. Pemerintah membagi program bantuan untuk rakyat miskin ini ke dalam empat klaster. Klaster pertama merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang di antaranya berwujud beras murah untuk masyarakat ekonomi tidak mampu (raskin), Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas.

Klaster kedua melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Klaster ketiga melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Klaster keempat yang mulai efektif pada 2012 dan dilaksanakan secara bertahap meliputi sejumlah program, yaitu rumah murah dan sangat murah, kendaraan umum angkutan murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan. Melalui empat klaster itu, kita berharap, kebijakan ini dapat menjadi langkah terobosan yang secara fundamental dapat menurunkan kemiskinan, sekaligus memperkuat ekonomi rakyat kita," katanya.

Naik Rp 20 T, Anggaran Pendidikan Rp 286,6 T

2011-08-17T00:53:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap Kementerian Pendidikan Nasional dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan. Hal ini terkait dengan meningkatnya anggaran belanja Kemendiknas, dari Rp 266,9 triliun di tahun 2011 menjadi Rp 286,6 triliun di tahun 2012. Baik tahun 2011 dan 2012, anggaran Kemendiknas mencapai sekitar 20 persen dari APBN.

"Pada kesempatan ini saya sungguh berharap, agar anggaran pendidikan yang besar itu dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan. Kita menyadari, di berbagai pelosok desa masih banyak gedung-gedung sekolah yang kurang layak. Oleh karena itu, menjadi prioritas kita pada tahun 2012 mendatang untuk memperbaikinya, dengan anggaran pendidikan yang tersedia," kata Presiden ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI, Selasa (16/8/2011) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga tinggi negara, dan lainnya.

Presiden mengatakan, alokasi anggaran pendidikan juga tetap diprioritaskan untuk memberikan Bantuan Operasional Sekolah atau BOS bagi 31,3 juta siswa setingkat SD dan 13,4 juta siswa setingkat SMP; serta menyediakan beasiswa bagi lebih dari 8 juta siswa miskin pada semua jenjang pendidikan.
Di tingkat pendidikan tinggi, pemerintah memberikan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik, Bantuan Belajar Mahasiswa, dan Beasiswa Bidik Misi yaitu bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya hidup kepada para mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai, namun kurang mampu secara ekonomi.
"Sejalan dengan itu, kita tingkatkan pula mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah melalui sertifikasi guru sebanyak 90 ribu orang. Dari apa yang saya kemukakan tadi, Insya Allah pada tahun 2012 mendatang, kita dapat mewujudkan pendidikan yang lebih merata dan lebih berkualitas kepada warga bangsa di seluruh tanah air," kata Presiden.

Mengenali Gejala "Bullying" di Sekolah (Sebuah kepedulian, kasus SMA 6 Jakarta)

2011-08-16T10:53:00.002+07:00

KOMPAS— Tindakan intimidasi atau bullyingkerap menjadi ketakutan bagi para peserta didik, orangtua, dan kalangan pendidik. Sejumlah kasusbullying yang terjadi di sekolah menjadi momok tersendiri di dunia pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi orangtua dan kalangan pendidikan untuk mengenali adanya tindakan bullying yang terjadi pada siswa untuk mencegah sesuatu yang lebih buruk. Secara psikologis, tindakan ini akan berdampak negatif pada anak.

Bagaimana mengenali anak yang diindikasi mengalami tindakan intimidasi di sekolahnya? Sejumlah tips yang dirangkum Kompas.com dari berbagai sumber ini mungkin bisa membantu Anda. Ciri-ciri yang harus diperhatikan di antaranya:

1. Enggan untuk pergi sekolah

2. Sering sakit secara tiba-tiba

3. Mengalami penurunan nilai

4. Barang yang dimiliki hilang atau rusak

5. Mimpi buruk atau bahkan sulit untuk terlelap

6. Rasa amarah dan benci semakin mudah meluap dan meningkat

7. Sulit untuk berteman dengan teman baru

8. Memiliki tanda fisik, seperti memar atau luka

Jika menemukan ciri-ciri seperti di atas, langkah yang harus dilakukan orangtua di antaranya:

1. Berbicara dengan orangtua si anak yang melakukan bully terhadap anak Anda

2. Mengingatkan sekolah tentang masalah seperti ini

3. Datangi konseling profesional untuk ikut membantu mengatasi masalah ini

Jika tindakan kekerasan ini masih terus berlanjut dan tidak ada respons yang baik dari sekolah, pikirkanlah cara lain. Salah satu pilihan, jika memungkinkan, pindahkan sekolah anak Anda. Dalam situasi yang ekstrem, mungkin perlu menghubungi polisi atau meminta perlindungan. Namun, hal yang paling penting adalah mendengarkan komplain anak dan tetaplah membuka komunikasi kepada mereka. Bullying tidak boleh diabaikan mengingat dampak psikis dan mental terhadap anak sangat besar.

Sekolah Harus Awasi Sahur on The Road

2011-08-16T06:26:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Menyusul kecelakaan yang terjadi di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan usai kegiatan sahur on the road dilaksanakan, polisi menghimbau agar pelaksaan sahur on the road lebih diawasi pihak sekolah.
Kegiatan tersebut memang tidak bisa dilarang, namun perlu aturan ketat dari sekolah. Hal ini disampaikan Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lumowa, Senin (15/8/2011) di Polda Metro Jaya. "Sahur sebenarnya boleh dimana saja yang dilarang itu kebut-kebutannya," ujarnya.
Dengan kebut-kebutan, kemungkinan untuk terjadi kecelakaan semakin besar. Untuk mecegah kecelakaan itu, Royke mengaku tidak bisa langsung mewajibkan panitia pelaksana untuk melapor ke polisi untuk dilakukan pengawalan.

"Tidak ada pengawalan untuk kegiatan sahur on the road, kami hanya mengawasi saja agar jalan digunakan sesuai ketentuannya. Sahur boleh dimana saja, asal tidak melanggar ketertiban dan melanggar aturan," tuturnya.
Hal yang utama, kata Royke, para pelaksana sahur on the road tetap menjamin keselamatan dirinya sendiri dan orang lain. "Kami juga menghimbau buat para guru agar memberikan saran dan pengawasan terhadap anak muridnya," pungkasnya.
Royke menyatakan pihaknya juga telah menindak aksi balap liar sebanyak 300 pelaku mulai dari awal bulan puasa hingga hari ke-15. Selain penindakan, Royke menjelaskan polisi juga melakukan upaya pencegahan dalam bentuk patroli. "Kami lakukan tindakan preventif agar tidak terjadi kebut-kebutan tapi tidak bisa semuanya terpantau," kata Royke.
Sebelumnya, mobil yang dikendarai Muhammad Hady Wibowo (17) terlibat aksi kebut-kebutan saat mengadakan aksi sahur on the road. Nahas, mobil yang dikendarainya bersama empat teman lainnya yang ikut menumpang oleng dan menabrak sebuah pohon di Jalan Raya Warung Buncit, Jakarta Selatan.
Karena persitiwa tersebut, Nur Aisah Siregar (16) dan Astrid Dwi Oktaviani (16) meninggal dunia. Sedangkan Hady Wibowo bersama dengan Ratna Anisa (16) dan Vera Mukhtiya Dahlan (16) berhasil selamat. Diketahui, semua korban baik yang luka maupun meninggal adalah siswa dan siswi SMAN 28.

"Homeschooling" Tak Seharusnya Diinstitusikan

2011-08-12T13:43:00.003+07:00

JAKARTA, KOMPAS – Pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan, homeschooling saat ini menjadi pilihan sebagian orangtua untuk pendidikan buah hatinya. Akan tetapi, ia melihat ada sesuatu yang melenceng dari ide awal sekolah rumah ini. Menurutnya, ada kecenderungan "menginstitusikan"homeschooling sehingga berbiaya mahal dan hanya menjangkau kalangan tertentu.

“Homeschooling menyimpang karena ada beberapa tokoh yang menginstitusikan itu. Sebetulnya, sesuai dengan konsep awal, homeschooling harus mampu menjadi alternatif untuk semua kalangan memperoleh akses pendidikan. Jika kemudian lebih mahal, ini kan lucu,” kata Darmaningtyas, kepadaKompas.com, pekan lalu.
Oleh karena itu, ia menekankan, perlu dilakukan evaluasi terhadap biaya, metodologi, dan jam belajarnya. Seharusnya, kata Darmaningtyas, selain belajar, anak-anak homeschooling juga harus bersosialisasi dan membangun jaringan.

Secara terpisah, pemerhati pendidikan dan guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Arief Rachman berpendapat, harga mahal untukhomeschooling sebagai suatu hal yang sangat wajar. Menurut dia, homeschooling memerlukan tenaga pengajar yang sama ahlinya dengan sekolah formal. Ia menambahkan, homeschooling juga harus memiliki standar yang bisa mensiasati agar anak-anak homeschooling tetap bisa bersosialisasi sehingga dapat memiliki banyak teman dan dapat terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Homeschooling boleh saja, selama anak dapat mengikuti proses belajar dengan senang. Saya bukan orang yang anti homeschooling. Tapi saya pikir, mungkin saja homeschooling adalah wujud kekecewaan segelintir orang pada sistem pendidikan kita. Tetapi kita juga harus sadar, kita berada di negara yang sistemnya belum 100 persen ideal. Jika mereka kecewa, maka harus berani untuk mengambil resiko,” ujarnya.
Siapa bilang mahal?
Sementara itu, praktisi homeschooling, Mella Fitriansyah mengatakan, anggapan bahwa homeschoolingmahal karena adanya pihak-pihak yang kemudian menyediakan tenaga pengajar untuk diundang ke rumah dan dengan kurikulum yang harus dibayar mahal. Padahal, menurut dia, esensi darihomeschooling adalah pendidikan berbasis keluarga.
"Kalau bisa dibilang, bimbel (bimbingan belajar) tapi menamakan diri sebagai homeschooling. Ini mengubah esensi homeschooling, yang seharusnya ditangani oleh keluarga yang lebih mengetahui pembelajaran bagi anaknya," kata Mella, kepada Kompas.com, Kamis (11/8/2011).
Ia mengatakan, dengan mengundang guru pengajar, maka homeschooling hanya sekedar "memindahkan" proses pembelajaran dari sekolah ke rumah. "Bahkan, kadang anak-anak ini juga harus ke sekolah, misal tiga kali dalam seminggu. Padahal, homeschooling itu murah," ujar dia.
Mella mencontohkan, banyak kurikulum homeschooling yang bisa didapatkan secara gratis di dunia maya. Beberapa juga ada yang berbayar dengan besaran yang masih terjangkau dan jauh lebih murah daripada sekolah formal.
"Ada kurikulum yang berbayar, sekitar 1 juta rupiah per tahun. Tetap lebih murah. Menjadi mahal karena banyak bimbel yang mematok biaya jutaan. Pada homeschooling, orangtua seharusnya menjadi fasilitator dan menyediakan fasilitas apa yang dibutuhkan untuk pembelajaran anaknya," ujar ibu dua anak ini.

5 Hal yang Perlu Diketahui soal Homeschooling

2011-08-10T21:10:00.002+07:00

KOMPAS- Pernah mendengar kata "homeschooling"? Pola pendidikan ini semakin hari semakin banyak dipilih oleh para orangtua.Homeschooling yang berarti sekolah rumah, dikenal juga dengan istilah sekolah mandiri atau home education, home based learning. Pengertianhomeschooling secara umum adalah model pendidikan alternatif, atau proses layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah yang dilakukan orangtua, keluarga, dan lingkungan yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan dan proses pembelajarannya. Sehingga, anak dapat mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuannya.
Nah, ketika akan menerapkan homeschooling, ada baiknya orangtua mempelajari tips di bawah ini:
1. Ketahui undang-undang tentang homeschooling di negara Anda
Setiap negara memiliki undang-undang tersendiri dalam menyelenggarakan homeschooling. Sudah sepatutnya anda mempelajari undang-undang di Indonesia tentang homeschooling sebelum melaksanakan dan menerapkannya bagi anak Anda.

2. Pastikan Anda memiliki waktu untuk menemani si buah hati
Sebenarnya homeschooling tidaklah terlalu sulit. Namun, Anda harus menyiapkan waktu lebih buat buah hati Anda.
3. Ketahui pilihan Anda
Ada banyak pilihan yang tersedia untuk program homeschooling. Pilihan yang bisa Anda temukan seperti membuat sendiri kurikulum anak Anda, bergabung dengan kelompok pendukung homeschoolingdi sekitar daerah Anda, atau biarkan anak Anda sendiri memilih mengikuti kelas-kelas umum secaraonline.

4. Pastikan Anda sudah siapAnda harus mempersiapkan banyak hal sebelum melakukan homeschooling. Beberapa hal yang benar-benar sulit adalah, orang-orang yang tidak paham dengan metode homeschooling. Hal ini membuat Anda harus memberikan pemahaman kepada mereka mengenai pilihan Anda untuk homeschooling.
5. Anda harus menyimpan beberapa catatan anak Anda
Pahamilah bahwa homeschooling tidak sama dengan sekolah reguler. Anda harus menyimpan sendiri catatan nilai anak anda. Misalnya, absensi hadir, contoh karya anak Anda yang paling baik, nilai-nilai tes, dan juga salinan dari kurikulum yang diikuti anak Anda.

Di beberapa kasus di negara lain seperti AS, ada beberapa petugas yang memasuki rumah Anda dan memeriksa kegiatan homeschooling di rumah Anda. Mereka ingin mengetahui sejauh mana pemahaman Anda mengenai homeschooling, apakah Anda mengerti tentang homeschooling.
Oleh karena itu, jika Anda ingin menerapkan metode homeschooling, harus mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan itu!

Wajib Belajar 12 Tahun Sulit Diwujudkan ?

2011-08-05T20:36:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) melalui Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad mengaku masih ada kesulitan untuk mewujudkan pendidikan wajib belajar 12 tahun.
Ia mengungkapkan, kesulitan utama untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan Kemendiknas kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.
Berdasarkan penjelasannya, tahun ini Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah hanya mendapatkan porsi anggaran sekitar Rp 5 triliun yang berasal dari APBN. Sedangkan untuk mendukung wajib belajar di Pendidikan Dasar, Kemdiknas tercatat sudah menggelontorkan dana Rp 42 triliun yang dibagi ke dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 18 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 9 triliun dan tambahan dana dari pusat sekitar Rp 15 triliun.

"Itu persoalannya, di Pendidikan Menengah tidak ada subsidi BOS dan sebagainya, karena saat ini semua fokus mensukseskan wajib belajar 9 tahun," kata Hamid di Jakarta, Jumat (5/8/2011).
Hamid menyadari bahwa mutu pendidikan yang berkualitas harus didukung dengan pembiayaan yang mencukupi. Namun, ia mengaku tak ingin keterbatasan anggaran kemudian menjadi beban masyarakat.
Untuk itu ia berjanji akan segera memformulasikan secepat mungkin apa saja yang menjadi keluhan masyarakat. Termasuk mengatur mahalnya biaya pendidikan menengah yang saat ini semakin sulit untuk dikontrol. "Pemerintah harus turun tangan untuk membuat biaya pendidikan menjadi terjangkau, termasuk pemerintah kota dan provinsi," ujarnya.
Ia melanjutkan, saat ini dirinya sedang berupaya untuk meningkatkan anggaran Biaya Operasional Manajemen Mutu (BOMM) agar bisa menjangkau semua anak di pendidikan menengah.
Terlebih karena saat ini ledakan lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA dan SMK begitu besar, maka mau tidak mau pemerintah harus membuka kesempatan pendidikan menengah secara lebar.
"Saat ini BOMM termasuk dalam Rp 5 triliun itu, makanya salah satu yang akan kami dorong itu adalah peningkatan BOMM," terangnya.
Berdasarkan data Kemdiknas, dari 3,7 juta lulusan SMP, yang melanjutkan ke SMA/SMK hanya sekitar 2,2 juta. Sisanya, sebanyak 1,5 juta inilah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Karena jika tidak diperhatikan secara serius, maka para siswa lulusan SMP ini hanya mempunyai dua pilihan, yaitu menganggur atau bekerja.
"Jika tidak melanjutkan atau tidak mengikuti kursus, yang paling aman kalau mereka bekerja, lulusan SMP itu hanya menjadi TKI atau pekerja kasar. Inilah yang sedang saya bahas dengan Wakil Menteri Pendidikan Nasional," katanya.

Disiapkan 3 Alternatif Penyaluran Dana BOS

2011-08-01T22:10:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, sampai dengan hari ini, Senin (1/8/2011), sedikitnya hanya tinggal 35 kabupaten/kota dari sebelumnya 39 kabupaten/kota yang belum menyelesaikan penyaluran dana BOS triwulan pertama dan kedua. Ia mengungkapkan, menindaklanjuti rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono, pekan lalu, digelar rapat Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) bersama Kementerian Koordinasi dan Kesejahteraan Rakyat (Kemkokesra).

Dalam rapat tersebut, selain membahas percepatan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) bagi daerah yang belum menyalurkannya, juga akan merumuskan beberapa poin yang kemungkinan akan dijadikan alternatif jika metode penyaluran BOS pada tahun mendatang perlu diubah ataupun dimodifikasi.

"Rapat di Kemkokesra merumuskan bukan sekedar bagaimana mempercepat dana BOS yang sekarang ini. Tetapi juga akan membahas apakah tetap akan dibiarkan seperti ini atau ada modifikasi. Ada tiga altenatif dan akan dimatangkan siang ini," kata Nuh, Senin (1/8/2011), di Jakarta.

Adapun tiga alternatif yang disiapkan adalah, pertama, metode penyaluran dana BOS tetap akan seperti saat ini, yaitu dari pemerintah pusat ditransfer kepada kas daerah untuk kemudian diserahkan oleh daerah kepada sekolah. Dengan catatan, aturan dan sangsi akan setiap pelanggarannya lebih diperketat lagi.

Kedua, dilakukan pemilihan terhadap daerah mana saja yang dinilai siap dengan metode penyaluran dana BOS seperti saat ini, yaitu dari pemerintah pusat ditransfer kepada kas daerah. Sebaliknya, daerah yang dinilai belum siap maka akan dikembalikan dengan metode penyaluran dana BOS pada tahun sebelumnya, yaitu dari pusat langsung ditransfer ke nomor rekening sekolah.

"Karena hakekatnya SD dan SMP itu diurus oleh kabupaten/kota. Tapi setelah terbukti ada beberapa daerah yang nggak jalan, maka kami beri alternatif kedua. Bagi yang sudah siap, tetap dengan metode saat ini. Cara melihatnya mudah, yaitu record penyaluran BOS selama 2011 ini," paparnya.

Alternatif ketiga, sambung Nuh, semuanya akan ditarik kembali oleh pusat. Untuk selanjutnya akan dipilah daerah mana saja yang dianggap telah siap menyalurkan dana BOS.

Ia menjelaskan, semua alternatif itu harus sudah ditentukan sebelum Oktober 2011 mendatang. Menurutnya, apapun alternatif yang akan dipilih nanti akan terkait dengan alokasi anggaran.

Untuk itu ia berjanji, alternatif penyaluran dana BOS sudah diputuskan sebelum pidato Presiden pada 16 Agustus mendatang tentang nota keuangan yang akan menyampaikan postur keuangan di pusat dan postur keuangan di daerah.

"Memutuskan alternatif itu harus selesai dalam waktu satu minggu. Karena alternatif apapun yang akan ditentukan itu akan mempengaruhi postur anggaran yang akan disampaikan oleh Presiden nanti," tandasnya.

Tips Menjadi Pengajar yang Menyenangkan

2011-07-27T07:10:00.001+07:00

KOMPAS - Dapatkah Anda membayangkan, apa yang terjadi jika tak tercipta suasana menyenangkan dalam proses belajar mengajar? Ya, siswa akan bosan dan tujuan dari penanaman ilmu oleh pengajar tak akan tercapai. Bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? Beberapa tips ini mungkin bisa menjadi panduan.
Salah satu hal yang harus dikedepankan adalah menyertakan partisipasi siswa di dalam kelas. Selain untuk membangun komunikasi dengan siswa, pengajar juga dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan bagi para siswa. Jika situasi ini tak terbangun, bisa jadi siswa akan merasa canggung berbicara dengan guru dan komunikasi tidak akan berjalan baik. Akibatnya, pengajar juga akan mengalami kesulitan untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan siswa.

Ciptakan iklim yang nyaman buat anak didik Anda
Iklim yang nyaman akan menghilangkan kecanggungan siswa, baik sesama guru maupun antar siswa sendiri. Hal ini juga bisa mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, sehingga komunikasi antara pendidik dan anak didik dapat terbangun. Sebagai pengajar, Anda dapat menjelaskan kepada siswa bahwa tidak akan ada siswa lain yang akan mengejak ketika ia bertanya. Beri motivasi kepada siswa bahwa dengan bertanya, akan memudahkannya untuk lebih mengetahui tentang sesuatu hal daripada hanya diam mendengarkan.

Dengarkan dengan serius setiap komentar atau pertanyaan yang diajukan oleh siswa Anda.
Jika siswa Anda mengajukan pertanyaan, sebisa mungkin fokus dan memperhatikannya. Meski sederhana, hal ini akan menumbuhkan kepercayaan diri siswa karena ia merasa diperhatikan. Seringkali siswa merasa kurang percaya diri sehingga enggan untuk memberikan kontribusi di dalam kelas. Nah, tugas Anda sebagai pengajar, membangun kepercayaan diri siswa dengan menunjukkan perhatian-perhatian saat siswa merasa sedang ingin didengarkan.
Jangan ragu memberikan pujian kepada siswa
Anda juga bisa mencoba dengan memuji setiap komentar yang diajukan oleh anak didik Anda. Misalnya, "Oh, itu ide yang sangat bagus" ,atau "Pertanyaan kamu bagus, itu tidak pernah saya pikirkan sebelumnya”.
Beri pertanyaan yang mudah dijawab
Jika hal diatas belum juga berhasil untuk mengajak siswa memberikan komentar atau pertanyaan, giliran Anda untuk mengajukan pertanyaan memancing yang bisa membuat anak didik Anda tidak lagi bungkam di dalam kelas. Pastikan pertanyaan Anda mampu dijawab oleh siswa, sehingga saat menjawab secara tidak langsung melatih siswa untuk berbicara.
Saat siswa sudah mulai merespon, beri senyum kepada siswa yang sudah berkomentar. Hal ini akan mengurangi rasa canggung yang biasa ia perlihatkan.

Biarkan siswa mengetahui pelajaran sebelum kelas dimulai
Minta agar para siswa mempelajari bahan yang nantinya akan Anda tanyakan. Sehingga, ia akan mempersiapkannya terlebih dulu. Jika saat anda bertanya dan para siswa tidak merespon, ubah format pertanyaan anda yang hanya membutuhkan jawaban "ya" atau "tidak".
Controlling
Kontrol para siswa dengan alat kontrol yang Anda miiliki. Gunanya adalah untuk mengetahui seberapa banyak siswa yang biasanya berpartisipasi dalam kelas. Jika Anda menemukan beberapa siswa yang tingkat partisipasinya dalam kelas sangat kurang, maka ajak ia berkomunikasi secaraa pribadi. Mungkin dengan begitu ia akan merasa percaya diri. Selain itu, jika yang Anda temukan hanyalah permasalahan kurang percaya yang menjadikannya diam selama kelas berlangsung, maka tugas Anda selanjutnya adalah memberi ia tugas yang bisa membantunya untuk berkomunikasi. Misalnya, tugas berpidato dalam kelas.

Sekolah Wajib Awasi MOS

2011-07-11T05:30:00.002+07:00

SIDOARJO, KOMPAS — Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, melarang sekolah-sekolah di wilayah setempat melakukan kegiatan perpeloncoan terhadap siswa baru saat dimulainya tahun pelajaran 2011 pada Senin (11/7/2011).

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Mustain Baladan, Minggu (10/7/2011), mengatakan, program pengenalan sekolah bagi siswa baru hendaknya dilakukan dengan cara yang standar dan menyenangkan.

"Di samping itu, pihak sekolah wajib mengawasi proses masa orientasi siswa (MOS) agar tidak ada kegiatan fisik yang nantinya dapat menyulitkan siswa. Intinya, kami mengimbau tidak ada kegiatan perpeloncoan di Sidoarjo," katanya.

Menurut Mustain, kegiatan MOS kepada siswa bisa dilakukan dengan cara yang lebih bermanfaat bagi siswa tanpa mengurangi tujuan dari MOS itu sendiri. Pelaksanaan MOS yang menyenangkan dapat membuat siswa baru betah di sekolah yang baru.

"Tetapi, kalau tahap awal sudah ada peloncoan, hal itu bisa berimbas pada semangat siswa. Terlebih kalau kegiatan MOS tersebut ada semacam hukuman fisik yang bisa merugikan dan menyulitkan siswa baru," katanya.

Mustain mengatakan, pihaknya tidak melarang kegiatan MOS yang ada di sekolah dalam rangka menyambut kedatangan siswa baru, tetapi tetap menggunakan etika yang baik.

"Dengan demikian, proses pengenalan terhadap sekolah antara siswa baru, kakak kelas, dan juga sejumlah guru sekolah bisa dilakukan dengan baik tanpa harus mengurangi tujuan dari MOS itu sendiri," katanya.

Sementara itu, terkait dengan adanya bangku kosong, Dinas Pendidikan Sidoarjo hingga kini belum menerima laporan resmi dari sekolah-sekolah.

"Kami masih akan mengumpulkan sejumlah perwakilan sekolah terkait dengan masalah bangku kosong itu," katanya.

Membuat Jadual Pelajaran Otomatis

2011-07-06T06:10:00.002+07:00

Download software klik di sini ....

Membuat jadwal pelajaran dalam sebuah sekolah adalah kegiatan rutinitas tahunan bahkan mungkin per semester. Gampang gampang susah kalimat yang sesuai untuk mewakili pekerjaan yang satu ini, gampang kalau permintaan guru tidak banyak modelnya, tapi jadi pekerjaan yang susah jika jumlah guru banyak, masing-masing minta jadwal jam kosong yang harinya tertentu, ditambah lagi model team teaching dan moving class, bisa-bisa gak bisa tidur nyenyak seminggu . Ada beberapa cara membuat jadwal pelajaran antara lain:

Cara manual dengan system kartu dalam membuat jadwal pelajaran dilakukan dengan membuat kartu yang berwarna-warni yang masing-masing diisi nama guru dan mapel yangdiajarkan.Satu kartu menyatakan satu kali tatap muka/pertemuan (2 jp atau 1 jp), tiap warna kartu menyatakan pengajar/guru tertentu, dengan cara ini dimungkinkan akan mempermudah menempatkan jam-jam tatap muka guru mapel tertentu sehinggat idak terjadi tumbukan jadwal pelajaran atau ketidaksesuaian jumlah jam mengajar tiap guru.Cara system kartu dalam membuat jadwal pelajaran memiliki banyak kelemahan, di antaranya tidak praktis (karena harus membuat kartu yang bermacam-macam), memerlukan ketelitian dankecermatan yang tinggi (karena disusun secara manual), memerlukan waktu yang lama, dan untuk mencetak harus dilakukan pengetikan ulang lebih dahulu.

Menyusun jadual pelajaran kedua adalah cara format condition pada program aplikasi Microsoft excel. Cara tersebut sebenarnya mempunyai tujuan yang sama dengan cara yang pertama, di mana apabila terdapat data yang sama dalamsatu baris (row) atau kolom (column) akan mengakibatkan timbulnya warna tertentu atau bunyi tertentu (sesuai setting format condition-nya) sehingga tumbukan jam mengajar guru yang sama dapat diketahui dan dihindari. Cara format condition masih banyak memiliki kelemahan di antaranya memerlukan ketelitian dan kecermatan yang tinggi (karena distribusi jam masih disusun secara manual), memerlukan waktu yang lama, akan tetapi kelebihan dari membuat jadwal pelajaran ini adalah bisa langsung dicetak tanpa pengetikan ulang.

Cara yang ketiga dalam membuat jadwal pelajaran dengan menggunakan software penyusunan jadwal ASc Timetables 2008. Cara ini mempunyai konsep dasar yang sama dengan cara yang pertama (system kartu) yaitu dilakukan dengan 3 tahap:

Tahap inventarisasi, yaitu menginventarisasi jumlah jam masing-masing mapel tiap kelas perminggu (diketahui dari struktur program kurikulum), jumlah jamdan mapel yang diajarkan tiap guru pada suatu kelas (dapat dilihat dari pembagian tugas mengajar), jumlah jam pelajaran maksimum tiap ruang mapel

Tahap entry data, yaitu tahap memasukan data guru (nama, kode, warna, mengajar jenis mapel dan kelas serta jumlah tatap muka, hari/jam kosong), data mapel (nama mapel, kode, jam-jam kosong), data kelas (nama kelas, kode, kelompok siswa), dan data ruang (nama ruang, kode, hari/jam kosong). Pada tahap ini sebenarnya sama dengan pembuatan kartu pada cara pertama, tetapi semua dilakukan secara computerized.

Distribusi jam, yaitu mendistribusikan kartu-kartu tatap muka perguru permapel yang mempunyai kondisi persyaratan tertentu. Pendistribusian kartu dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu otomatis (generate) dan manual.

Demikian satu kemudahan yang ditawarkan software ini, bagi anda yang tertarik untuk mencobanya dapat nge-Downloadnya di sini ....

"Bilangan Keramat" Baru dalam Matematika

2011-07-01T01:37:00.002+07:00

KOMPAS - Matematika kini punya bilangan keramat baru, yakni 6,28. Bilangan keramat ini diperkenalkan oleh Bob Palais pada tahun 2001 sebagai pengganti 3,14 atau Pi yang biasa dikenal dalam perhitungan keliling dan luas lingkaran. Tahun lalu, bilangan keramat baru itu resmi dinamai "Tau" dan tanggal 28 Juni diperingati sebagai "Hari Tau".
Kalau Pi adalah rasio antara keliling lingkaran dan diameternya, 6,28 atau Tau adalah rasio antara keliling lingkaran dan jari-jarinya. Bilangan keramat itu dinilai lebih sakti daripada Pi sehingga dinobatkan sebagai pengganti. Bila bilangan keramat tersebut digunakan, beberapa konsep matematika menjadi lebih sederhana sehingga mudah dimengerti.

Kevin Houston, pendukung Tau dan matematikawan dari University of Leeds, Inggris, menerangkan dalam video di YouTube tentang kelebihan Tau. "Ketika mengukur sudut, matematikawan tidak menggunakan derajat, tetapi radian. Ada 2Pi radian dalam satu lingkaran. Ini berarti seperempat lingkaran setara dengan 1/2Pi. Ini berarti, seperempat setara dengan setengah. Ini gila," katanya.
"Mari kita pakai Tau. Seperempat lingkaran sama dengan seperempat Tau. Seperempat ya setara dengan seperempat. Bukankah ini lebih mudah untuk diingat? Demikian juga, tiga perempat lingkaran juga sama dengan tiga perempat Tau. Hal ini akan mencegah pelajar matematika, fisika dan teknik mengalami kesalahan konyol," terang Houston.
Dalam artikel berjudul "Pi is Wrong" di mana bilangan 6,28 diperkenalkan tahun 2001, Palais mengungkapkan bahwa selama ribuan tahun, manusia telah memfokuskan pada bilangan matematika yang salah. "Peluang untuk menarik pelajar dengan penyederhanaan yang natural dan cantik telah membawa ke latihan yang membingungkan dalam latihan serta dogma," tulis Palais.
Bila ternyata malah membuat bingung, haruskah Pi dihilangkan? Dikutip oleh Life Little Mysteries, Livescience, Rabu (29/6/2011), Houston berkomentar, "Pi tak harus dihilangkan. Saya memang pendukung Tau, tapi bukan anti Pi. Dengan demikian, siapa pun bisa memakai Pi jika mereka melakukan penghitungan yang melibatkan setengah Tau."
Bagi para guru matematika, konsep Tau juga bisa mulai diperkenalkan. Apalagi, berdasarkan penelitian yang dilakukan Palais, terbukti bahwa Tau berhasil meningkatkan kemampuan pelajar dalam mempelajari matematika, terutama dalam konsep geometri dan trigonometri di mana faktor 2Pi lebih sering digunakan.
Tau sendiri dipilih sebagai simbol bilangan keramat baru dalam matematika secara independen oleh fisikawan dan matematikawan penulis "The Tau Manifesto", Michael Hart dan pakar informasi asal Denmark, Harremoës. Tau dipilih karena kemiripannya dengan Pi sehingga cocok dengan ide beralih ke Tau.

Disiapkan Rp 70 T untuk Sertifikasi Guru

2011-06-22T06:45:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Menteri Pendidikan Nasional Prof dr Fasli Jalal menyampaikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas guru Indonesia. Menurut Fasli, banyak pilar penting untuk membangun pendidikan, tetapi guru adalah pilar utama untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Komitmen pemerintah ditunjukkan dengan memberikan Rp 70 triliun hingga 2016 untuk membiayai peningkatan profesionalitas guru melalui sertifikasi. Hal itu dikatakannya pada Kongres I Ikatan Guru Indonesia (IGI), di Ruang VIP Gedung A Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Selasa (21/6/2011).
"Guru harus bermartabat. Untuk bermartabat, guru harus profesional dan terjamin kesejahteraannya. Pemerintah berkomitmen meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan guru. Inilah harga yang harus kita bayar untuk memastikan guru profesional dan martabat itu terjadi jika kesejahteraannya terjamin," tegas Fasli seperti dimuat dalam rilis IGI kepada Kompas.com, hari ini.

Ia mengatakan, pemerintah juga bertekad mengupayakan kesejahteraan guru non-PNS dengan bantuan Rp 300 ribu per orang per bulan. Menurut dia, ada sekitar 3,4 juta guru Indonesia yang mengampu sekitar 56 juta siswa. Jika ditambah pendidikan anak usia dini (0-6 tahun) 28 juta anak, maka jumlahnya mencapai 84 juta.
Guru yang belum menyandang gelar S-1 akan diberikan beasiswa menempuh pendidikan jenjang strata-1. Pada tahun 2015, ditargetkan tak ada lagi guru yang tak berpendidikan S-1.
Dalam kesempatan tersebut, Fasli juga meminta IGI menjadi pelopor peningkatan mutu dan profesionalitas guru. "Saya punya buku. Jika guru-guru mempelajari brain based learning, manajemen sekolah, peningkatan kapasitas guru, maka IGI akan menjadi pelopor profesionalitas guru," tandasnya.
Fasli juga menyinggung pentingnya independensi IGI dan independensi sekolah. Ia mengatakan, guru tidak boleh terlibat dalam pilkada dan lainnya.
"Kita harus membangun independensi sekolah dari intervensi apa pun. Misalnya pengaruh pilkada," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Ikatan Guru Indonesia Satria Dharma mengatakan, reformasi bangsa sejatinya adalah reformasi di bidang pendidikan. Reformasi pendidikan terletak pada bangkitnya kesadaran guru untuk memperbaiki dirinya, meningkatkan mutu, dan profesionalitasnya.
"Inilah sejatinya reformasi. IGI akan mendorong perubahan ini dari pribadi guru," tegas Satria.
Ia juga menyampaikan apresiasinya atas perkembangan IGI saat ini. Menurut dia, antusiasme dan sambutan guru di sejumlah daerah terhadap wadah organisasi ini sangat besar. Kini, IGI memikili perwakilan di 21 Propinsi dan 191 daerah kabupaten/kotamadya.
"Ini semua melalui proses dari bawah, dari guru-guru yang ingin mengubah dirinya," kata dia.
Ketua Dewan Pembina IGI Indra Djati Sidi menambahkan, seluruh pengurus IGI harus menyadari bawah kekuatan IGI adalah keinginan guru untuk berubah dan memperbaiki kompetensinya.

AKARTA, KOMPAS.com — Wakil Menteri Pendidikan Nasional Prof dr Fasli Jalal menyampaikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas guru Indonesia. Menurut Fasli, banyak pilar penting untuk membangun pendidikan, tetapi guru adalah pilar utama untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Komitmen pemerintah ditunjukkan dengan memberikan Rp 70 triliun hingga 2016 untuk membiayai peningkatan profesionalitas guru melalui sertifikasi. Hal itu dikatakannya pada Kongres I Ikatan Guru Indonesia (IGI), di Ruang VIP Gedung A Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Selasa (21/6/2011).

"Guru harus bermartabat. Untuk bermartabat, guru harus profesional dan terjamin kesejahteraannya. Pemerintah berkomitmen meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan guru. Inilah harga yang harus kita bayar untuk memastikan guru profesional dan martabat itu terjadi jika kesejahteraannya terjamin," tegas Fasli seperti dimuat dalam rilis IGI kepada Kompas.com, hari ini.

Ia mengatakan, pemerintah juga bertekad mengupayakan kesejahteraan guru non-PNS dengan bantuan Rp 300 ribu per orang per bulan. Menurut dia, ada sekitar 3,4 juta guru Indonesia yang mengampu sekitar 56 juta siswa. Jika ditambah pendidikan anak usia dini (0-6 tahun) 28 juta anak, maka jumlahnya mencapai 84 juta.

Guru yang belum menyandang gelar S-1 akan diberikan beasiswa menempuh pendidikan jenjang strata-1. Pada tahun 2015, ditargetkan tak ada lagi guru yang tak berpendidikan S-1.

Dalam kesempatan tersebut, Fasli juga meminta IGI menjadi pelopor peningkatan mutu dan profesionalitas guru. "Saya punya buku. Jika guru-guru mempelajari brain based learning, manajemen sekolah, peningkatan kapasitas guru, maka IGI akan menjadi pelopor profesionalitas guru," tandasnya.

Fasli juga menyinggung pentingnya independensi IGI dan independensi sekolah. Ia mengatakan, guru tidak boleh terlibat dalam pilkada dan lainnya.

"Kita harus membangun independensi sekolah dari intervensi apa pun. Misalnya pengaruh pilkada," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Ikatan Guru Indonesia Satria Dharma mengatakan, reformasi bangsa sejatinya adalah reformasi di bidang pendidikan. Reformasi pendidikan terletak pada bangkitnya kesadaran guru untuk memperbaiki dirinya, meningkatkan mutu, dan profesionalitasnya.

"Inilah sejatinya reformasi. IGI akan mendorong perubahan ini dari pribadi guru," tegas Satria.

Ia juga menyampaikan apresiasinya atas perkembangan IGI saat ini. Menurut dia, antusiasme dan sambutan guru di sejumlah daerah terhadap wadah organisasi ini sangat besar. Kini, IGI memikili perwakilan di 21 Propinsi dan 191 daerah kabupaten/kotamadya.

"Ini semua melalui proses dari bawah, dari guru-guru yang ingin mengubah dirinya," kata dia.

Ketua Dewan Pembina IGI Indra Djati Sidi menambahkan, seluruh pengurus IGI harus menyadari bawah kekuatan IGI adalah keinginan guru untuk berubah dan memperbaiki kompetensinya.

AKARTA, KOMPAS.com — Wakil Menteri Pendidikan Nasional Prof dr Fasli Jalal menyampaikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas guru Indonesia. Menurut Fasli, banyak pilar penting untuk membangun pendidikan, tetapi guru adalah pilar utama untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Komitmen pemerintah ditunjukkan dengan memberikan Rp 70 triliun hingga 2016 untuk membiayai peningkatan profesionalitas guru melalui sertifikasi. Hal itu dikatakannya pada Kongres I Ikatan Guru Indonesia (IGI), di Ruang VIP Gedung A Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Selasa (21/6/2011).

"Guru harus bermartabat. Untuk bermartabat, guru harus profesional dan terjamin kesejahteraannya. Pemerintah berkomitmen meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan guru. Inilah harga yang harus kita bayar untuk memastikan guru profesional dan martabat itu terjadi jika kesejahteraannya terjamin," tegas Fasli seperti dimuat dalam rilis IGI kepada Kompas.com, hari ini.

Ia mengatakan, pemerintah juga bertekad mengupayakan kesejahteraan guru non-PNS dengan bantuan Rp 300 ribu per orang per bulan. Menurut dia, ada sekitar 3,4 juta guru Indonesia yang mengampu sekitar 56 juta siswa. Jika ditambah pendidikan anak usia dini (0-6 tahun) 28 juta anak, maka jumlahnya mencapai 84 juta.

Guru yang belum menyandang gelar S-1 akan diberikan beasiswa menempuh pendidikan jenjang strata-1. Pada tahun 2015, ditargetkan tak ada lagi guru yang tak berpendidikan S-1.

Dalam kesempatan tersebut, Fasli juga meminta IGI menjadi pelopor peningkatan mutu dan profesionalitas guru. "Saya punya buku. Jika guru-guru mempelajari brain based learning, manajemen sekolah, peningkatan kapasitas guru, maka IGI akan menjadi pelopor profesionalitas guru," tandasnya.

Fasli juga menyinggung pentingnya independensi IGI dan independensi sekolah. Ia mengatakan, guru tidak boleh terlibat dalam pilkada dan lainnya.

"Kita harus membangun independensi sekolah dari intervensi apa pun. Misalnya pengaruh pilkada," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Ikatan Guru Indonesia Satria Dharma mengatakan, reformasi bangsa sejatinya adalah reformasi di bidang pendidikan. Reformasi pendidikan terletak pada bangkitnya kesadaran guru untuk memperbaiki dirinya, meningkatkan mutu, dan profesionalitasnya.

"Inilah sejatinya reformasi. IGI akan mendorong perubahan ini dari pribadi guru," tegas Satria.

Ia juga menyampaikan apresiasinya atas perkembangan IGI saat ini. Menurut dia, antusiasme dan sambutan guru di sejumlah daerah terhadap wadah organisasi ini sangat besar. Kini, IGI memikili perwakilan di 21 Propinsi dan 191 daerah kabupaten/kotamadya.

"Ini semua melalui proses dari bawah, dari guru-guru yang ingin mengubah dirinya," kata dia.

Ketua Dewan Pembina IGI Indra Djati Sidi menambahkan, seluruh pengurus IGI harus menyadari bawah kekuatan IGI adalah keinginan guru untuk berubah dan memperbaiki kompetensinya.

Orangtua, Jangan Terjebak Kata "Pendidikan"!

2011-06-21T12:00:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Biaya pendidikan yang semakin tinggi menuntut para orangtua untuk merencanakan dengan mata pembiayaan pendidikan bagi anak-anaknya. Bagaimana merencanakan dana pendidikan yang efektif? Yang jelas, jangan terlalu "melo" atau terjebak dengan segala produk yang memberikan "embel-embel" pendidikan di belakangnya. Cerdas lah dalam memilih produk investasi dana pendidikan!

Perencana Keuangan Ligwina Hananto mengatakan, kecenderungannya, orangtua seringkali terbawa emosi saat memilih produk yang dipilihnya sebagai investasi dana pendidikan. Meskipun, kesadaran untuk mencadangkan dana itu sudah mulai tumbuh.

"Tetapi, kesadaran tentang caranya belum, hanya keinginan untuk menyediakan dana pendidikan bagi anak selalu ada. Cuma, karena tidak tahu berapa besar yang sebenarnya dibutuhkan, akhirnya enggak jelas yang dikumpulkan berapa dan sering tidak mencapai target. Orangtua refleks saja membeli semua yang ada kata "pendidikan" di dalamnya. Sebut saja, tabungan pendidikan, asuransi pendidikan, kalau dijual sandal pendidikan mungkin akan dibeli juga," kata Ligwina, kepada Kompas.com, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sebagai orangtua, menurut Ligwina, ia juga pernah mengalaminya. Tergiur dengan produk yang dilengkapi dengan kata "pendidikan".

"Padahal gue orang finance. Seharusnya bisa hitung-hitungan. Tetapi, ketika jadi orangtua, gue emosional sekali. Membeli asuransi pendidikan, yang akan menghasilkan 10 juta saat anak SD, kemudian 10 juta untuk SMP, 10 juta saat SMA dan 100 juta untuk S1. KAlau dilihat angkanya memang lumayan ya. Tetapi, saat anak lahir saja, SD sudah 10 juta. Membayar asuransi 8 juta setahun. Setelah tiga tahun bayar, saya hentikan asuransinya, karena kalau dihitung tidak menutupi kebutuhan biaya yang naik 20 persen setiap tahun," paparnya.

Ligwina menjelaskan, berbicara perencanaan keuangan, maka harus bicara angka. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan keuangan yang matang. Setiap orang bisa menjadi perencana keuangan.

"Tetapi, seperti bangun rumah saja, kalau mau bagus, akan lebih baik kalau ada ahlinya," kata dia.

Lalu, bagaimana merencanakan dana pendidikan yang baik? Setiap orangtua harus tahu mengenai kisaran kenaikan biaya pendidikan setiap tahunnya. Berdasarkan riset, menurut Ligwina, kenaikan biata pendidikan mencapai 20 persen per tahun.

"Jadi, kalau misalnya memilih tabungan dengan return 9 persen per tahun, dengan kenaikan biaya pendidikan 20 persen per tahun, returnnya tetap 0. Tabungan pendidikan hanya bisa dipakai untuk jangka pendek, 1 sampai 3 tahun lah. Buat TK masih bisa, SD sudah berat. Mungkin bisa digunakan untuk uang sekolah, tidak untuk uang pangkal yang kenaikannya sampai 20 persen," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan, para orangtua melakukan perencanaan dengan perhitungan yang rigid. Salah satunya, mendapatkan angka berapa biaya yang dibutuhkan untuk membiayai pendidikan anaknya sekian tahun ke depan. "Tentukan kita butuhnya berapa. Sehingga, kita bisa lihat ilustrasinya. Kalau produknya hanya menghasilkan 100 juta sementara kita butuhnya 3 miliar, tidak usah. Jadi, kita sebagai orangtua tahu, yang jualan produk juga tidak sembarangan," kata Ligwina.

Presiden SBY Akan Undang Siami dan Alif

2011-06-21T07:10:00.000+07:00

AKARTA, KOMPAS— Cerita seputar kejujuran Siami (32) dan putranya, Alif, yang diusir oleh warga Gadel, akhirnya sampai juga di telinga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Bambang Harymurti sebagai pendukung acara apresiasi untuk Siami yang bertajuk "Jujur Itu Hebat", Kamis (16/06/2011), ia mendapat pesan singkat melalui telepon genggam dari pembantu Presiden yang mengatakan bahwa Presiden ingin bertemu Siami.
Hal ini kemudian disampaikan kepada Siami di Surabaya melalui telekonferensi di Gedung Mahkamah Konstitusi. "Saya dapat pesan dari Pembantu Presiden, Presiden juga tergugah dengan Ibu Siami, dan Presiden ingin mengundang Ibu ke Istana untuk bertemu beliau (Presiden SBY)," ujar Bambang kepada Siami.

Tak hanya itu, Wakil Presiden Boediono pun turut terkagum terhadap Siami. Ia juga mengirimkan pesan melalui Bambang, khusus untuk wanita asal Surabaya itu.
"Kejujuran, solidaritas, dan kebersamaan adalah nilai luhur yang sangat mulia. Semoga kejujuran Siami bisa dibangun kembali dalam bangsa ini," baca Bambang dari penggalan pesan Boediono untuk Siami.
Undangan untuk Siami dan Alif juga datang dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas. Busyro juga mengatakan sangat mengapresiasi kejujuran Siam ini.
"Pesan dari Ketua KPK Pak Busyro bahwa KPK sangat merasa bangga terhadap apa yang Ibu (Siami) dan Alif lakukan, dan itu harus dijadikan teladan. Oleh karena itu, kalau bisa Ibu dan Alif ke KPK untuk dapat apresiasi dari KPK," papar Bambang lagi.
Menanggapi berbagai ajakan dan apresiasi dari para tokoh nasional itu, Siami hanya tersenyum dan menjawab "Insya Allah". Tak lama, pembawa acara itu kemudian menunjukkan papan berisi tanda tangan para tokoh dan tamu yang menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Pendukung Kejujuran itu kepada Siami.
Papan berwarna itu bergambar wajah Siami. Putri Gus Dur, Yenny Wahid, yang hadir pada acara itu juga turut mengapresiasi kejujuran Siami. Ia mengatakan bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap Alif adalah kejahatan yang terorganisasi dan anak-anaklah yang menjadi korban.
"Kejahatan yang terorganisasi mengalahkan kebaikan. Sistem yang terorganisasi itu mengalahkan kejujuran. Anak jangan hanya dilihat sebagai sebuah angka. Saya sudah bertemu Ibu Siami, dan ia katakan tidak menyesali apa yang dilakukannya. Bahkan, dia tidak marah kepada tetangganya. Ia ikhlas. Oleh karena itu, kita semua jangan berhenti sampai di sini saja. Harus tetap perjuangkan kejujuran dalam bangsa ini," tandasnya.

Kenaikan Diharapkan Cegah Pungutan

2011-06-09T17:08:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Nasional, mengusulkan kenaikan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Pemerintah berharap naiknya anggaran BOS tersebut mencegah pungutan di SD/SMP Negeri sederajat.
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menjelaskan, usulan kenaikan anggaran untuk SD dari Rp 12,4 triliun menjadi Rp 18,1 triliun. Sedangkan untuk SMP/MTS, dari Rp 7,4 triliun menjadi Rp 9,5 triliun.
"Kenaikan tersebut membuat kami semakin tegas bahwa tidak boleh ada lagi pungutan-pungutan," kata Nuh, Kamis (9/6/2011) di Jakarta.

Nuh berharap Komisi X DPR dapat menyetujui usulan tersebut sehingga mulai Januari 2012 sudah tidak ada lagi pungutan yang dibebankan kepada siswa SD dan SMP, khususnya di sekolah-sekolah negeri.
"Dengan pemenuhan 100 persen, kami harap BOS bisa menutup semuanya sehingga tidak ada lagi alasan sekolah memungut iuran," ujarnya.
Ia juga menambahkan, untuk selanjutnya penyaluran BOS bisa dikembalikan seperti dulu, yakni melalui pemerintah pusat.
"Saya berharap penyaluran BOS bisa diubah seperti dulu karena saat ini sering terkendala karena adanya politik di daerah," ujar Nuh,
Tahun depan, BOS diusulkan mencapai Rp 27,6 triliun. Angka satuan biaya tersebut sudah memenuhi 100 persen standar biaya operasional nonpersonel sesuai Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009.

Nilai UN Jateng dan Kalbar Terburuk

2011-06-02T00:04:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Berdasarkan data yang dipaparkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh, dengan perolehan jumlah 4.823 atau 0,95 persen siswa SMP/MTs yang tidak lulus ujian nasional (UN), tahun ini Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi dengan jumlah siswa tidak lulus UN terbanyak. Hal itu terjadi karena jumlah siswa yang mengikuti UN di provinsi tersebut terbilang cukup banyak, yaitu mencapai 544.498 peserta.
Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi provinsi dengan persentase tidak lulus UN tertinggi. Tercatat 6,15 persen atau sama dengan 3.722 siswa yang tidak lulus UN 2011 dari 60.518 siswa yang ikut UN. Setelah Kalbar, presentase ketidaklulusan tertinggi ditempati Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang mencapai 3,32 persen atau 657.

Selanjutnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyusul dengan jumlah ketidaklulusan mencapai 2,61 persen atau sama dengan 1.919 siswa dan disusul kemudian oleh Provinsi Bangka Belitung sebanyak 2,16 persen atau 332 orang, serta Sumatera Barat sebanyak 1,85 persen atau 1.525 siswa.
"Kalau melihat dari jumlah siswa secara nasional, maka provinsi Jawa Tengah paling besar siswa yang tidak lulus UN, yaitu sebanyak 4.823 orang atau 0,95 persen," kata Mendiknas kepada wartawan, Rabu (1/6/2011), di Jakarta.
Untuk tahun 2011 ini ada 20.234 siswa SMP/MTS atau sekitar 0,55 persen siswa tidak lulus UN. Rata-rata siswa yang tidak lulus UN itu memperoleh nilai kurang dari 5.00. Sedangkan siswa yang berhasil lulus sebanyak 3.640.569 siswa atau 99,45 persen dari 3.660.803 siswa SMP/MTs yang mengikuti UN tahun 2011.
Mendiknas mengatakan, tingkat kelulusan UN tahun ini mengalami peningkatan sekitar 0,03 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 99,42 persen.
"Data awal peserta yang akan mengikuti UN berjumlah 3.714.216 siswa. Setelah itu sekolah kita minta untuk memasukkan nilai sekolah, dan ada 36.685 siswa tidak diberikan nilai dengan berbagai macam alasan. Jadi, tinggal 3.677.531 siswa. Dari sini ternyata semuanya tak ikut UN, yang ikut hanya 3.660.803 siswa," jelasnya.

70 Persen Tak Lulus Karena Bahasa Indonesia

2011-05-17T09:51:00.001+07:00

DENPASAR, KOMPAS — Bukan Matematika, bukan pula Bahasa Inggris, melainkan momok para siswa yang tidak lulus di Bali justru berasal dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang sejak kecil telah diajarkan oleh orangtua. Ironisnya, 70 persen siswa yang tidak lulus gara-gara Bahasa Indonesia kebanyakan berasal dari sekolah negeri.

Fenomena siswa kesulitan mengerjakan soal Bahasa Indonesia ini sebenarnya bukan hal baru. Pada tahun-tahun sebelumnya juga banyak siswa yang gagal dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Usut punya usut, salah satu faktor yang menyebabkan anjloknya nilai Bahasa Indonesia karena sebagian siswa berpikir lebih baik menekuni Bahasa Inggris daripada Bahasa Indonesia karena lebih menjanjikan pada masa mendatang.

”Bahasa Indonesia kualitas dan bobot soal lebih kuat, selain itu telah terjadi euforia bilingual, yakni Bahasa Inggris, yang menurut siswa harus menonjol,” ujar Kepala Dinas Penididikan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali Ida Bagus Anom.

"Ada juga yang menganggap bahwa pelajaran Bahasa Indonesia belum bisa menjanjikan ke depannya daripada pelajaran Bahasa Inggris," ujarnya.

Dalam ujian nasional tahun ini tak ada satu siswa pun yang meraih nilai sempurna dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun, menurunnya kualitas siswa dalam mengerjakan soal Bahasa Indonesia ini bukan karena lunturnya jiwa nasionalisme. "Bukan karena itu, tetapi banyak faktor yang seperti saya sebutkan tadi,” kata Anom.

Untuk tingkat kelulusan, Bali merupakan provinsi dengan nilai kelulusan tertinggi secara nasional. Dari 42.572 siswa SMA/MA/SMK yang mengikuti ujian nasional, hanya 20 siswa yang dinyatakan tidak lulus.

Ibu-ibu... Kapan Mau Belajar Matematika?

2011-05-11T16:15:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Matematika sampai saat ini masih menjadi momok menakutkan bagi sebagian orang. Tidak hanya di kalangan siswa, bahkan orang tua pun terkadang mengernyitkan alis ketika mendengar mata pelajaran ini.

Namun, untuk mengubah paradigma tersebut saat ini bukanlah hal yang sulit. Pasalnya, sudah ada cara baru untuk membuat Matematika menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya adalah melalui metode Matematika Gasing atau Gampang Asyik dan Menyenangkan.

"Konsepnya adalah setiap anak pasti bisa. Jadi, tidak ada anak yang bodoh, dan IQ jelek itu tidak ada. Semua anak sama, dan semua anak bisa menjadi luar biasa," ujar pakar pendidikan Yohanes Surya di sela seminar bertajuk "Matematika Menjadi Mudah dan Menyenangkan" di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Yohanes, untuk menjalani metode ini kepada anak, harus ada keterlibatan unsur yang paling dekat dengan anak, yakni ibu. Hal itu dilakukan agar ibu-ibu dapat mengajarkan anaknya dengan metode yang benar.

"Peran Gerakan Ibu-Ibu Pandai Matematika (Gipika) menjadi penting. Tidak ada yang mustahil membuat anak menyukai Matematika, kalau kita mampu bekerja sama," kata mantan Rektor Universitas Multimedia Nusantara ini.

Untuk menjalankan Metode Gasing, pendiri Surya Institute ini menjelaskan, hal pertama yang dilakukan adalah pengenalan angka dengan metode penjumlahan 1 sampai 20. Setelah itu lancar, kemudian dikembangkan dengan metode perkalian, pengurangan, pembagian, dan seterusnya.

Pembelajaran tersebut harus terus dilakukan berulang kali. Menurut Yohanes, tidak akan sulit untuk mengerjakan ratusan angka dalam soal perkalian atau pembagian jika proses pembelajaran dilakukan secara kreatif dan menyenangkan.

"Artinya, tanamkan belajar untuk masa depan dalam diri anak. Jangan pernah bosan mengerjakan penjumlahan dan perkalian yang banyak itu," jelasnya.

Yohanes menambahkan, tidak ada istilah kata terlambat untuk belajar Matematika. Tidak hanya tingkat dasar, bahkan di tingkat SMA Metode Gasing dapat dipelajari untuk menguatkan dasar-dasar Matematika yang sudah diperoleh sejak SD hingga SMP hanya dalam waktu tiga bulan.

"Saya ingin semua anak menganggap Matematika adalah pelajaran menyenangkan. Karena kalau Matematika sudah menyenangkan, otomatis pelajaran sains lainnya seperti Fisika dan Kimia juga menjadi menyenangkan bagi mereka," ujar Yohanes.

Mendiknas Bakal Rombak Kurikulum

2011-05-07T16:34:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, Kementerian Pendidikan Nasional berencana merombak kurikulum beberapa mata pelajaran pada pendidikan dasar dan menengah.

"Belum saya setujui. Sekarang ini kurikulum dikembangkan oleh pihak sekolah, ke depan akan kita tata lagi. Beberapa materi dipegang secara nasional, sementara yang lain diserahkan kepada daerah, provinsi, atau kabupaten kota," kata Nuh, Jumat (6/5/2011) siang di Jakarta.
Nuh mengatakan, beberapa mata pelajaran yang akan dikendalikan secara nasional adalah Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Sejarah, Bahasa Indonesia, dan Matematika.

"Kenapa materi ini kita pegang secara nasional? Karena ini yang menjadi perekat, yang membuat kita punya ikatan secara nasional. Kalau Matematika, itu logika nasionalnya. Jadi, kita tidak boleh membedakan antara Matematika di Jakarta dan di daerah sehingga kelima materi itu harus dibuat dalam konteks universal keindonesiaan," ujar Nuh.
Sementara materi yang terkait dengan muatan lokal, lanjutnya, seperti kesenian dan budaya, sekolah tetap memiliki wewenang penuh menyusun kurikulum tersebut. Masalah-masalah yang terkait dengan seni budaya dan muatan lokal itu diserahkan kepada sekolah atau daerah.
"Ada juga yang digabung dalam tingkat provinsi, seperti Bahasa Inggris, akan disesuaikan antara pusat dan daerah," kata Nuh.
Nuh mengungkapkan, jika dahulu ada kurikulum yang diserahkan dan dikembangkan oleh sekolah, idenya akan bagus, bisa memberikan kebebasan dan penguatan di tingkat sekolah. Hanya saja, perlu ada sesuatu yang dicermati secara nasional.
"Yang akan kita rombak pertama kali adalah di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Jika mahasiswa relatif mudah, yang penting kurikulum secara nasional ini kita tata kembali. Ada yang mengacu pada standar nasional maupun standar daerah," ujarnya.

Beauty of Math ...

2011-05-04T23:15:00.006+07:00

Sesaat "Terbawa arus" pemberitaan seputar kegiatan "guru", tersentak saat ingat satu tema kehadiran tempat curahan minat. Berharap rasa sesal penebus lalai untuk beberapa waktu ke sana, coba paparkan "Keindahan Matematika" pengundang minat serta bakat bagi anda yang berkenan ....

Mendiknas: Pecat Kepala Sekolah Curang

2011-05-04T20:47:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Pendidikan Nasional mengatakan, merekomendasikan pelaksanaan ujian nasional ulang kepada kepala daerah yang di daerahnya didapati kecurangan. Pernyataan Mendiknas ini menanggapi berita adanya kebocoran naskah ujian nasional yang terjadi di Kabupaten Pahuwatoo, Provinsi Gorontalo, seperti diberitakan Kompas.com pada 26 April 2011.

"Di Gorontalo, yang curang tidak hanya satu orang, tetapi ada unsur pimpinan sekolah, maka harus di cek ke lapangan. Kalau itu betul, maka UN harus diulang dan itu tak masalah," kata Nuh, Rabu (27/4/2011) di Jakarta.

Nuh melanjutkan, segala pelanggaran harus diberi sanksi. Termasuk rekomendasi Kemdiknas pada kepala daerah agar memecat kepala sekolah yang terbukti melakukan kecurangan. "Ibarat sepak bola, pelanggaran harus diberi penalti. Yang pertama memberi sanksi adalah kepala daerah karena yang mengangkat dan memberhentikan adalah kepala daerah. Tetapi kementerian telah memberikan rekomendasi, kalau terbukti, maka harus diturunkan dari kepsek. Tidak pantas dia menjabat sebagai kepala sekolah jika melakukan kecurangan," katanya.

Seperti diberitakan, ujian nasional untuk siswa SMA dan madrasah aliyah di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, terpaksa diulang untuk mata ujian Fisika karena terjadi kebocoran soal. Ujian itu diulang pada Kamis (28/4/2011).

Berorganisasi, Bikin Cerdas dan Berguna

2011-05-04T20:33:00.001+07:00

KOMPAS - Saat anak memiliki kegiatan ekstrakulikuler (ekskul) di sekolah, terlibat dalam organisasi siswa atau berkegiatan di luar rumah, ini pertanda positif bagi pengembangan dirinya. Sebagai guru atau orangtua, tugasnya adalah memberikan dukungan.

Pakar Pendidikan, Prof Dr Arief Rachman MPd, menyarankan sebaiknya anak mulai dilibatkan dalam kegiatan kolektif sejak usia TK. Anak yang berorganisasi sejak kecil memiliki kepribadian lebih efektif dan efisien. Anak juga akan tumbuh menjadi pribadi cerdas dan berguna, bukan sekadar pintar di sekolah.
"Anak mulai TK perlu terlibat dalam kegiatan bersifat hobi, kegiatan yang sifatnya kolektif. Bisa berupa drama, menari, pentas musik, menggambar, sesuatu yang digemari dan menjadi talentanya. Libatkan anak dalam berbagai festival, bukan kompetisi. Bebaskan mereka menampilkan dirinya dengan pendekatan heterogenitas, bukan homogen. Lalu, berikan apresiasi atas keberagaman ini. Kompetisi cenderung menggunakan pendekatan standar seragam, sementara anak akan lebih berkembang positif jika sejak kecil diajarkan untuk berbaur dalam keberagaman," jelas Arief kepadaKompas.com di Jakarta, pekan lalu.

Aktivitas beragam yang dijalankan anak sejak belia sangat memengaruhi tumbuh kembangnya. Hal itu terutama terhadap pembentukan kepribadian dan jiwa kepemimpinan.
Sebaliknya, kata Arief, membatasi anak berorganisasi atau beraktivitas di luar sekolah hanya akan meciptakan generasi pintar namun tidak berguna.

Manfaat berorganisasi
Arief mengatakan, kegiatan berorganisasi memiliki sejumlah dampak positif bagi diri anak maupun kemampuan sosialnya. Manfaat personal yang didapatkan anak di antaranya adalah memiliki potret diri positif. Artinya, anak memiliki persepsi yang baik atas dirinya, lebih kreatif, lebih berani, serta memiliki kemampuan mencipta.
Potret diri positif dalam diri anak berdampak pada penghargaan atas diri yang lebih tinggi. Dengan berorganisasi, lanjut dia, anak juga belajar mengenai kepemimpinan.
"Generasi global memiliki kepemimpinan dalam dirinya. Kepemimpinan dalam diri anak membantunya mengendalikan diri, memiliki keberanian, dan mampu berkomunikasi dengan orang lain," lanjutnya.

Inilah Kronologi Perjokian di Bojonegoro

2011-04-28T21:13:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS — Polres Bojonegoro mengungkapkan kronologi kasus perjokian ujian nasional (UN) oleh enam SMP PGRI Kadewan, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Kejadian ini melibatkan banyak pihak, termasuk Moelyono, kepala sekolahnya sendiri.
Seperti diberitakan, kasus perjokian dalam ujian nasional (UN) tingkat SMP terungkap di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (27/4/2011). Enam orang diperiksa di Kepolisian Resor Bojonegoro berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk seorang kepala SMP PGRI Kedewan.
Kepala Polres Bojonegoro Ajun Komisaris Besar Widodo menjelaskan, modus perjokian itu adalah enam orang menggantikan siswa peserta UN, dengan imbalan senilai Rp 100.000 per mata pelajaran yang diujikan. Widodo menduga, perjokian ini terorganisasi karena enam joki itu berseragam sekolah dan membawa kartu peserta. Perjokian itu kemungkinan diotaki kepala sekolah untuk memenuhi target kelulusan.

Adapun kronologi penyimpangan tersebut sebagai berikut.
1. Di hari kedua pelaksanaan UN SMP, Selasa (26/4/2011), yaitu pada mata pelajaran Bahasa Inggris, enam peserta tercatat tidak memasuki ruang ujian meskipun bel masuk telah berbunyi.
2. Melihat keenam peserta yang belum masuk ruang ujian, petugas (panitia dan pihak kepolisian) mendekati mereka dan menyuruhnya masuk ke ruang ujian.
3. Keenam peserta tersebut menolak masuk ke ruangan dengan alasan tidak akan masuk ruang ujian sebelum bertemu dengan kepala sekolah dan menerima sejumlah uang yang dijanjikan.
4. Petugas dan panitia langsung mengadakan klarifikasi. Kepala sekolah dan keenam peserta tersebut langsung dibawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sampai saat ini, Kamis (28/4/2011), kepala sekolah dan enam peserta tersebut masih ditahan untuk dimintai keterangan.
5. Menurut keterangan sementara pihak Polres Bojonegoro dan juga berdasarkan informasi di lapangan, nama-nama siswa PGRI yang tidak bisa mengikuti UN adalah Sapto Adi Subagyo, Andi Murdana, Juwanto, Lagiono, Ahmad Naim, serta Musta'im. Keenam siswa ini sudah pergi ke luar Jawa untuk bekerja sehingga tidak mungkin mengikuti UN.
Melihat hal itu, Moelyono, Kepala SMP PGRI, segera merekayasa administrasi UN. Ia kemudian mengganti keenam peserta tersebut dengan orang lain. Adapun orang-orang yang diminta menggantikan posisi enam muridnya itu adalah Darto, Hono, Abib, Pustoko, Edi, dan Hadi. Untuk tugas "menggantikan" itu, Moelyono menjanjikan membayar orang-orang suruhannya atau joki UN itu sebesar Rp 100.000 dan baru dibayarkan sebesar Rp 50 ribu.
6. Sampai berita ini diturunkan, pihak Polres Bojonegoro terus mendalami perkara perjokian tersebut. Dinas Pendidikan Bojonegoro mendukung pihak kepolisian mengusut tuntas dan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan UN.
Adapun kronologi kasus ini dihimpun Kompas.com berdasarkan surat Nomor 800/3035/412.40/2011 dari Dinas Pendidikan Bojonegoro yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Ketahuan Ada Soal Bocor, UN Diulang

2011-04-26T11:49:00.002+07:00

GORONTALO, KOMPAS— Ujian nasional untuk siswa SMA dan madrasah aliyah di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, terpaksa diulang untuk mata ujian Fisika karena terjadi kebocoran soal. Ujian itu diulang pada Kamis (28/4/2011).

Polisi masih terus mengusut pihak yang membocorkan soal ujian tersebut. Dari informasi yang dihimpun Kompas, kebocoran soal ujian untuk pelajaran Fisika diketahui dari laporan seorang guru SMA negeri kepada anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Ia mengeluh karena diminta mengisi naskah soal Fisika oleh wakil kepala sekolahnya pada Rabu (20/4/2011) atau sehari sebelum UN Fisika berlangsung.

Anggota DPRD Gorontalo bersama tim panitia UN dan polisi kemudian melakukan penyelidikan. Tidak ditemukan kerusakan segel pada naskah soal.
"Namun, naskah soal yang diserahkan sebagai bukti sama persis dengan naskah asli," kata Ketua Panitia UN Provinsi Gorontalo Asna Aneta.
Setelah berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo, akhirnya ujian nasional Fisika dibatalkan dan dilakukan ujian susulan.
Ditunda akibat gempa
Seperti diberitakan sebelumnya, di Provinsi Papua dan Papua Barat, pelaksanaan UN tingkat SMP diundur sehari, Selasa (26/4/2011). Hal itu karena di kedua provinsi itu pada Senin ditetapkan sebagai libur perayaan Paskah hari kedua.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala SMP se-Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Ferry Simatuw mengatakan, kemungkinan soal UN bocor relatif kecil karena model soal berbeda dengan daerah lain.
Di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, tiga SMP gagal menyelenggarakan UN hari pertama akibat rangkaian gempa bumi yang mengguncang wilayah itu, Senin (25/4/2011). Orangtua yang panik menjemput paksa anak-anaknya karena khawatir terjadi gempa susulan dan tsunami. Ketiga sekolah itu adalah SMP Negeri 1, SMPN 5, dan SMPN 10. Total peserta UN di ketiga sekolah itu sebanyak 823 siswa.
"Kami tidak bisa berbuat banyak karena orangtua menjemput ke sekolah dan memulangkan anak-anaknya," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari Kasman Arifin.
Di Makassar, Sulawesi Selatan, keterlambatan distribusi soal masih terjadi. Namun, secara umum penyelenggaraan UN SMP berjalan lancar. Begitu pula di kota-kota lain, seperti Yogyakarta, Bandung, Purwakarta, Garut, Surabaya, Semarang, dan Padang.
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan M Aman Wirakartakusumah mengatakan, sekolah yang menghadapi masalah dalam penyelenggaraan UN bisa menyelenggarakan UN susulan.

UN di Sejumlah Daerah Batal!

2011-04-26T04:15:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS— Pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama di sejumlah daerah masih terkendala, mulai dari masalah kekurangan soal dan hasil cetakan yang tidak jelas, bencana alam, hingga libur perayaan agama.

"Meskipun pelaksanaan UN SMP pada hari pertama di sejumlah daerah tidak terlaksana, para siswa tidak boleh dirugikan. Mereka tetap bisa ikut UN susulan," kata Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Muhammad Aman Wirakartakusumah di Jakarta, Senin (25/4/2011).
Aman menjelaskan, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sejumlah sekolah memulangkan siswa yang sedang ikut UN Bahasa Indonesia. Pasalnya, para orangtua khawatir dengan keselamatan anak-anak mereka karena terjadi gempa bumi.

Adapun sekolah yang batal menggelar UN di Kota Kendari adalah SMPN 1 Kendari, SMPN 5 Kendari, SMPN 10 Kendari, SMP Hidayatullah, SMPN 2 Kolono, dan SMP 4 Kolono. Jumlah siswa seluruhnya dari sekolah itu 881 orang.
Sementara itu, di Provisni Papua dan Papua Barat, UN hari pertama tidak dilaksanakan. Para siswa masih libur perayaan Paskah. Penetapan libur hingga Senin atau hari pertama UN itu merupakan keputusan pemerintah daerah setempat. Pemerintah pusat menoleransi dan UN Bahasa Indonesia akan dilakukan pada Kamis (28/4/2011).
"UN hari Selasa dan seterusnya tetap berjalan sesuai jadwal," kata Aman.

Pagi ini.., UN SMP Diikuti 3,7 Juta Siswa

2011-04-25T05:50:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS— Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional (Balitbang Kemdiknas) Mansyur Ramly mengatakan, ujian nasional (UN) jenjang SMP/MTs dan SMPLB yang dimulai Senin (25/4/2011) ini diikuti 3.716.596 peserta. Mereka tercatat di 47.369 sekolah dari seluruh Indonesia.
Peserta UN akan diuji pada empat mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris. Peserta yang berhalangan hadir dengan keterangan resmi dapat mengikuti UN susulan pada 3-6 Mei.

Sesuai prosedur operasi standar yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), pengaturan soal pengawasan UN SMP merupakan wewenang pemerintah provinsi dan kota/kabupaten. Di jenjang SMA, hal itu menjadi wewenang perguruan tinggi.

Mendiknas: "Kecurangan Itu Wajar ?"

2011-04-21T23:35:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS — Ujian nasional (UN) utama untuk siswa sekolah menengah atas (SMA) telah berakhir Kamis (21/4/2011). Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengklaim, pelaksanaan UN tahun ini berjalan dengan baik.

"Menyelenggarakan UN adalah sebuah tugas besar, jika terjadi beberapa kecurangan, saya rasa itu wajar, karena kami bukan malaikat," ujarnya.
Nuh menganggap, kesuksesan UN tahun ini dapat dilihat berdasarkan data statistik klasifikasi aspirasi masyarakat tentang pelaksanaan UN. Penurunan yang signifikan terjadi pada jumlah pengaduan masyarakat terhadap kecurangan UN.

Adapun klasifikasi aspirasi itu sebagai berikut: untuk SMS terdapat 34 pengaduan dan 33 permohonan informasi, sedangkan aspirasi melalui telepon tercatat lima pengaduan dan 11 permohonan informasi.
Sementara itu, melalui e-mail terdapat sembilan pengaduan dan sembilan permohonan informasi, sedangkan untuk call center hanya terjadi empat permohonan informasi. Total pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan UN sebanyak 48 kasus dan permohonan informasi sebanyak 57 kasus.
Mengenai perbandingan aspirasi masyarakat tentang gangguan pelaksanaan UN, jenis pengaduannya sebagai berikut: isu kebocoran soal sebanyak 198 pada 2010 dan 33 pada 2011, untuk praktik jual beli soal pada 2010 terjadi 11 kasus dan pada 2011 tercatat hanya satu kasus.
Mendiknas mengungkapkan, beredarnya kunci jawaban pada 2010 sebanyak 42 kasus, sedangkan tahun ini hanya 11 kasus. Sementara untuk kontroversi mengenai UN tahun lalu terdapat 187 pengaduan, sedangkan pada 2011 sama sekali tidak ada pengaduan masyarakat yang mempermasalahkan UN.
Untuk gangguan lainnya, Kemdiknas mencatat terdapat 52 pungutan UN pada 2010, sedangkan tahun ini tidak ada sama sekali. Kerusakan soal UN untuk tahun ini tercatat hanya satu kali, sedangkan pada 2010 sebanyak enam kasus.
Kemdiknas juga mencatat, pada 2010 lalu terjadi dua kasus mengenai soal UN yang tertukar, sedangkan tahun ini hanya satu kasus. Kekurangan naskah soal tak terjadi tahun ini, sedangkan pada 2010 lalu ada enam kejadian.
"Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, justru UN ini lebih baik dan kami tetap akan mengenakan sanksi pada setiap pelaku kecurangan," kata Nuh dalam jumpa pers di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Kamis (21/4/2011).

Lagi, Jawaban UN Diduga Bocor

2011-04-20T19:21:00.001+07:00

SEMARANG, KOMPAS — Polisi diminta menelusuri berbagai kabar tentang kebocoran jawaban soal ujian nasional (UN) yang beredar melalui pesan layanan singkat di sejumlah daerah, kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Mahmud Mahfudz.
"Dugaan kebocoran ini harus diungkap agar tidak menimbulkan keresahan pada siswa," kata Mahmud di Semarang, Rabu (20/4/2011).
Menurut dia, dugaan kebocoran jawaban tersebut harus ditelusuri untuk mengetahui tentang kemungkinan keterlibatan pihak sekolah atau jaringan tertentu.
"Dugaan kebocoran ini tetap harus diselidiki meski belum tentu kebenaran kunci jawaban yang beredar tersebut," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Upaya pelacakan dapat dirunut melalui nomor telepon seluler penyebar kunci jawaban tersebut.
Ia menjelaskan, jika penyebar kunci jawaban tersebut terungkap, dapat diungkap pula kebenaran jawaban yang beredar.
Selain itu, siswa yang diduga terlibat dalam persoalan ini juga dapat diancam dicoret keikutsertaannya dalam UN tahun ini.
Upaya tersebut sebagai bentuk memberi efek jera dan agar tidak selalu terulang dari tahun ke tahun.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Kunto Nugroho menilai, kunci jawaban soal ujian nasional yang beredar tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Ia mengimbau para siswa tidak resah dan mempercayainya. Selain itu, dengan beredarnya kunci jawaban tersebut, belum bisa dikatakan bahwa soal ujian nasional telah bocor.
"Kalau jawaban yang beredar tersebut jawabannya benar 100 persen, baru bisa dikatakan soal ujian tahun ini telah bocor," katanya.
Sebelumnya, Kepolisian Resor Wonogiri memeriksa tiga siswa Sekolah Menengah Atas 2 Wonogiri, Selasa (19/4/2011), terkait dugaan kebocoran jawaban soal ujian nasional.
Bocoran jawaban untuk soal ujian Matematika tersebut beredar melalui pesan layanan singkat.

Salah Kaprah Pemerintah terhadap Ujian

2011-04-19T15:53:00.001+07:00

KOMPAS- Tahun ini pemerintah telah memberikan porsi 40 persen untuk sekolah dalam menentukan kelulusan siswa, sementara 60 persen tetap dipegang pemerintah melalui hasil ujian nasional. Angka 60 persen tentunya lebih besar sehingga penentuan kelulusan masih didominasi oleh peran pemerintah, bukan oleh guru. Selain itu, penentu kelulusan lebih didominasi oleh ujian, bukan oleh bentuk assessment-assessment lain.
Dilihat dari porsi 40 persen ditentukan oleh sekolah dan 60 persen oleh ujian sekolah berarti kelulusan siswa ditentukan oleh 60 persen hasil UN, 24 persen ujian akhir sekolah (UAS), dan 16 persen dari penilaian lain. Atau, dengan kata lain, 84 persen kelulusan ujian ditentukan oleh ujian.

Ada tiga permasalahan utama di sini, yakni pemerintah memegang peran besar dalam menentukan kelulusan siswa melalui UN (60 persen). Ini tentu akan menentukan nasib jutaan siswa Indonesia, padahal siswa-siswi ini dididik di dalam sistem yang dirancang sendiri oleh pemerintah. Artinya, kalaupun ada kegagalan dalam UN, kesalahannya bisa disebabkan oleh sistem pendidikanm, bukan oleh siswa.
Untuk itu, yang perlu dievaluasi seharusnya bukan hanya siswa, tetapi juga sistem pendidikan nasional itu sendiri. Pemerintah berlaku tidak adil karena mau mengevaluasi siswa tanpa mau melakukan evaluasi terhadap sistem yang diciptakannya sendiri. Buktinya, meskipun pemerintah sering mengatakan bahwa UN digunakan untuk melakukan pemetaan pendidikan, hal ini tidak benar-benar pernah terjadi.
Sampai saat ini, belum pernah ada hasil pemetaan pendidikan yang dilakukan, apalagi disiarkan ke publik, termasuk hasil analisanya. Program-program pemerintah di bidang pendidikan termasuk rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI), taman bacaan di mal, dan lain-lainnya tidak pernah dirancang berdasarkan hasil pemetaan pendidikan di Indonesia.
Kedua, pemerintah tidak memahami esensi dari sebuah assessment. Assessment, apapun bentuknya, harus digunakan untuk memberi support siswa dalam proses belajar. Assessment digunakan untuk mendeteksi apa yang dipahami maupun yang belum dipahami siswa.
Oleh karena itu, assessment terhadap siswa sebaiknya dilakukan sepanjang masa sekolah, bukan di akhir massa sekolah, sehingga permasalahan apapun dihadapi siswa bisa diselesaikan saat itu juga. Sekolah tidak perlu menunggu sampai akhir masa belajar untuk mengetahui kemampuan siswa dan permasalahan siswa dalam belajar.
Ketiga, pemerintah masih menggunakan paradigma bahwa bentuk assessment yang terbaik adalah ujian. Hal ini dibuktikan dengan penentuan kelulusan yang didominasi oleh ujian (84 persen).
Tampaknya, dalam hal ini pemerintah sudah ketinggalan zaman. Pemerintah tidak paham bahwa di berbagai belahan dunia lainnya assessment tidak didominasi oleh ujian.
Assessment ini harus dilakukan oleh guru, bukan pemerintah. Tentunya, agar guru bisa melakukan ini, pemerintah harus menciptakan sistem yang memungkinkan semua guru di Indonesia memiliki kemampuan ini.
Perbaikan sistem
Menurut penelitian Gardner (2010, h.2), kalau guru memperoleh pelatihan yang tepat dan efektif terkaitassesment, maka penilaian guru akan jauh lebih nyata dan valid dibandingkan ujian eksternal manapun. Pertanyaannya, apakah pemerintah telah melatih guru-guru di Indonesia untuk bisa menjalankan bervarasi bentuk assessment untuk menilai siswa?
Negara-negara dengan kualitas pendidikan baik sudah banyak yang meninggalkan paradigma yang menekankan evaluasi terhadap siswa jauh lebih penting ketimbang evaluasi terhadap sistem. Sistemlah yang perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum mengevaluasi siswa. Hal itu seperti diungkapkan di dalam sebuah program TV mengenai pendidikan di Swedia (Early Years – Teachers TV), "In our curriculum it says that it is not the children we should evaluate. It is processes in school. How we do things. We should evaluate that. But not the child, which is a big different".
Finlandia, negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia, pun memiliki paradigma yang sama terhadap ujian. Ujian eksternal hanya digunakan untuk melakukan evaluasi sistem secara keseluruhan (OECD, 2011, h.123). Lalu, apakah sistem yang dirancang oleh pemerintah kita berfungsi dengan baik?
Ada begitu banyak pekerjaan rumah (PR) yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dengan baik, yaitu memastikan semua guru berkualitas dengan menciptakan sistem peningkatan profesi guru yang baik, memastikan semua siswa di Indonesia terakses dengan sumber informasi yang memadai sehingga memudahkan mereka belajar, memastikan tidak ada sekolah kekurangan guru, serta juga mengevaluasi sistem pendidikan nasional secara keseluruhan.
Sebaliknya, saat ini, meskipun banyak PR belum diselesaikan, pemerintah tetap berperan besar dalam menentukan kelulusan siswa. Padahal, kalaupun ada sejumlah siswa tidak lulus ujian, kesalahannya belum tentu kesalahan siswa, tetapi kesalahan sistem.

Hari Pertama, UN Relatif Aman

2011-04-19T06:18:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Hari pertama pelaksanaan ujian nasional (UN), Senin (18/4/2011), berjalan lancar. Sejak Sabtu (16/4/2011) sampai dengan hari ini, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) hanya menerima 18 pengaduan yang sifatnya menduga adanya kebocoran.

Sebanyak 18 pengaduan tersebut berupa, SMS sebanyak dua belas, email lima pengaduan, dan satu telepon. Rata-rata, pengaduan tersebut berasal dari masyarakat, seperti di Padang Sidempuan, Pemalang, Ponorogo dan Fak-fak, Papua Barat.
"Kami menerima 18 pengaduan yang sifatnya menduga adanya bocoran. Misalnya, seperti di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Amplopnya diduga terbuka, dan itu dianggap sebagai kebocoran. Setelah dikonfirmasi, ternyata itu bukan karena dibuka, tetapi lecet, mengingat pengiriman naskah ke Padang Sidempuan yang terbilang jauh. Pengaduan apa saja selalu saya konfirmasikan," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Ka Balitbang), Mansyur Ramli, Senin (18/4/2011), di Jakarta.

Sebelumnya, pukul 13.00 siang tadi, Ramli mengaku telah memantau sejumlah daerah menggunakan telepon. Dari pantauan tersebut, ada beberapa hambatan di daerah, tetapi bisa langsung diselesaikan di tempat.
"Jam satu siang saya menelepon untuk melihat hasil pantauan. Belum ada hambatan serius, ada kekurangan soal di beberapa tempat, seperti Purwokerto dan Ponorogo, tetapi bisa diselesaikan karena menggunakan naskah cadangan. Hambatan seperti itu bisa diselesaikan di tempat," kata Ramli.
Ramli mengungkapkan, sampai saat ini belum ada bukti kebocoran yang ditemukan. Semua laporan sifatnya masih berupa aduan dan harus dikonfirmasikan secara obyektif.
"Yang kami lakukan adalah mencari bukti benar atau tidaknya aduan tersebut. Jika benar, akan kita tindak lanjuti. Kami sangat berharap, masyarakat dapat turut serta mengawasi guna memperkaya informasi kami," ujarnya.

Gudang Soal UN Dijaga Polisi

2011-04-18T05:34:00.000+07:00

KENDAL KOMPAS — Sebanyak 9.323 siswa SMA/MA/SMK di Kabupaten Kendal ikuti ujian nasional tahun 2011 yang berlangsung Senin (18/4/2011) besok hingga kamis (21/4/2011) mendatang.
Ketua Panitia Ujian Nasional Kabupaten Kendal Gunoto saat dikonfirmasi Minggu (17/4/2011) mengatakan, semua soal ujian nasional saat ini sudah ada di Posko Ujian Nasional kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Jalan Raya Barat Kendal.
"Soal ujian sudah kami terima sejak Sabtu sore kemarin, dengan pengawalan petugas kepolisian. Soal kami simpan di gudang soal yang disegel," ujar Gunoto. Ia menambahkan, selama pelaksanaan ujian, gudang soal UN dijaga oleh aparat kepolisian dari Polres Kendal agar terhindar dari pencurian soal yang berakibat kepada kebocoran soal.

Peserta ujian nasional untuk tahun 2011 ini, menurut Gunoto, berjumlah 3.794 siswa SMA, 885 siswa MA, dan 4.644 siswa SMK. Di Kabupaten Kendal saat ini ada 42 sekolah SMA dan MA serta 30 sekolah SMK, sementara untuk tempat penyimpanan soal tahun 2011 hanya ada satu tempat, yaitu di kantor Dikpora.
Mekanisme pendistribusian, menurut Gunoto, sekolah mengirimkan dua orang, yaitu panitia UN sekolah dan pengawas independen untuk mengambil ke kantor Dikpora, beberapa jam sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kendal Dwianto mengatakan, pihaknya berusaha meminimalkan kemungkinan adanya kebocoran soal.
Tahun ini, menurutnya, penekanan angka kebocoran soal sangat diperhatikan. Terbukti dengan adanya lima paket soal yang dibagikan untuk setiap ruang ujian dan dibagikan secara acak. "Ada lima paket soal yang diberikan ke peserta ujian sehingga antara peserta satu dengan lainnya ada perbedaan," jelas Dwianto.
Selain itu, untuk memantau perjalanan soal, pihaknya juga menggunakan pantauan waktu menyesuaikan dengan jarak tempuh sekolah. Sekolah terjauh di Kabupaten Kendal, kata Dwi, bisa ditempuh dengan waktu satu jam dari kantor Dikpora. Untuk itu, semua lembar jawaban harus sudah tiba di Posko UN pukul 14.00 WIB.
"Kami juga dipantau oleh dinas provinsi. Satu jam setelah lembar jawaban dari sekolah diterima, harus sudah dikirim ke provinsi," jelas Dwianto.

Masihkah Kita Menyodorkan Kecurangan?

2011-04-17T15:14:00.001+07:00

SURABAYA, KOMPAS - Seluruh guru diharapkan tidak melakukan tindak kecurangan pada ujian nasional (UN) yang akan digelar dua hari lagi, yaitu Senin (16/4/2011), mulai membuat kunci jawaban, membocorkan soal, mendongkrak nilai rapor, dan lain-lainnya. Guru itu teladan kejujuran.

"Sangat prihatin jika ada guru yang berlaku curang. Jangan ajari anak didik dengan kecurangan. Apa jadinya jika guru yang dihormatinya mengajarkan kecurangan," kata Sekretaris Jenderal IGI Mohammad Ihsan, di Surabaya, Sabtu (16/4/2011).

Ihsan meminta seluruh anggota IGI di seluruh Indonesia tidak melakukan kecurangan. Sekjen IGI ini juga meminta DPW dan DPD IGI di seluruh Indonesia menyebarluaskan instruksi ini ke anggotanya.
"Kami harapkan semuanya bisa menyebarluaskan kejujuran dan menolak segala macam bentuk kecurangan. Kami juga telah membentuk posko pengaduan melalui jujurUN@igi.or.id," ujarnya.
Ia menambahkan, semua pengaduan diharapkan disertai kejelasan identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Pihak IGI akan menyerahkan semua laporan pengaduan itu kepada Menteri Pendidikan.
Ihsan mengatakan, hal itu dilakukan karena prihatin setiap UN tiba selalu saja masyarakat disodori segala macam berita kecurangan, mulai kebocoran soal, beredarnya kunci jawaban, intrik kepala sekolah dan guru, dan banyak lagi.
"Tujuan UN sendiri sepertinya tidak tercapai," katanya.
Ihsan berharap, pemerintah bisa lebih adil memberikan evaluasi kepada siswa. Siswa dan guru, kata dia, jangan lagi dikorbankan hanya untuk memuaskan kepentingan pragmatis.
"Guru dan siswa sudah bersusah payah melakukan proses belajar-mengajar, membuat berbagai macam bentuk evaluasi, namun pada akhirnya kelulusan masih saja didominasi kekuasaan. Pemerintah sebaiknya hanya mengatur regulasi dan tak lagi ikut mengevaluasi belajar siswa seperti UN ini," pungkasnya.

Sekolah Jangan Coba-coba Dongkrak Nilai!

2011-04-11T18:41:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS — Kelulusan siswa SMA/SMK sederajat mulai tahun ini merupakan gabungan dari nilai ujian nasional dan ujian sekolah dengan perbandingan bobot 60:40. Jika ada tindakan curang dengan mendongkrak nilai ujian sekolah, maka sekolah yang melakukan hal tersebut akan dikenai sanksi.

"Nilai ujian sekolah bisa dihapus (nol) dan sekolah yang bersangkutan masuk daftar hitam," kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh seusai melakukan inspeksi mendadak ke Percetakan Balai Pustaka, Sabtu (9/4/2011) di Pulo Gadung, Jakarta.

Selain melihat hasil ujian nasional (UN), kelulusan siswa mulai tahun ini juga diberikan dengan memerhatikan nilai ujian sekolah serta nilai rata-rata rapor semester III, IV, dan V.

Titik rawan
Nuh mengatakan, percetakan merupakan salah satu titik rawan kebocoran soal UN. Untuk mengantisipasi kemungkinan hal itu, pada setiap soal telah dibubuhkan kode khusus yang hanya diketahui orang-orang tertentu dari Kementerian Pendidikan Nasional, pengawas, dan percetakan.
"Jika ada soal yang bocor, maka hal itu mudah ditelusuri karena ada kode khusus. Bisa diketahui pula soal yang 'bocor' itu soal asli atau bukan. Yang penting masyarakat jangan terjebak spekulasi bahwa ada soal bocor," kata Nuh.
Selain antisipasi kebocoran soal, juga dilakukan antisipasi terhadap kecurangan melalui lima tipe soal dengan tingkat kesulitan sama. Dari 20 siswa dalam satu ruang kelas, hanya akan ada empat siswa yang mengerjakan soal yang sama.
"Ini untuk meningkatkan kredibilitas UN semata. Teknis pengaturan soal random," kata Nuh.

Deklarasi Belajar Tanpa Rasa Takut

2011-04-09T19:25:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Perwakilan siswa dari 15 SMA/SMK di Jakarta membacakan deklarasi penolakan terhadap segala bentuk kekerasan di sekolah (bullying), Sabtu (9/4/2011), di GOR Soemantri Brojonegoro, Jakarta. Deklarasi stop kekerasan di sekolah diprakarsasi Plan Indonesia bersama Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Pada kesempatan itu ketiga pihak menandatangani nota kesepahaman terkait kampanye penghentian kekerasan di sekolah. Survei yang dilakukan Plan Indonesia pada 2008 menunjukkan hampir 70 persen siswa SMU menyatakan terjadi kekerasan dan pelecehan verbal, mental ataupun fisik di lingkungan sekolah mereka.
Guna mempromosikan kegiatan ini, pihak penyelenggara menggelar kompetisi sepakbola untuk siswi SMA/SMK di Jakarta. Kompetisi sepakbola ini digelar khusus untuk siswi, karena merupakan pendekatan inovatif dan juga merupakan bagian dari kampanye Global Plan.

"Global Plan menerapkan tiga pedoman dasar, yakni belajar tanpa rasa takut, karena saya anak perempuan, dan pencatatan kelahiran," kata Child Protection Program Manager Plan Indonesia, Amrullah.
Amrullah menjelaskan, untuk di Jakarta, antara "belajar tanpa rasa takut" dan "karena saya anak perempuan", di gabung menjadi satu kegiatan, yaitu dalam bentuk kompetisi sepakbola siswi.

Sekolah Swasta Semakin Imbangi Negeri

2011-04-09T01:26:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS— Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menilai, saat ini sekolah-sekolah swasta semakin mampu mengimbangi kecepatan sekolah-sekolah negeri, terutama dalam pengembangan ilmu sains. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk memerhatikan kebutuhan para generasi muda agar semakin maju di bidang sains, khususnya ilmu fisika.

"Yang harus didorong selanjutnya adalah pengadaan teknologi," ujar peneliti dari Pusat Penelitian (P2) Fisika LIPI, Perdamean Sebayang, Jumat (8/4/2011), di sela-sela acara Atma Jaya Science Fair 2011 di Unika Atma Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan. Ia mengatakan, dalam kompetisi fisika ini sekolah-sekolah swasta benar-benar mendominasi.

Tercatat, dari 27 tim peserta berasal dari 14 sekolah tingkat SMA di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, hanya 10 tim dengan nilai terbaik lolos seleksi. Di final, para finalis berasal dari sekolah swasta. Tim SMAK Gading Serpong BPK Penabur Jakarta meraih juara pertama dengan total nilai 7,59, tim tersebut mengalahkan lima tima lainnya IPEKA Sunter, SMAK 1 BPK Penabur, Santa Ursula, serta IPEKA Puri Indah.
"Kami mencoba untuk membuat sekaligus mengembangkan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan karena ilmu fisika merupakan ilmu dasar yang sangat penting bagi ilmu pengetahuan," kata Perdamean.
Menurut dia, sebagai ilmu dasar, fisika bukan hanya sekadar rumus. Fisika akan lebih menyenangkan dan tidak terlupakan jika dilakukan dengan banyak melakukan berbagai eksperimen.
"Harus eksperimen, sementara rumus itu hanya alat bantu. Rumus mudah dilupakan, tetapi siswa tak akan melupakan eksperimennya," kata Pardamean.
Menurut dia, menguasai ilmu fisika sangat berpengaruh pada percepatan pertumbuhan bangsa karena fisika dapat digunakan pada penelitian teknologi dan industri. Karena itu, lanjut Perdamean, perlu adanya perhatian lebih lanjut dari pemerintah, baik untuk pengadaan teknologi ataupun anggaran risetnya.
Seperti diberitakan, tim SMAK Gading Serpong BPK Penabur Jakarta meraih juara pertama Atma Jaya Science Fair 2011 dengan total nilai 7,59. Pada kompetisi yang berjalan sangat ketat itu, posisi kedua diraih IPEKA Sunter dengan nilai 7,56 dan disusul urutan ketiga oleh SMAK 1 BPK Penabur dengan total nilai 7,5.
Anggota dewan juri dari Pusat Penelitian (P2) Fisika LIPI, Nurfina Yudasari, mengatakan, tahap kompetisi fisika ini terbagi dalam dua tahap, yaitu cerdas cermat dan praktikum.

"Good Bye" Pengawas Independen

2011-04-06T20:36:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS — Pada pelaksanaan Ujian Nasional 2011, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting. Hal itu terutama dalam melakukan pengawasan ujian nasional. Peran tersebut pada akhirnya meniadakan sosok tim independen yang terdiri dari para mahasiswa untuk mengawasi jalannya ujian nasional seperti tahun-tahun sebelumnya.

Mulai tahun ini, peran tim pengawas atau pemantau independen dalam pengawasan ujian nasional (UN) dihilangkan karena pengawasan tersebut dilakukan langsung oleh pihak perguruan tinggi. Posisi perguruan tinggi dalam struktur organisasi kepanitiaan UN berada di atas panitia UN itu sendiri.
Ketua Panitia UN dan Ujian Sekolah SMKN 40 Jakarta Sukarno, Rabu (6/4/2011), di Jakarta, mengatakan, ketiadaan tim independen tidak memberikan kendala berarti. Ia mengakui hal itu meski pihak sekolah merasa sangat terbantu oleh peran aktif mereka.

"Tanpa tim independen, kami tetap bisa menggelar dan melakukan pengawasan UN," kata Sukarno.
Ia juga mengatakan, saat ini pemeriksaan hasil UN juga tidak lagi melibatkan Pusat Penilaian Pendidik Kementerian Pendidikan Nasional (Puspendik Kemdiknas), tetapi secara langsung oleh pihak perguruan tinggi.
"Jika dulu pemeriksaan hasil UN kita lakukan bekerja sama dengan Puspendik, maka tahun ini perguruan tinggi lebih terlibat langsung," papar Sukarno.
Soal ada atau tidak tim independen, lanjut dia, persoalan tersebut adalah urusan pemerintah. Sekolah hanya bertanggung jawab membantu siswa mencapai hasil terbaik.
"Kami sebagai penyelenggara UN mempunyai tanggung jawab penuh untuk kelancaran UN saja karena kami ingin membantu siswa mencapai hasil terbaik," ujarnya lagi.
Berdasarkan hasil evaluasi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) terhadap pelaksanaan UN 2010, tim pemantau independen yang bertugas memantau UN pada tahun ini ditiadakan. Tugas pemantauan akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi (Disdik) dan perguruan tinggi yang ditunjuk.

Masyarakat Belum "Ngeh" dengan Guru BK

2011-04-06T06:17:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS — Belum maksimalnya peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi guru BK tersebut. Pihak sekolah sebaiknya lebih selektif memilih guru BK, yang tahu peran dan fungsi serta sesuai dengan kriteria.

"Tempatkan orang sesuai kemampuannya karena tidak semua orang mampu menjadi guru BK," kata psikolog Ieda Poernomo Sigit Sidi pada seminar "Optimalisasi Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mempersiapkan Siswa untuk Bersaing di Tingkat Global", Senin (5/4/2011) di Jakarta.

Selain itu, kata Ieda, belum maksimalnya peran guru BK terlihat dari masih banyaknya pertanyaan masyarakat tentang siapa dan apa fungsi guru BK. Ia menambahkan, perlu adanya latar belakang pendidikan formal, minat, dan keinginan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjadi guru BK.
Untuk itu, kata Ieda, sebelum mampu mengajak anak untuk mengenali dirinya sendiri, perlu ada sosialisasi lebih optimal tentang guru BK. Kejelasan posisi guru BK, kata Ieda, juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu semua bisa diberikan oleh guru BK kepada siswa, yaitu anak-anak mereka.
"Keberadaan guru BK masih perlu diposisikan dengan jelas, ditegaskan peran dan fungsinya, serta sosialisasikan mengenai peran dan fungsinya itu," ujar Ieda.
Ia mengingatkan, walaupun ada pendidikan khusus untuk guru BK, ternyata masyarakat belum maksimal memfungsikan kehadirannya di sekolah.

Janji Terus, Terlambat Melulu....

2011-04-05T12:08:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah harus mengklarifikasi keterlambatan pencairan dana tunjangan sertifikasi guru tahun 2011 yang sudah terlambat sampai memasuki bulan ke empat ini. Itikad baik itu sangat ditunggu dan direalisasikan.

Dewan Penasehat Persatuan Guru Seluruh Indonesia Suparman mengatakan, janji pemerintah untuk menyalurkan tunjangan profesi tepat waktu tiap bulan mulai 2010 ternyata belum juga terbukti. Bahkan, tunjangan tahun 2010 dicairkan sangat terlambat per enam bulan, dan tahun 2011 ini nampaknya akan terulang lagi.

"Mekanisme yang dijanjikan untuk memperbaiki penyaluran tunjangan profesi yang tepat waktu tidak terbukti, akibatnya terlihat guru selalu menjadi 'kelinci percobaan' dalam banyak kebijakan pendidikan," kata Suparman yang juga Koordinator Education Forum di Jakarta, Selasa (5/4/2011).

"Sangat aneh kalau pemerintah menuntut guru untuk profesional tetapi pemerintah sendiri tidak profesional," tambahnya.

Ia mengatakan, dari sekitar 3,4 juta guru (guru pendidikan umum dan sekolah agama) pemerintah baru menyalurkan tunjangan profesi kepada sekitar 25 persen saja. Tetapi, di dalam setiap pemberian informasi terkesan pemerintah sudah memberikannya kepada semua guru sehingga sepertinya anggaran pendidikan tersedot hanya untuk guru semata dan seolah anggaran pendidikan habis untuk keperluan guru.

"Padahal kita tahu, apa yang diterima oleh guru dalam bentuk gaji itu sebenarnya bukan kesejahteraan yang baru diterima oleh guru saat pemerintahan sekarang ini sehingga terlihat seolah-olah ada kenaikan anggaran pendidikan yang riil," ujarnya.

Suparman mengatakan, berdasarkan keputusan MK terhadap Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang memasukkan gaji pendidik ke dalam anggaran pendidikan, maka penghasilan guru, terutama pegawai negeri sipil (PNS) (sebelum ada APBN Pendidikan 20 %), juga dihitung sebagai anggaran pendidikan.

Anggaran 2011

Seperti pernah diberitakan di Kompas.com, sekitar 4.000 guru bersertifikasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, belum menerima tunjangan profesi tahap kedua yang seharusnya bisa dinikmati pada Juli 2010 lalu. Guru di daerah lain, seperti di Kota Bandung dan Cirebon, juga mengalami nasib yang sama.

Di Kabupaten Bandung, tertundanya pembayaran tunjangan guru, yang total mencapai Rp 78 miliar itu, terkait belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung 2011. Penetapan APBD baru akan dilakukan tiga bulan mendatang, pada April 2011.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Juhana mengatakan, dana tunjangan sebetulnya sudah diterima pada akhir Desember 2010. Namun, tunjangan tidak bisa langsung dibagikan kepada para guru karena baru bisa dicairkan melalui tahun anggaran 2011.

Di Surabaya juga begitu. Kendati tahun 2010 akan berakhir, tunjangan profesi pendidik lebih dari 10.000 guru di Surabaya belum juga dibayarkan. Umumnya guru belum menerima TPP sejak Juni dan Juli 2010.

Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh, Senin (13/12/2011) menuturkan, lebih dari 10.000 guru belum menerima TPP (tunjangan profesi pendidik), lebih dari 6.000 guru belum mendapatkan jatah bulan Juni sampai Desember, dan lebih dari 3.000 guru belum menerima sejak Juli sampai Desember.

Ia mengatakan, sebagian besar guru (6.335 orang) di Surabaya menerima TPP melalui mekanisme transfer daerah atau melalui rekening Bank Jatim. Namun, pada semester pertama, alokasi anggaran yang disalurkan pemerintah pusat ke Surabaya kurang dari Rp 2 miliar dari seharusnya Rp 93 miliar. Akibatnya, guru-guru hanya mendapatkan jatah lima bulan.

"Jangan Khawatir dengan 5 Paket Soal!"

2011-04-05T06:08:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS — Adanya aturan baru mengenai lima paket soal dalam ujian nasional (UN) membuat siswa dan pemerintah khawatir. Kekhawatiran muncul karena adanya ketidakpahaman mengenai lima paket soal tersebut.

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan DKI Budiana mengimbau para siswa dan orangtua siswa agar tidak terlalu khawatir dengan lima paket soal dalam UN. Menurutnya, kerumitan itu justru terjadi pada pengawas, sementara siswa tak perlu khawatir.

"Siswa cukup hanya berpikir betul-betul bagaimana mengerjakan soalnya, yang penting mereka mempersiapkan diri. Soal tak akan lebih rumit, yang rumit justru pengawas," kata Budiana, Senin (4/4/2011) di Jakarta.

Ia mengatakan, pemahaman dan sosialisasi terus dilakukan guna menyamakan pemahaman mengenai teknis pelaksanaan UN, terutama mengenai kelima paket soal tersebut.
"Pengawas akan membagikan soal secara acak. Lima paket itu bukan berarti tambah sulit, prinsip dasarnya sama. Lima paket soal ini supaya siswa lebih konsentrasi dan tidak kesulitan. Bobot soal tetap setara, hanya bentuknya yang berbeda," kata Budiana.
Seperti diberitakan, Pemerintah dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyiapkan sekitar 10-12 paket utama soal UN untuk SMP/ SMA dan SMK. Banyaknya variasi soal ini untuk memperkecil kebocoran soal dan menghindari berbagai kecurangan dalam pelaksanaan UN.
Paket utama tersebut nantinya akan dipecah dan dicampur kembali sehingga menjadi sekitar 30 paket soal. Satu provinsi akan mendapatkan tiga atau empat paket soal berbeda.
Dalam satu kelas juga akan dibedakan kode A dan B sehingga murid tidak dapat bekerja sama. Distribusi tingkat kesulitan dan materi dari soal-soal itu sama. Hanya bentuk pertanyaannya yang dibedakan.

Siswa SMA Raih 100.000 Dollar AS dari Intel

2011-04-03T14:28:00.002+07:00

SANTA CLARA, Kompas - Ilmu pengetahuan memang patut diberi penghargaan tinggi. Seorang siswa SMA di Amerika Serikat (AS) berhak meraih hadiah 100.000 dollar AS setelah menjadi jawara Intel Science Talent Search (Intel STS) 2011.

Pemenang 100.000 dollar AS itu adalah Evan O'Dorney (17), dari Danville, California. Ia berhasil memukau juri karena dalam proyeknya membandingkan 2 cara untuk memperhitungkan square root of an integer (sqrt) dan menemukan mana cara tercepat memperoleh hasil. Bagi yang tidak paham matematika dan kalkulus memang membingungkan, namun persamaan semacam itu sangat penting dalam pemrograman komputer cerdas. Bahkan Evan menemukan formula untuk mengenkripsi dari rumus tersebut.

Intel STS adalah kontes tahunan paling bergengsi dalam bidang sains untuk siswa tingkat SLTA di AS. Sejak 1942, kontes ini pertama kali berkerja sama dengan perusahaan Westinghouse dan mulai tahun 1998 bekerja sama dengan Intel Corp. SSP memberikan kesempatan kepada para siswa SLTA yang berbakat dan cerdas untuk membuktikan dirinya dalam kompetisi dengan menyajikan riset yang original sehingga diakui oleh para ahli di dunia.

Tak hanya hadiah 100.000 dollar AS untuk juara pertama. Intel total menggelontorkan dana 1,25 juta dollar AS untuk 10 pemenang dan 30 finalis. Pemenang kedua yang menerima 75.000 dollar AS adalah Michelle Hackman (17) dari Great Neck, New York, dengan proyek mempelajari efek psikologis dari para remaja di AS jika mereka tidak menggunakan ponsel dan mempelajari tingkat kecemasannya. Michelle adalah siswa tuna netra, yang berhasil melatih 10 stafnya untuk membantu dia melakukan riset dan pendataannya.

Pemenang ketiga yang menerima 50.000 dollar AS, adalah Matius Miller (18), dari Elon, North Carolina, dengan proyek menemukan bahwa bejolan-benjolan kisi dari turbin angin dapat mempengaruhi aerodinamika dan benjolan ini dapat juga meningkatkan kemampuan listrik.

"Kreativitas dan kepemimpinan dari 40 finalis yang berbakat dalam bidang Matematika dan Sains sangat berpotensi besar sekali di masa depan bagi negara dan dunia," kata Intel Corp President dan CEO Paul Otellini saat penyerahan hadiah, Selasa (15/3/2011) di Washington.

Kontes tahun 2011 ini diikuti oleh 1.744 pelajar dari seluruh AS. Kita tunggu saja kelanjutannya semoga Intel juga mempertimbangkan untuk mengadakan acara yang hampir sama di Indonesia.

"Waspadai SMS Menyesatkan Jelang UN!"

2011-04-03T14:10:00.001+07:00

BANTUL, KOMPAS — Jelang pelaksanaan ujian nasional sekolah menengah atas, orangtua dan siswa peserta UN diminta mewaspadai adanya SMSyang menyesatkan berisi kunci jawaban. Kasus penipuan seperti tahun lalu itu diharapkan tidak terulang.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Bantul Fachruddin, banyak kegagalan siswa dalam menempuh UN karena memercayai SMS tidak bertanggung jawab tersebut. Fachruddin mengatakan, peserta UN harus mempersiapkan mental dan memperbanyak latihan soal agar menguasai materi ujian dan bukan percaya pada SMS menyesatkan.

"Lantaran percaya pada hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya hasil ujian tidak sesuai harapan," ujarnya di kantor DPRD Bantul, Sabtu (2/4/2011).

Fachruddin menambahkan, UN yang akan dilaksanakan mulai 18 hingga 20 April 2011 tidak akan dipungut biaya. Untuk itu, siswa yang masih mempunyai tunggakan pembayaran administrasi kepada sekolah diharapkan tidak terganggu keuangannya. Sekolah dituntut mampu memilah antara tagihan rutin dan kepentingan ujian sehingga siswa pada saat pelaksanaan UN bisa mengerjakan soal senyaman mungkin dan mendapatkan hasil maksimal.
"Kalau mau menagih siswa yang belum membayar sekolah, jangan disangkutpautkan dengan masalah ujian," tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal Kabupaten Bantul Drs Masharun menjelaskan, peserta UN di Bantul tahun ini mencapai 8.642 siswa yang terdiri dari SMA sebanyak 3.782 siswa, MA 663 siswa, dan SMK 4.197 siswa.
"Try out dalam rangka persiapan UN sudah kami lakukan sebanyak 12 kali," jelasnya.
Masharun menambahkan, pada UN 2011 tidak akan diadakan ujian ulang. Ujian akhir sekolah pun dilakukan sebelum UN. Untuk menghindari kecurangan, nilai sekolah harus diterima oleh pusat satu minggu sebelum pelaksanaan ujian.

Kadisdik DKI: "Ini Bukan Salah Kirim!"

2011-04-01T05:54:00.004+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, Kamis (31/3/2011) malam tadi, membenarkan bahwa pihaknya meminta pengembalian tunjangan fungsional guru non-PNS oleh guru-guru swasta di Jakarta Pusat. Taufik juga mengklarifikasi pernyataan para guru swasta, bahwa tunjangan tersebut senilai Rp 220.000 per bulan yang dibayarkan per triwulan dan diusulkan satu tahun sebelumnya.
Kadisdik mengatakan, total jumlah guru yang memperoleh tunjangan tersebut sebanyak 41.000 dan bukan hanya di wilayah Jakarta Pusat, melainkan juga di semua wilayah DKI Jakarta. Dari total 41.000 guru tersebut, para guru yang menerima pengiriman ganda (double) itu sebanyak 1.645 guru non-PNS.
"Bukan salah kirim. Fakta di lapangan, datanya justru banyak yang double. Semisal begini, ada guru yang memasukkan namanya dua kali seperti A Latief, tapi mereka masukkan juga nama Abdul Latief. Selain itu, ada juga guru yang mengajar di dua sekolah dan menulis data untuk masing-masing sekolah dengan dua tunjangan berbeda, yang di sekolah A masukkan data tunjangan fungsional, sedangkan di sekolah B dia masukkan tunjangan profesi," papar Taufik.

Untuk memudahkan, pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengikuti data tersebut terlebih dulu. Selanjutnya, Disdik melakukan pengecekan melalui nomor urut pegawai pendidik dan tenaga kependidikan (UPTD).
"Lebih baik masukkan dulu dua-duanya, nanti tinggal dicek lagi di data kependidikan itu, dari situ kelihatan yang double. Kami pro aktif kok dengan temuan BPK soal ini dan saat ini sudah 400 guru yang mengembalikan," kata Taufik.
Taufik menambahkan, dirinya berusaha meluruskan persepsi berupa kesalahan pengiriman seperti yang diberitakan di Kompas.com. Ia juga mengatakan, batas waktu terakhir masih ditunggu dan pihaknya menargetkan semua proses pengembalian ini selesai sebelum Mei 2011.
Seperti diberitakan sebelumnya di Kompas.com, Kamis (31/3/2011), Dinas Pendidikan DKI Jakarta meminta para guru swasta di Jakarta Pusat mengembalikan dana tunjangan non-PNS yang telah diberikan kepada para guru tersebut. Para guru dituntut mengembalikan uang itu selambat-lambatnya Rabu (30/3/2011) kemarin.
Menurut N, seorang guru di sebuah SMP swasta di Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat, pengembalian itu memang benar terjadi dan dirinya adalah salah satu guru yang ikut mengembalikan. N menuturkan, penarikan dana tunjangan fungsional guru non-PNS itu dilakukan oleh dinas pendidikan melalui suku dinas di beberapa wilayah DKI Jakarta.
"Karena menurut aturannya, guru yang sudah tersertifikasi tidak berhak menerima tunjangan fungsional guru non-PNS," kata N, yang menolak disebutkan namanya.

Percaya nggak........? Sebagian Duit RSBI Lari ke Luar Negeri

2011-03-20T11:16:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional yang awalnya ditujukan untuk "menahan" dana orang-orang kaya supaya tidak berbondong-bondong menyekolahkan anaknya ke luar negeri pada kenyataannya justru sebaliknya. Sebagian dana rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) yang berasal dari negara dan masyarakat justru sebagian lari ke luar negeri.

Ini disebabkan untuk mengejar status sebagai sekolah internasional yang tak kalah mutunya dengan sekolah-sekolah di negara maju, setiap sekolah yang berstatus RSBI harus mengejar sertifikat-sertifikat internasional. Para siswa juga diberi pengalaman untuk berkunjung ke negara-negara lain, terutama ke sekolah mitra (sister school).

Muchlas Suseno, dosen Universitas Negeri Jakarta, mengatakan, pelaksanaan RSBI justru perlu dikritisi juga dari segi dana yang lari ke luar negeri.
"Ada yang kontradiktif dengan rancangan awal dan pelaksanaan di lapangan," kata Muchlas, yang juga fasilitator SMA RSBI Tahun 2007-2009.
Untuk mendapatkan satu sertifikat ISO yang terakreditasi internasional, misalnya, dibutuhkan dana sekitar Rp 50 juta. Belum lagi dana-dana kunjungan ke luar negeri, baik atas nama menjalin relasi dengan sekolah mitra, pelatihan guru, hingga study tour siswa ke luar negeri.
Sekolah juga mesti menawarkan sertifikat internasional untuk siswa, salah satunya Cambridge. Untuk ujian satu mata pelajaran, dananya sekitar Rp 1,4 juta.
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Satria Dharma mengatakan, penyelenggaraan RSBI pada akhirnya menjadikan sekolah publik menjadi sangat mahal dan hanya untuk kelompok orang kaya. Padahal, dana negara yang tersedot ke RSBI lebih berguna dan bermakna untuk perbaikan sistem pendidikan nasional.
Hywel Coleman, konsultan pendidikan di British Council dan dosen Universitas Leeds, Inggris, mengatakan, terjadi salah penafsiran RSBI yang diartikan sekolah menggunakan pengantar bahasa Inggris dan fasilitas seperti sekolah luar negeri.
"Akhirnya terjadi sekolah yang elitis, tidak berwawasan global dan meninggalkan budaya lokal," ujar Coleman.

Indonesia Bakal Kelebihan 300.000 Guru

2011-03-18T15:35:00.001+07:00

DEPOK, KOMPAS — Pemetaan Kementerian Pendidikan Nasional menunjukkan jumlah guru di Indonesia mengalami kelebihan sekitar 300.000 guru. Hal tersebut dikatakan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh saat menggelar jumpa pers penutupan Rembuk Nasional Pendidikan 2011 di Depok, Jumat (18/3/2011).

"Kebutuhan guru kita jika dipetakan sampai 2014 itu lebih dari 300.000," kata Nuh kepada wartawan.
Pemetaan tersebut, lanjut Nuh, dilakukan melalui mekanisme yang ada pada saat ini. Jika diatur dengan komposisi 1 : 24 (1 guru mengajar 24 siswa), maka kelebihan tersebut bisa turun menjadi sekitar 180.000 guru.

Untuk itu, melalui program multigrade, guru bisa mengajar lebih dari satu pelajaran dan kelebihan jumlah guru bisa lebih diefisiensikan menjadi 40.000 guru.
"Dengan komposisi 1 : 24 itu, kelebihan guru bisa turun menjadi 180.000 guru. Jika diatur lagi kebutuhannya dengan multigrade, satu guru tidak hanya mengajar satu mata pelajaran, tetapi bisa dua atau tiga mata pelajaran yang sekelompok. Maka dar itu, kelebihan jumlah guru bisa turun hingga 40.000 orang," papar Nuh.
Nuh menambahkan, jika konsep multigrade tersebut dimanfaatkan dengan baik menggunakan penataan regulasi yang juga baik, bisa dibayangkan efisiensi yang dihasilkan. Karena dengan konsep itulah seorang guru Matematika, misalnya, bisa juga mengajar Fisika. Karena memang, setiap guru diberikan kewenangan mengajar sesuai kelompok pelajaran yang dikuasainya.
"Ada pelajaran mayor dan ada pelajaran minor. Mayornya tetap satu, tetapi minornya bisa dua atau lebih," ujar Nuh.
Ia mengatakan, konsep multigrade memungkinkan pemerintah menghemat hingga miliaran rupiah. Penghematan tersebut dapat digunakan untuk pengembangan guru, beasiswa, dan penambahan fasilitas.

Akhirnya... Konsep RSBI Bakal Diubah!

2011-03-17T23:35:00.001+07:00

DEPOK, KOMPAS — Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengakui, dia memahami kritik dan protes masyarakat mengenai rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Hal itu terutama mengenai kesan RSBI eksklusif hanya untuk "anak orang kaya", dengan dikuatkan biaya tinggi. Padahal, RSBI tetap sekolah publik yang harus mengalokasikan 20 persen untuk siswa dari keluarga kurang mampu

Untuk itu, pemerintah akan merombak konsep dasar dan penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional yang dinilai tak sesuai lagi dengan harapan dan ide awal. Institusi pendidikan salah menerjemahkan kualitas dengan label "internasional" dan menggunakan pendekatan kelas serta menafsirkan metodologi pengajaran dengan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

"Tidak penting namanya apa, internasional atau nasional. Masyarakat inginnya institusi pendidikan berkualitas. Jangan pakai nama internasional kalau jiwanya belum internasional," kata Nuh seusai pembukaan "Rembuk Nasional Pendidikan Tahun 2011" di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/3/2011).
Sementara itu, Wakil Mendiknas Fasli Jalal menyayangkan adanya sekolah yang tidak membatasi penarikan biaya pendidikan dari orangtua. Meski tak ada aturan khusus yang mengatur penarikan uang itu, Fasli mengingatkan, RSBI tetap mempunyai kewajiban menerima siswa kurang mampu.
"Tidak ada keharusan biaya mahal. Setiap RSBI berbeda-beda. Ada RSBI yang bebas biaya juga, tergantung tiap-tiap pemerintah daerahnya," ujarnya.
Pemerintah mengevaluasi 130 RSBI. Hasilnya akan menjadi dasar untuk menyusun peraturan menteri tentang RSBI. Peraturan menteri itu terbuka untuk diubah.

Jangan Lagi Sepelekan Indonesia!

2011-03-16T16:58:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia kerap dipandang sebelah mata saat dikaitkan dengan kemajuan pendidikan dan teknologi informasi. Produk perangkat lunak (software) pendidikan dari PT Pesona Edukasi, atau di dunia internasional dikenal sebagai AmazingEdu Software, menjadi salah satu dari tujuh finalis dalam kategori Secondary, FE and Skills Digital Content di malam penganugerahan British Education and Training Technology (BETT) Awards di London, Inggris, pada awal 2011. Hal ini mematahkan anggapan tersebut.

Lewat hadirnya AmazingEdu Software, Indonesia kini berkontribusi dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan di dunia. Ray Barker, Direktur BESA yang juga Ketua Juri BETT Awards 2011, mengatakan, penghargaan BETT Awards yang digagas Inggris dan memasuki tahun penyelenggaraan ke-27 telah menjadi salah satu pameran dan penghargaan terbesar dunia bagi pemain-pemain di bidang industri teknologi informasi dan komunikasi pendidikan.

”Perusahaan-perusahaan yang diunggulkan dalam setiap kategori dinilai mampu memenuhi kebutuhan dunia pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran di sekolah,” kata Barker.
Managing Director PT Pesona Edukasi Bambang Juwono mengatakan, pengakuan dunia di ajang BETT Awards menunjukkan bahwa Indonesia punya peluang besar untuk mengembangkan content.
”Tantangannya adalah bagaimana Indonesia bisa mendiversifikasi produk,” kata Bambang.
Momen pengakuan produk software sains dan Matematika di Indonesia dalam kegiatan bergengsi di dunia teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan semacam BETT Awards memacu PT Pesona Edukasi untuk lebih mengembangkan produknya. Pembelajaran Sains dan Matematika dengan animasi memang dirasakan manfaatnya bagi siswa, yakni mudah memahami pelajaran dan membantu guru untuk bisa mentransfer proses belajar secara menarik dan menyenangkan.
”Proses belajar sekarang sudah banyak tersentuh teknologi. Kita harus memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pembelajaran. Kami akan mengembangkan produk yang juga memfasilitasi guru yang sudah jago untuk bisa memperkaya materi yang sudah ada di software Pesona Edu,” kata Bambang.

Akhirnya... Izin Baru RSBI Distop!

2011-03-12T18:11:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menghentikan pemberian izin baru rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) mulai 2011. Pemerintah sedang mengevaluasi 1.329 SD, SMP, dan SMA/SMK berstatus RSBI yang izinnya diberikan pada 2006-2010.

"Ternyata sekolah bertaraf internasional tidak sederhana. Ini perjalanan panjang yang wajahnya sampai sekarang belum jelas. Karena itu, kami belum berani menyebut sekolah bertaraf internasional (SBI), tetapi masih rintisan SBI. Untuk itu, pemerintah menahan dulu pemberian izin baru RSBI," kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, dalam acara "Simposium Sistem RSBI/SBI: Kebijakan dan Pelaksanaan" yang dilaksanakan British Council di Jakarta, Rabu (9/3/2011).

Pemerintah juga sedang menyiapkan aturan baru soal standar SBI di Indonesia. Fasli mengatakan, dari kajian sementara, pendanaan RSBI sebagian besar ditanggung orangtua dan pemerintah pusat. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah justru minim.
RSBI pun sebagian besar siswanya dari kalangan kaya. Ini disebabkan biaya masuk untuk SMP dan SMA RSBI yang relatif mahal, berkisar Rp 15 juta dan uang sekolah sekitar Rp 450.000 per bulan.
Di sisi lain, alokasi 20 persen untuk siswa miskin yang mendapat beasiswa juga tidak dipenuhi RSBI. Dari kajian sementara juga terungkap, dana yang dimiliki RSBI sekitar 50 persennya dialokasikan untuk sarana dan prasarana, sekitar 20 persen untuk pengembangan dan kesejahteraan guru, serta manajemen sekolah berkisar 10 persen.
Adapun soal kemampuan bahasa Inggris guru juga masih belum memadai. Kajian pada tahun 2008, sekitar 50 persen guru di RSBI ada di level notice (10-250). Sementara untuk guru Matematika dan Sains kemampuan di level terendah notice dan elementary. Hanya kemampuan guru pengajar bahasa Inggris di RSBI yang memenuhi syarat di level intermediate ke atas. Kemampuan bahasa Inggris kepala sekolah RSBI sekitar 51 persen berada di level terendah.
Fasli mengatakan, SBI bukanlah tujuan akhir.
"Jadi, tidak ada target Indonesia mesti punya berapa banyak SBI. Kami memfasilitasi sekolah untuk jadi RSBI dan SBI karena itu amanat UU Sistem Pendidikan Nasional. Tetapi, tentu nanti dibuat aturannya yang lebih baik lagi," katanya.

10 Alasan Utama SBI Harus Dihentikan

2011-03-09T06:03:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Ada sepuluh kelemahan utama yang menjadi alasan kuat bagi Kementrian Pendidikan Nasional untuk segera menghentikan program sekolah bertaraf Internasional (SBI). Mulai dari salah konsep hingga merusak bahasa dan mutu pendidikan, program SBI dianggap tidak cocok dan harus segera ditinggalkan.
Demikian dilontarkan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Satria Dharma dalam Petisi Pendidikan tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang dinilai sebagai program gagal. Petisi itu dipaparkan Ketua Umum IGI Satria Dharma di depan Komisi X DPR RI, Selasa (8/3/2011), untuk mendesak Komisi X segera menghentikan sementara seluruh program SBI.
"Program SBI itu salah konsep, buruk dalam pelaksanaannya dan 90 persen pasti gagal. Di luar negeri konsep ini gagal dan ditinggalkan," kata Satria tentang isi petisi tersebut.

Menurutnya, sepuluh kelemahan mendasar program SBI itu harus dievaluasi, diredefinisi, dan perlu dihentikan. Kelemahan pertama, kata Satria, program SBI jelas tidak didahului riset yang lengkap sehingga konsepnya sangat buruk.
"Bisa dibuktikan, bahwa tidak jelas apa yang diperkuat, diperkaya, dikembangkan, diperdalam dalam SBI," tegas Satria.
Kedua, SBI adalah program yang salah model. Kemdiknas membuat panduan model pelaksanaan untuk SBI baru (news developed), tetapi yang terjadi justru pengembangan pada sekolah-sekolah yang telah ada (existing school).
Ketiga, program SBI telah salah asumsi. Kemdiknas mengasumsikan, bahwa untuk dapat mengajar hard science dalam pengantar bahasa Inggris, seorang guru harus memiliki TOEFL> 500.
"Padahal, tidak ada hubungannya antara nilai TOEFL dengan kemampuan mengajar hard sciencedalam bahasa Inggris. TOEFL bukanlah ukuran kompetensi pedagogis," paparnya.
Merusak bahasa
Satria memaparkan, kelemahan keempat pada SBI adalah telah terjadi kekacauan dalam proses belajar-mengajar dan kegagalan didaktik. Menurutnya, guru tidak mungkin disulap dalam lima hari agar bisa mengajarkan materinya dalam bahasa Inggris. Akibatnya, banyak siswa SBI justru gagal dalam ujian nasional (UN) karena mereka tidak memahami materi bidang studinya.
"Itulah fakta keras yang menunjukkan bahwa program SBI ini telah menghancurkan best practice dan menurunkan mutu sekolah-sekolah terbaik yang dijadikan sekolah SBI," tambahnya.
Di sisi lain, hasil riset Hywel Coleman dari University of Leeds UK menunjukkan, bahwa penggunaana bahasa Inggris dalam proses belajar-mengajar telah merusak kompetensi berbahasa Indonesia siswa.
Sementara itu, kelemahan kelima dari SBI adalah penggunaan bahasa pengantar pendidikan yang salah konsep. Dengan label SBI, materi pelajaran harus diajarkan dalam bahasa Inggris, sementara di seluruh dunia seperti Jepang, China, Korea justru menggunakan bahasa nasionalnya, tetapi siswanya tetap berkualitas dunia.
"Kalau ingin fasih dalam berbahasa Inggris yang harus diperkuat itu bidang studi bahasa Inggris, bukan bahasa asing itu dijadikan bahasa pengantar pendidikan," tegas Satria.
Keenam, SBI dinilai telah menciptakan diskriminasi dan kastanisasi dalam pendidikan. Sementara itu, kelemahan ketujuh menegaskan, bahwa SBI juga telah menjadikan sekolah-sekolah publik menjadi sangat komersial.
"Komersialisasi pendidikan inilah yang kita tentang, karena hanya anak orang kaya yang bisa sekolah di SBI," tandas Satria.
SBI juga telah melanggar UU Sisdiknas. Karena menurut Satria, pada tingkat pendidikan dasar sekolah publik atau negeri itu wajib ditanggung pemerintah. Kenyataannya, dalam SBI peraturan ini tidak berlaku.
Kedelapan, SBI telah menyebabkan penyesatan pembelajaran. Penggunaan piranti media pendidikan mutakhir dan canggih seperti laptop, LCD, dan VCD juga menyesatkan seolah karena tanpa itu semua sebuah sekolah tidak berkelas dunia.
"Program ini lebih mementingkan alat ketimbang proses. Padahal, pendidikan adalah lebih ke masalah proses ketimbang alat," katanya.
Kelemahan kesembilan, lanjut dia, SBI telah menyesatkan tujuan pendidikan. Kesalahan konseptual SBI terutama pada penekanannya terhadap segala hal yang bersifat akademik dengan menafikan segala hal yang nonakademik.
"Seolah tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan siswa sebagai seorang yang cerdas akademik belaka, padahal pendidikan bertujuan mendidik manusia seutuhnya, termasuk mengembangkan potensi siswa di bidang seni, budaya, dan olahraga," ujar Satria.
Kelemahan terakhir, SBI adalah sebuah pembohongan publik. SBI telah memberikan persepsi yang keliru kepada orang tua, siswa, dan masyarakat karena SBI dianggap sebagai sekolah yang "akan" menjadi sekolah bertaraf Internasional dengan berbagai kelebihannya. Padahal, kata Satria, kemungkinan tersebut tidak akan dapat dicapai dan bahkan akan menghancurkan kualitas sekolah yang ada.
"Ini sama saja dengan menanam 'bom waktu'. Masyarakat merasa dibohongi dengan program ini dan pada akhirnya akan menuntut tanggung jawab pemerintah yang mengeluarkan program ini," kata Satria.

Komisi X: SBI Tak Bermutu Internasional!

2011-03-08T05:57:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS — Komisi X DPR menyetujui program sekolah bertaraf internasional (SBI) dikaji ulang. Penegasan ini dikemukakan sejumlah fraksi besar di Komisi X seperti Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi Gerindra. Program ini dianggap banyak terjadi penyimpangan di masyarakat.

”Saya setuju SBI dikoreksi. Subtansinya tidak memiliki mutu berkelas internasional,” kata Dedy Gumelar dalam dengar pendapat bersama Ikatan Guru Indonesia (IGI), Selasa (8/3/2011).

Menurut Dedy, hingga kini program SBI dianggap semakin tidak jelas. Apalagi, sistem tes Cambridge disalahartikan sebagai kurikulum internasional.

Di lapangan, konsep SBI bahkan semakin tidak jelas. Selama ini banyak sekolah baik dengan kualitas siswa berkelas dunia tanpa harus diberi label sekolah internasional.

”Sekarang ini semua sekolah tanpa memiliki kualitas dilabel sebagai internasional,” ujarnya.

Rohmani dari Fraksi PKS menyatakan, konsep pendidikan SBI juga tidak menumbuhkembangkan potensi siswa. Padahal, pendidikan itu sejatinya harus mengembangkan potensi anak agar mampu menjadi dirinya sendiri.

”Tugas pemerintah adalah memastikan anak-anak ini mengembangkan pendidikan. Pendidikan itu kan hanya mengembangkan potensi dan itu belum dilakukan pemerintah,” kata Rohmani.

Ia juga mempersoalkan masuknya siswa miskin ke sekolah-sekolah SBI.

”Seberapa banyak siswa miskin bisa masuk ke SBI. Jika tidak banyak, ini distorsi. Saya melihat pola pendidikan kita yang harus ditata secara keseluruhan sehingga yang model begini tidak terjadi. Tidak dikotakkan seperti SBI ini,” katanya.

Lima Hari?

Sejumlah guru yang hadir dalam forum tersebut juga memberikan testimoninya. Program SBI dinilai bisa menjerumuskan pendidikan ke arah yang lebih buruk dari yang sudah ada sebelumnya.

Itje Chotidjah, misalnya. Guru yang sering diminta mengajari guru-guru SBI belajar bahasa Inggris ini mengaku sedih dan prihatin.

”Guru-guru SBI itu hanya belajar bahasa Inggris dalam lima hari dan mereka disuruh mengajar materi pelajaran dalam bahasa Inggris,” ujar Itje.

Padahal, lanjut Itje, hasil riset Jim Cummins, ahli bahasa dari University of Toronto (Kanada) menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa untuk kegiatan sosial atau basic interpersonal communication skills (BICS) perlu dipelajari selama dua tahun. Sementara itu, untuk kegiatan belajar-mengajar akademik atau cognitive academic language proficiency (CALP) diperlukan lima hingga sepuluh tahun.

Adapun BICS adalah kemampuan bahasa yang diperlukan dalam konteks sosial, misalnya percakapan dengan teman, transaksi jual beli di pasar, jamuan makan di restoran, dan lain-lainnya. Percakapan sosial ini banyak memiliki petunjuk nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, obyek acuan, dan tidak begitu memerlukan aspek kognitif secara dominan.

Sementara CALP, kata Itje, lebih mengacu kepada bahasa yang digunakan pada konteks pembelajaran akademik formal yang meliputi kegiatan membaca, menulis, mendengar dan berbicara dalam sesuai dengan kaidah keilmuan tertentu, misalnya ilmu Fisika, Biologi, Sosiologi, dan Seni Suara.

Variasi Soal UN Bikin Siswa Sulit Curang

2011-03-07T06:17:00.001+07:00

MAGELANG, KOMPAS— Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, dalam pelaksanaan ujian nasional tahun ini, setiap mata ujian terdiri atas lima jenis soal yang berbeda untuk meminimalkan kecurangan.
"Kalau sebelumnya hanya dua jenis soal setiap mata ujian, tahun ini setiap kelas ada lima jenis soal untuk mata pelajaran yang sama untuk lebih meminimalkan kecurangan siswa agar tidak saling menyontek," katanya di Magelang, Minggu (6/3/2011).
Menurut dia, sistem tersebut sudah diujicobakan kepada para peserta UN, dan hasilnya cukup memuaskan.
"Saya tidak mengatakan UN tahun sebelumnya banyak kecurangan. Tetapi, ini hanya untuk meminimalkan terjadinya kecurangan itu," ujarnya menegaskan.

Kemungkinan kecurangan lain yang akan dimimalkan adalah pengetatan distribusi soal UN karena proses ini rawan kebocoran.
"Di percetakan akan diawasi, distribusi menuju ke rayon juga diawasi hingga soal benar-benar sampai di sekolah. Intinya akan diminimalkan kebocoran sebelum ujian," ujarnya.
Pengetatan ujian nasional juga dilakukan pada pengawasan oleh tim independen. Ujian tahun ini akan kembali melibatkan dosen-dosen perguruan tinggi sebagai pengawas. Ujian nasional SMP dan SMA sederajat tahun ini akan digelar April mendatang.
Hingga awal Maret ini, persiapan UN sudah mulai dilakukan dengan melakukan lelang terbuka untuk pelaksana percetakan soal-soal ujian. Bulan April 2011, pemenang tender akan diumumkan.
Kementrian Pendidikan Nasional sudah mempersiapkan anggaran sebanyak Rp 500 miliar untuk UN tahun 2011. Anggaran tersebut diambil dari APBN.

"Blacklist" Pendongkrak Nilai Rapor

2011-03-05T09:43:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Terkait laporan nilai rapor siswa yang didongkrak untuk bisa lolos mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) undangan di Kota Solo, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan akan ada sanksi tegas bagi yang melakukan manipulasi tersebut.

Demikian diungkapkan Wamendiknas Fasli Jalal saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Jumat (4/4/2011). Fasli menambahkan, pihak yang terkait dengan pelanggaran tersebut akan diberi sanksi administratif.

"Kepada yang bersalah, sekolahnya akan di-blacklist dari peserta SNMPTN undangan," kata Fasli.

Fasli mengatakan, ada tata cara lain untuk melakukan verifikasi hasil

SNMPTN undangan, salah satunya adalah melalui seleksi mandiri yang dilakukan PTN. PTN akan memilah semua data peserta SNMPTN undangan.

"Selain sanksi administratif, tentunya pihak PTN akan membuat filter tersendiri dalam memeriksa data peserta SNMPTN undangan," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya di Harian Kompas, Komisi IV DPRD Kota Solo mendapat laporan dugaan manipulasi nilai seorang siswa di sebuah SMA negeri di Kota Solo. Komisi IV akan menyelidiki hal yang diduga dilakukan agar siswa yang juga anak kepala sekolah bersangkutan dapat mengikuti jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) undangan.

Ketua Komisi IV Zaenal Arifin dan anggota Komisi IV, Reni Widyawati dan Abdul Ghofar Ismail, menerima laporan itu dari pihak berbeda dan waktu berbeda.

"Orang yang melapor kepada saya mengatakan, pengubahan dilakukan pada rapor. Anak yang kemampuan akademiknya pas-pasan ini tiba-tiba menjadi peringkat tiga paralel," kata Reni, Rabu (2/3/2011).

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Solo Rakhmat Sutomo mengatakan, pihaknya telah menugaskan pengawas sekolah meminta klarifikasi ke sekolah. Dari laporan yang diterima dinas, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, dan guru Bimbingan dan Konseling (BK) sekolah itu mengatakan, siswa itu tidak mendaftar program SNMPTN undangan, siswa itu tidak menduduki peringkat tiga dalam leger (daftar nilai asli) kelas X-XII, dan tidak ada tanda-tanda pengubahan nilai.

"Namun, kami akan menerjunkan tim untuk menginvestigasi," kata Rakhmat.

Rahasia umum

Menurut seorang siswa sekolah itu, kasus sudah menjadi rahasia umum. Siswa yang diduga nilainya didongkrak diketahui teman- temannya memiliki kemampuan pas-pasan.

"Secara tak sengaja kami mengetahui siswa itu berada di nomor tiga paralel. Padahal, nilai ulangan hariannya kerap di bawah 5, tetapi nilai rapornya paling rendah 7," katanya.

Siswa lain menuturkan, selama ini siswa tidak pernah diberi tahu peringkat nilai rapor. Namun, hasil ulangan kerap diumumkan sehingga antarsiswa saling tahu kemampuan masing-masing.

"Saat kami diminta menghitung nilai total sejak kelas XI dan mengumpulkan kepada guru BK, hanya siswa itu yang tidak mau diketahui nilainya. Namun, teman- teman secara tidak sengaja mengetahui nilainya di ruang guru BK," kata siswa itu.

Siswa yang nilainya diduga didongkrak itu mengaku berencana mendaftar ke jalur swadana sebuah PTN.

Sekolah Swasta Dipinggirkan Pemerintah ?

2011-02-22T21:21:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Ketika pemerintah terbatas pendanaannya dalam bidang pendidikan, sekolah-sekolah swasta berperan untuk ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Anehnya, saat pemerintah merasa memiliki dana pendidikan yang semakin besar dengan gencar mempromosikan sekolah gratis, keberadaan sekolah-sekolah swasta justru dipinggirkan.
Kondisi tersebut terungkap dalam diskusi dan testimoni bertajuk Ancaman Eksistensial Pendidikan Dasar di Perguruan Swasta. Diskusi dilaksanakan oleh Tim Advokasi untuk keadilan Pendidikan Dasar Anak Bangsa di Jakarta, Selasa (22/2/2011).

Sekolah-sekolah swasta saat ini mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal 55 ayat 4, khususnya untuk menghilangkan kata 'dapat' seperti yang tertulis di pasal itu. Dengan kata itu, pemerintah seolah-olah tidak berkewajiban membantu sekolah swasta.
Dalam diskusi itu terungkap, sekolah-sekolah swasta yang melayani pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu hingga menengah, minim mendapatkan bantuan. Sertifikasi guru swasta dijatah dengan kuota yang lebih sedikit setiap tahunnya dibandingkan dengan guru PNS. Bantuan guru-guru PNS untuk sekolah swasta tidak ada lagi, bahkan di sejumlah daerah guru PNS yang masih ada di sekolah swasta dicabut.
Selain itu, akses pendanaan bagi sekolah swasta kecil untuk membantu peningkatan layanan pendidikan, misalnya rehabilitasi gedung sekolah dan penambahan sarana belajar terbatas.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdatul Ulama (NU) Marsyudi Suhud mengatakan, saat ini ada ribuan sekolah formal dan 21.000 pondok pesantren di bawah naungan NU. Sekolah swasta di bawah NU tersebut juga merasakan perbedaan perlakuan dari pemerintah dibandingkan dengan sekolah negeri.
Kenyataan itu didukung Machmud Masjkur dari Perguruan Salafiyah Pekalongan. Dengan kondisi ekonomi sekarang, masyarakat menarik anak-anaknya untuk sekolah ke sekolah negeri yang dibantu penuh oleh pemerintah.
"Sekolah swasta yang melayani anak-anak tidak mampu minim bantuan dalam banyak aspek," kata Marsyudi.
Suster Maria Bernardine dari Perguruan Santa Maria Pekalongan mengatakan, keluhan soal sikap pemerintah yang diskriminatif terhadap sekolah negeri-swasta terus mencuat sampai saat ini. Ini ternyata karena ada ketentuan dalam UU Sisdiknas yang mengatakan pemerintah dapat, bukan wajib untuk membantu sekolah swasta.
"Jadi, tidak ada kepastian bantuan untuk sekolah swasta dari pemerintah," kata Maria.
Pengamat pendidikan Darmaningtyas yang juga pengurus Perguruan Taman Siswa menambahkan, sekolah-sekolah swasta yang melayani golongan rakyat kecil wajib memberikan dukungan pendanaan, terutama di jenjang pendidikan dasar. Hingga periode 1970-an, banyak sekolah swasta yang dibantu penuh oleh pemerintah, baik gedung, mebeler, peralatan, maupun gurunya, yang dikenal dengan sekolah bersubsidi.
Menurut Darmaningtingtyas, ketika pemerintah punya uang untuk lebih memperhatikan pendidikan, yang diutamakan justru membangun sekolah-sekolah.
"Seharusnya kan bisa dengan memperkuat sekolah swasta yang ada, namun diberi subsidi sehingga tidak membenai masyarakat. Tetapi, kenyataannya sekolah swasta dibiarkan kalah bersaing dengan sekolah negeri yang dapat dukungan penuh dari pemerintah," ujar Darmaningtyas.
Peran sekolah swasta saat ini terus tergerus. Untuk tingkat SD, peran sekolah swasta sekitar delapan persen, SMP hanya 35 persen, sementara SMA mencapai sekitar 55 persen.
Pengurus PP Lembaga Pendidikan Maarif NU Masduki Baidlawi mengatakan, karena dukungan pada sekolah swasta akan membebani anggaran di APBN, pemerintah membuat aturan yang ambigu. Karena itu, kata 'dapat' memberikan bantuan dalam pasal 55 ayat 4 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, harus dihilangkan, supaya mengikat pemerintah harus beri bantuan juga untuk sekolah swasta.

Lemah, Kemampuan Guru Menulis Karya Ilmiah

2011-02-22T06:16:00.001+07:00

Jakarta, kompas - Kemampuan guru dalam menulis karya ilmiah secara umum masih lemah. Padahal, menulis karya ilmiah merupakan salah satu syarat untuk kenaikan jenjang kepangkatan guru.
”Karena lemahnya kemampuan menulis ini, sejumlah guru tidak bisa meraih jenjang kepangkatan tertentu,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo di Jakarta, Kamis (18/3).
Untuk bisa mencapai golongan kepangkatan IV/A ke atas, misalnya, guru pegawai negeri sipil (PNS) harus bisa mendapat poin dari penulisan karya ilmiah. Karena ketidakmampuan ini, banyak guru yang terhenti di golongan III/D.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pendidikan Nasional Agus Sartono dalam Lokakarya Tradisi Ilmiah Guru di Jakarta, mengatakan, tradisi ilmiah di lingkungan guru dan dosen yang rendah dapat dilihat dari indikator karya ilmiah guru. Dari 2,6 juta guru, untuk guru golongan IV/B hanya 0,87 persen, guru golongan IV/C 0,07 persen, dan golongan IV/D 0,02 persen.
”Persyaratan untuk naik IV/B tidak cukup dengan mengumpulkan angka kredit mengajar. Komponen dari menulis karya ilmiah juga dihitung,” ujar Agus.
Adanya tunjangan serfitikasi guru diharapkan mendorong pendidik untuk lebih giat lagi menulis. Dana abadi pendidikan yang disediakan pemerintah salah satunya juga untuk mendukung tumbuhnya tradisi riset.
Lemahnya tradisi penulisan ilmiah para guru antara lain akibat keterbatasan mengakses informasi. Selain itu, penguasaan metode ilmiah guru juga masih terbatas.

Kenapa Anak Perlu Berkompetisi?

2011-02-20T13:33:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS — Pendidikan adalah sebuah proses yang berkelanjutan sehingga tidak hanya diukur dengan pencapaian prestasi di sebuah ajang kompetisi. Namun, dengan mengikuti kompetisi seorang anak bisa mengukur kemampuan yang dimilikinya sekarang, melakukan pengukuran dan perbandingan kinerja (benchmark) dengan anak-anak lain yang berusia sebaya dengannya, serta memikirkan pencapaian yang diinginkan di kemudian hari.
Demikian diungkapkan Direktur PT Kuark Internasional Sanny Djohan di acara Olimpiade Sains Kuark (OSK) 2011 di Titan Center, Bintaro, Tangerang, Provinsi Banten, Sabtu (19/2/2011). Ia mengatakan, dengan melakukan tiga hal di atas itu seorang anak dengan bimbingan orangtua dan gurunya dapat menjadi pribadi yang memiliki sistematika berpikir yang komprehensif dan mampu mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari.

"Pola berpikir kebanyakan orang sering terjebak pada pencapaian prestasi individu di dalam sebuah kompetisi sehingga tidaklah mengherankan jika ada perorangan ataupun tim yang secara khusus dipersiapkan untuk menghadapi sebuah kompetisi. Hal tersebut sudah tentu tidak menggambarkan hasil dari proses pendidikan yang dimiliki oleh sebuah sekolah, daerah, ataupun negara," ujar Sanny.
Ia memaparkan, OSK dirancang sebagai wadah kompetisi di bidang sains yang terbuka untuk semua siswa tingkat SD se-Indonesia dengan menerapkan kedalaman pemahaman materi yang dapat mengasah kemampuan penalaran siswa. Kegiatan ini, ia berharap, dapat menjadi sebuah acuan standar bagi pemetaan kualitas pendidikan sains tingkat pendidikan dasar di Indonesia.
"Menang dan kalah adalah sebuah dinamika proses berkompetisi dan tidak menghilangkan esensi dari kompetisi itu sendiri," kata Sanny.
Itu sebabnya OSK dengan sistem kompetisi yang terbuka bagi siapa saja memberikan ruang kebebasan bagi sekolah untuk mendorong setiap siswa ikut serta sebagai sarana untuk mengevaluasi dan melakukan benchmark standar kualitas pendidikan sains dengan siswa-siswa dari sekolah lain secara nasional. Keikutsertaan anak didik secara kontinu dan konsisten dari tahun ke tahun akan memberikan pengalaman yang berharga di dalam membentuk pemahaman konsep dan kemampuan penalaran anak-anak sejak usia dini.
"Sehingga OSK diharapkan juga dapat memberikan umpan balik yang positif kepada pihak sekolah, khususnya dalam melakukan evaluasi terhadap standar kualitas pendidikan sains," imbuh Sanny yang menerbitkan Komik Sains Kuark sebagai media ajar sains ini.
Sementara penggagas OSK, Prof Yohanes Surya, mengatakan, saat ini orang lazim berpikir bahwa kompetisi hanyalah ditujukan bagi sebagian orang saja, yaitu bagi mereka yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Menurut dia, pemahaman itu tidak salah.
"Namun perlu dipahami juga bahwa kompetisi adalah sarana bagi anak-anak untuk mengasah kemampuan dan membiasakan diri dengan pencapaian standar yang lebih baik lagi", papar Yohanes.
Ia menambahkan, oleh sebab itu baik orangtua, guru ataupun kalangan pendidik perlu untuk memotivasi anak-anak sejak usia dini untuk berpartisipasi dalam berbagai kompetisi yang positif sebagai sebuah pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi masa depan anak-anak.
Diberitakan sebelumnya, Olimpiade Sains Kuark (OSK) 2011 serentak digelar di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai kompetisi sains pendidikan dasar tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kuark Internasional bekerja sama dengan Dharma Dexa. Pada tahun kelima pelaksanaannya ini, OSK diikuti sekitar 82.000 siswa SD/MI dari 152 kota/kabupaten di 33 provinsi di Indonesia.

Sertifikasi Tingkatkan Kinerja Guru

2011-02-19T11:37:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Sertifikasi guru yang dilaksanakan pemerintah sejak 2006 lalu mulai memberikan dampak pada peningkatan kinerja guru. Namun, peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada guru-guru yang lolos sertifikasi lewat pendidikan dan latihan profesi guru.
Peningkatan kinerja guru yang sudah lolos sertifikasi tersebut terlihat dari kegairahan mereka dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan, kemauan dan kemampuan membeli buku penunjang sertifikasi, berlangganan surat kabar/jurnal, serta kebiasaan menggunakan komputer/laptop. Selain itu, guru tetap aktif mengikuti pelatihan/seminar, membuat bahan ajar, melibatkan diri dalam kegiatan profesi, hingga melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah.

Pemaparan hasil penelitian tentang dampak sertifikasi terhadap peningkatan kinerja guru itu disampaikan Sulistiyo, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Jumat (18/2/2011). Penelitian dengan menggunakan metode survei ini dilaksanakan PGRI terhadap 840 guru TK-SMA di 21 provinsi yang tersebar di 84 kabupaten. Sebanyak 15 persen di antara responden adalah guru swasta.
"Sertifikasi itu proses pengakuan kemampuan guru yang sudah ada. Tidak serta-merta guru yang lulus sertifikasi berubah seketika. Ketika mereka diperkuat lewat pendidikan dan latihan profesi guru, terlihat ada perubahan," kata Sulistiyo.
Menurut Sulistiyo, pemerintah jangan mudah menuding guru yang sudah menerima tunjangan sertifikasi tidak ada perubahan. Itu hanya untuk menimpakan kesalahan pada guru karena pemerintah selama ini tidak menjalankan kewajibannya membuat sistem pembinaan dan pendidikan profesionalisme guru secara berkelanjutan.
Sulistiyo meminta agar pemerintah tidak mempersulit sertifikasi yang harus diikuti semua guru dalam jabatan. Sebab, guru yang ada selama ini sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi pendidik sesuai aturan pada saat itu. "Sertifikasi itu sudah pada jalurnya untuk menuju terwujudnya guru profesionalisme. Tapi caranya mesti diubah, bukan penilaian portofolio semata. Selain itu, harus ada jaminan guru tetap mendapatkan pendidikan dan pelatihan," kata Sulistiyo.
Unifah Rosyidi, Ketua Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan Pengembang Sumber Daya Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, mengatakan sertifikasi harusnya dimanfaatkan juga untuk memetakan kondisi guru di Indonesia yang selama ini tidak ada. Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan guru tidak pukul rata, tetapi memang benar-benar dibutuhkan guru untuk meningkatkan kompetensi dirinya sebagai pendidik profesional.
Menurut Unifah, setelah sertifikasi, penanganan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru tidak berhenti. Perlu kelanjutan untuk membuat penilaian kinerja guru dari waktu ke waktu oleh kepala sekolah dan pengawas. Selain itu, setiap kompetensi guru perlu dilihat. Kompetensi yang masih lemah harus diperkuat.
Permasalahan seperti pencairan tunjangan profesi yang lambat harus jadi perhatian serius. Kelambatan itu terutama dalam proses pencairan di daerah. Sekitar 97 persen guru yang berhak menerima tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok menyatakan tidak pernah mendapat pembayaran tepat waktu. Selain itu, pembayaran pun tidak menentu, ada yang per triwulan, semester, atau per tahun. Keluhan lain soal tunjangan sertifikasi yakni adanya pemotongan oleh oknum dinas pendidikan daerah. Pemotongan itu dialami sekitar 14 persen guru.

Ngerinya Melihat Figur Kepemimpinan Kita

2011-02-13T07:37:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS — Sebagai calon-calon generasi masa mendatang mahasiswa harus bersiap diri menghadapi ketidaksiapan Indonesia yang kini masih mengalami krisis kepemimpinan. Mahasiswa harus bersiap menghadapi persaingan global yang kian berat dan sangat kompetitif.
Industri perbankan sebagai mesin penggerak ekonomi Indonesia, misalnya, adalah satu contoh bidang paling penting dan strategis yang juga mengalami krisis kepemimpinan. Saat ini, figur pemimpin lebih condong terbentuk dan "menggantung" pada pohon rindang yang disebut dengan partai politik.
"Bukan mengakar pada kepemimpinan yang merdeka, yang cakap tanpa tersangkut atau tergantung apa pun," ujar Rektor Institut Perbanas Prof Dr Marsudi Wahyu Kisworo kepadaKompas.com di sela seminar "How to Build Global Leadership for Indonesian Banking Industry", Rabu (9/2/2011) di Perbanas Institut, Jakarta.
Kondisi tersebut dinilai akan menjadi ancaman serius bagi langkah Indonesia ke depan. Melihat proyeksi jangka pendek, arus globalisasi yang mengancam serius adalah ASEAN One Market, yang akan menjadikan lalu lintas pergerakan barang dan jasa di Indonesia semakin bebas dan ramai.

"Bahaya, karena bukan hanya barang yang bergerak, karena tenaga kerja asing semakin banyak baik ke dalam maupun ke luar. Ini tidak bisa dihindari, tetapi dipersiapkan pada diri mahasiswa," kata Marsudi.
Marsudi mengatakan, sistem dan kondisi politik Indonesia yang menggeliat pasca-runtuhnya Orde Baru telah memberangus kesempatan pemimpin-pemimpin muda yang ingin tumbuh dari bawah. Pemimpin yang ingin tumbuh mengakar dari bawah kalah oleh mereka yang "menggantung" pada partai politik di era Reformasi.
"Yang tumbuh sendiri itu sedikit dan selalu kalah oleh mereka yang dibentuk oleh partai politik sehingga sosok yang muncul cenderung timbul tenggelam, tidak matang dan tidak konsisten. Inilah cermin kepemimpinan kita yang ada sekarang," imbuhnya.

Random Teks (SAL bag. 3 ...)

2011-02-13T07:20:00.003+07:00

Salam jumpa lagi para pembaca yang budiman....

Berikut kami sampaikan SAL strategi bag. ke-3, berharap anda semua yang berkenan dapat senantiasa mengikuti tulisan ini bagian demi bagian. Untuk pola pendekatan SAL "Random Teks" kali ini ditujukan agar supaya siswa dapat berfikir logis dengan megurutkan suatu alur cerita atau bacaan. Adapun langkah-langkah kegiatannya adalah seperti di bawah ini :

1. Pilih bahan bacaan yang akan disampaikan

2. Potong2 bacaan menjadi beberapa bagian, Potongan bisa dilakukan per-kalimat, tau juga per-dua kalimat.

3. Bagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil

4. Beri setiap satu kelompok satu bacaan utuh yang sudah dipotong-potong.

5. Tugas siswa adalah menyusun bacaan sehingga dapat dibaca dengan urut

6. Pelajari teks bacaan dengan siswa sesuai dengan cara yang anda kehendaki

Untuk pelajaran Bahasa Inggris misalnya, dengan materi reading comprehension dapat dilakukan seperti pada contoh di bawah ini :

Reading Text :

Ali who was working aedes aegypti long way for home, wanted to send aedes aegypti letter to his wife, but he could neither read nor write,

and he had to work all dat, so he could only look for somebody to write his letter late at night.

At last he found the house of aedes aegypty letter-writer whose name was nasrudin.

Nasrudin was already in bed. "It is late", he said. "What do you want do you want ?" Nasrudin was not pleased.

"I want you write aedes aegypti letter to my wife", said Ali. He tought for aedes aegypti few second and then said, "Has the letter got to go far ?"

"What does that matter ?" answered Ali

"Well, my writing is so arrange that only I can read it, and I have to travel Aedes Aegypti long way to read your letter to youe wife, it will cost you Aedes Aegypti lot of money"

Ali went away quickly.

Bacaan di atas sudah dipisahkan menurut potongan-potongan yang akan dibagikan kepada siswa. Jika dianggap terlalu sulit, pemotongan teks dapat dilakukan dengan lebih sedikit kata kata pada tiap potongannya, atau sebaliknya jika dianggap terlalu mudah pemotongannya bisa ditambah lebih banyak untukjumlah kata tiap pototngannya.

Tulisan Sejenis :

1. SAL bag. 1.
2. SAL bag. 2

Indosat Go to School...

2011-02-08T06:10:00.000+07:00

Sebagai realisasi bentuk kerjasama Pt. Indosat Tbk. dengan sekolah-sekolah member, maka secara bertahap dilaksanakan berbagai event. Banyak agenda kegiatan yang telah dicanangkan semacam pentas seni, lomba blog bahkan Indosat memfasilitasi tipa-tiap sekolah member dengan satu situs (WEB) khusus bagi tiap sekolah secara gratis, lengkap dengan Pelatihan bagi Admin-nya.

Bagi sekolah member (semisal SMPIH : http://smphiday.indosatschool.com/) ini adalah satu kesempatan serta fasilitas yang sangat berharga, paling tidak sebagai satu point baru untuk sekolah tersebut ikut menjadi "Pemain" di jalur On Line seperti sekarang ini.

Satu pengharapan, semoga kerja sama seperti ini dapat terus ditingkatkan untuk era yang akan datang sehingga mampu memberi peluang bagi dunia pendidikan negeri ini untuk memajukan diri mengiringi kemajuan zaman, semoga ....

Prediction Guide (SAL Satu Alternatif.. bag. 2)

2011-02-07T20:41:00.004+07:00

Diilhami dari rasa ingin terus berbagi apa saja dan dengan siapa saja..., diantara waktu senggang ini kembali saya coba penuhi janji untuk secara berkelanjutan menuliskan beberapa pola pendekatan SAL (Student Aktive Learning) bag. 2 diseratai satu harap semoga bermanfaat bagi anda para "Guru" yang berkenan.

Seperti tertera pada judul kali ini, Prediction Guide ditujukan untuk melibatkan siswa/ mahasiswa semenjak awal pertemuan dan diharapkan siswa/mahasiswa tetap memeberikan perhatiannya ketika guru/dosen mulai menyampaikan materi.

Prediction Guide adalah satu pola SAL yang memberikan kesempatan bagi siswa/mahasiswa untuk dapat menebak apa saja yang kira-kira akan mereka dapatkan dalam satu sajian materi, adapaun tata urutan langkahnya adalah sebagai berikut:

Tentukan topik materi yang akan disajikan.
Bagi siswa/mahasiswa menjadi beberapa kelompok kecil.
Guru/Dosen meminta siswa/mahasiswa untuk dapat menebak apa saja yang kira-kira akan mereka dapatkan dalam sajian materi kali ini dengan bekerja secara berkelompok dalam kelompoknya.
Sajikan materi secara Interaktif.
Selama Proses Pembelajaran, siswa/mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi tebakan mereka yang sesuai dengan materi tersaji.
Di akhir materi, tanyakan berapa banyak tebakan mereka yang benar.

Pola ini dapat diterapkan hampir semua jenis materi yang tidak bersifat aplikatif, seperti ilmu-ilmu eksakta. Kelas akan lebih dinamis jika saat KBM berlangsung diselingi dengan kegiatan kompetisi antar kelompok terbanyak yang berhasil menebak dengan benar.

Akhirnya...., Selamat Mencoba...!

Tulisan Lain....

1. SAL ..(bag. 1)
2. SAL ..(bag. 3)

Sejarah Matematika

2011-02-06T08:46:00.000+07:00

Cakupan pengkajian yang disebut sebagai sejarah matematika adalah terutama berupa penyelidikan terhadap asal muasal temuan baru di dalam matematika, di dalam ruang lingkup yang lebih sempit berupa penyelidikan terhadap metode dan notasi matematika baku di masa silam.

Sebelum zaman modern dan pengetahuan yang tersebar global, contoh-contoh tertulis dari pembangunan matematika yang baru telah mencapai kemilaunya hanya di beberapa tempat. Tulisan matematika terkuno yang pernah ditemukan adalah Plimpton 322 (Matematika Babilonia yang berangka tahun 1900 SM), Lembaran Matematika Moskow (Matematika Mesir yang berangka tahun 1850 SM), Lembaran Matematika Rhind (Matematika Mesir yang berangka tahun 1650 SM), dan Shulba Sutra (Matematika India yang berangka tahun 800 SM).

Semua tulisan yang bersangkutan memusatkan perhatian kepada apa yang biasa dikenal sebagai Teorema Pythagoras, yang kelihatannya sebagai hasil pembangunan matematika yang paling kuno dan tersebar luas setelah aritmetika dasar dan geometri.

Matematika "RAJA" juga "PELAYAN" pengetahuan...

Ada pendapat terkenal yang memandang matematika sebagai pelayan dan sekaligus raja dari ilmu-ilmu lain. Sebagai pelayan, matematika adalah ilmu dasar yang mendasari dan melayani berbagai ilmu pengetahuan lain. Sejak masa sebelum masehi, misalnya jaman Mesir kuno, cabang tertua dan termudah dari matematika (aritmetika) sudah digunakan untuk membuat piramida, digunakan untuk menentukan waktu turun hujan, dsb.

Sebagai raja, perkembangan matematika tak tergantung pada ilmu-ilmu lain. Banyak cabang matematika yang dulu biasa disebut matematika murni, dikembangkan oleh beberapa matematikawan yang mencintai dan belajar matematika hanya sebagai hoby tanpa memperdulikan fungsi dan manfaatnya untuk ilmu-ilmu lain. Dengan perkembangan teknologi, banyak cabang-cabang matematika murni yang ternyata kemudian hari bisa diterapkan dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir.

Matematika sebagai bahasa

Di manakah letak semua konsep-konsep matematika, misalnya letak bilangan 1? Banyak para pakar matematika, misalnya para pakar Teori Model (lihat model matematika) yg juga mendalami filosofi di balik konsep-konsep matematika bersepakat bahwa semua konsep-konsep matematika secara universal terdapat di dalam pikiran setiap manusia.

Jadi yang dipelajari dalam matematika adalah berbagai simbol dan ekspresi untuk mengkomunikasikannya. Misalnya orang Jawa secara lisan memberi simbol bilangan 3 dengan mengatakan "Telu", sedangkan dalam bahasa Indonesia, bilangan tersebut disimbolkan melalui ucapan "Tiga". Inilah sebabnya, banyak pakar mengkelompokkan matematika dalam kelompok bahasa, atau lebih umum lagi dalam kelompok (alat) komunikasi, bukan sains.

Dalam pandangan formalis, matematika adalah penelaahan struktur abstrak yang didefinisikan secara aksioma dengan menggunakan logika simbolik dan notasi matematika; ada pula pandangan lain, misalnya yang dibahas dalam filosofi matematika.

Struktur spesifik yang diselidiki oleh matematikawan sering kali berasal dari ilmu pengetahuan alam, dan sangat umum di fisika, tetapi matematikawan juga mendefinisikan dan menyelidiki struktur internal dalam matematika itu sendiri, misalnya, untuk menggeneralisasikan teori bagi beberapa sub-bidang, atau alat membantu untuk perhitungan biasa. Akhirnya, banyak matematikawan belajar bidang yang dilakukan mereka untuk sebab estetis saja, melihat ilmu pasti sebagai bentuk seni daripada sebagai ilmu praktis atau terapan.

Matematika tingkat lanjut digunakan sebagai alat untuk mempelajari berbagai fenomena fisik yg kompleks, khususnya berbagai fenomena alam yang teramati, agar pola struktur, perubahan, ruang dan sifat-sifat fenomena bisa didekati atau dinyatakan dalam sebuah bentuk perumusan yg sistematis dan penuh dengan berbagai konvensi, simbol dan notasi. Hasil perumusan yang menggambarkan prilaku atau proses fenomena fisik tersebut biasa disebut model matematika dari fenomena.

Ikhtisar

Kata "matematika" berasal dari kata μάθημα(máthema) dalam bahasa Yunani yang diartikan sebagai "sains, ilmu pengetahuan, atau belajar" juga μαθηματικός (mathematikós) yang diartikan sebagai "suka belajar".

Disiplin utama dalam matematika didasarkan pada kebutuhan perhitungan dalam perdagangan, pengukuran tanah dan memprediksi peristiwa dalam astronomi. Ketiga kebutuhan ini secara umum berkaitan dengan ketiga pembagian umum bidang matematika: studi tentang struktur, ruang dan perubahan.

Pelajaran tentang struktur dimulai dengan bilangan, pertama dan yang sangat umum adalah bilangan natural dan bilangan bulat dan operasi arimetikanya, yang semuanya itu dijabarkan dalam aljabar dasar. Sifat bilangan bulat yang lebih mendalam dipelajari dalam teori bilangan.

Investigasi metode-metode untuk memecahkan persamaan matematika dipelajari dalam aljabar abstrak, yang antara lain, mempelajari tentang ring dan field, struktur yang menggeneralisasi sifat-sifat yang umumnya dimiliki bilangan. Konsep vektor, digeneralisasi menjadi vektor ruang dipelajari dalam aljabar linier, yang termasuk dalam dua cabang: struktur dan ruang.

Ilmu tentang ruang berawal dari geometri, yaitu geometri Euclid dan trigonometri dari ruang tiga dimensi (yang juga dapat diterapkan ke dimensi lainnya), kemudian belakangan juga digeneralisasi ke geometri Non-euclid yang memainkan peran sentral dalam teori relativitas umum. Beberapa permasalahan rumit tentang konstruksi kompas dan penggaris akhirnya diselesaikan dalam teori Galois.

Bidang ilmu modern tentang geometri diferensial dan geometri aljabar menggeneralisasikan geometri ke beberapa arah:: geometri diferensial menekankan pada konsep fungsi, buntelan, derivatif, smoothness dan arah, sementara dalam geometri aljabar, objek-objek geometris digambarkan dalam bentuk sekumpulan persamaan polinomial. Teori grup mempelajari konsep simetri secara abstrak dan menyediakan kaitan antara studi ruang dan struktur. Topologi menghubungkan studi ruang dengan studi perubahan dengan berfokus pada konsep kontinuitas.

Mengerti dan mendeskripsikan perubahan pada kuantitas yang dapat dihitung adalah suatu yang biasa dalam ilmu pengetahuan alam, dan kalkulus dibangun sebagai alat untuk tujauan tersebut. Konsep utama yang digunakan untuk menjelaskan perubahan variabel adalah fungsi. Banyak permasalahan yang berujung secara alamiah kepada hubungan antara kuantitas dan laju perubahannya, dan metoda untuk memecahkan masalah ini adalah topik dari persamaan differensial.

Untuk merepresentasikan kuantitas yang kontinu digunakanlah bilangan riil, dan studi mendetail dari sifat-sifatnya dan sifat fungsi nilai riil dikenal sebagai analisis riil. Untuk beberapa alasan, amat tepat untuk menyamaratakan bilangan kompleks yang dipelajari dalam analisis kompleks. Analisis fungsional memfokuskan perhatian pada (secara khas dimensi tak terbatas) ruang fungsi, meletakkan dasar untuk mekanika kuantum di antara banyak hal lainnya.

Banyak fenomena di alam bisa dideskripsikan dengan sistem dinamis dan teori chaos menghadapi fakta yang banyak dari sistem-sistem itu belum memperlihatkan jalan ketentuan yang tak dapat diperkirakan.

Agar menjelaskan dan menyelidiki dasar matematika, bidang teori pasti, logika matematika dan teori model dikembangkan.

Saat pertama kali komputer disusun, beberapa konsep teori yang penting dibentuk oleh matematikawan, menimbulkan bidang teori komputabilitas, teori kompleksitas komputasional, teori informasi dan teori informasi algoritma. Kini banyak pertanyaan-pertanyaan itu diselidiki dalam ilmu komputer teoritis. Matematika diskret ialah nama umum untuk bidang-bidang penggunaan matematika dalam ilmu komputer.

Bidang-bidang penting dalam matematika terapan ialah statistik, yang menggunakan teori probabilitas sebagai alat dan memberikan deskripsi itu, analisis dan perkiraan fenomena dan digunakan dalam seluruh ilmu. Analisis bilangan menyelidiki teori yang secara tepat guna memecahkan bermacam masalah matematika secara bilangan pada komputer dan mengambil kekeliruan menyeluruh ke dalam laporan.

Ibu-ibu Juga Mesti Pandai Matematika

2011-01-13T13:56:00.003+07:00

JAKARTA, KOMPAS — Untuk menumbuhkan minat dan menghilangkan ketakutan anak pada bidang studi Matematika, orangtua, terutama ibu, harus bisa memahami dasar-dasar Matematika agar bisa mengajarkan materi itu kepada anak dengan cara yang menyenangkan.

Selama ini, ibu kerap dianggap tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk bisa mengajarkan Matematika. Padahal, peran ibu dalam pendidikan anak sangat besar.

Hal tersebut disampaikan Ny Herawati, istri Boediono, Wakil Presiden, dalam peluncuran program Gerakan Ibu Pandai Matematika (Gipika), Selasa (11/1/2011) malam di Jakarta. Hadir dalam acara itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari.

”Saya harap para ibu bisa memahami dasar-dasar Matematika sehingga bisa berkomunikasi dengan anak lebih baik,” kata Ny Herawati.

Ketua Umum Gipika sekaligus Direktur Eksekutif Surya Institute Srisetiowati Seiful menekankan, ibu memiliki peran yang besar dalam mengarahkan masa depan anak-anak. Jika ibu bisa mengajarkan Matematika dengan mudah dan cepat, stigma anak-anak bahwa Matematika pelajaran yang sulit bisa pupus.

Untuk menghilangkan ketakutan belajar Matematika, Surya Institute menggulirkan Gipika. Melalui gerakan ini, para ibu dilatih menguasai Matematika dengan metode gampang, asyik, dan menyenangkan (Gasing) agar bisa mengajarkan Matematika kepada anak.

Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Surya Institute Yohanes Surya mengingatkan, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanya anak-anak yang tidak memperoleh kesempatan belajar dari guru yang berkualitas dan mendapat metode pengajaran yang benar.

Lembaga Bimbel Perlu Diawasi

2011-01-11T06:13:00.001+07:00

MATARAM, KOMPAS — Analisis terhadap keberadaan lembaga bimbingan belajar (bimbel) perlu dilakukan dinas pendidikan. Hal tersebut untuk mengetahui efektivitas bimbel terhadap prestasi siswa.

"Apakah keberadaan lembaga bimbingan belajar itu banyak manfaatnya atau merugikan siswa, apalagi sekarang ini banyak lembaga bimbel," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kota Mataram H Ruslan Effendy, di Mataram, Senin (10/1/2011).

Ia mengakui, banyak lembaga bimbel yang menjamur saat ini diduga belum memiliki izin. Hal itu dikhawatirkan akan merugikan masyarakat karena hasilnya belum tentu sesuai harapan.

Ruslan mengakui, izin penyelenggaraan bimbingan belajar dikeluarkan Dikpora Kota Mataram. Namun, pada 2010 pihaknya tidak

pernah mengeluarkan izin kepada lembaga yang menyelenggarakan bimbingan belajar.

"Upaya lembaga bimbingan belajar untuk menarik minat masyarakat dilakukan dengan berbagai cara termasuk iklan di televisi. Kami tidak bisa melarang, nanti dibilang melanggar hak asasi manusia. Masyarakat sendiri yang harus menilai bimbel itu efektif atau tidak bagi anak mereka, " ujarnya.

Ruslan juga mengakui, para guru di Kota Mataram ada yang ikut terlibat dengan menjadi tenaga pengajar pada lembaga bimbel belajar tersebut. Namun, pihaknya sudah mencoba untuk memberikan pemahaman kepada para guru agar lebih memerhatikan siswanya.

Menurutnya, para guru terutama yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi pengajar di lembaga bimbel tersebut menggunakan waktu luangnya. Mereka tidak melanggar aturan, yakni mengajar penuh sesuai dengan tugasnya sebagai abdi negara di bidang pendidikan.

SAL satu alternatif....(bag. 1)

2011-01-10T07:24:00.002+07:00

Dipicu satu niatan untuk selalu bisa berbagi dengan para pengunjung juga para pemerhati dunia pendidikan khususnya bagi anda para guru Profesional, maka mulai tulisan berikut ini saya akan secara kontinyu menghadirkan kembali beberapa alternatif pola pendekatan pembelajaran yang cukup populer dan diyakini dapat membantu para guru mengaktifkan audiens mereka yaitu para siswa aktif sesaat mengikuti "sajian" materi mereka.

Tidak dipungkiri, diantara rutinitas pembelajaran seorang guru kadang hadir keresahan sekaligus keinginan kita untuk selalu menjaga agar siswa kita aktif mengikuti materi pelajaran yang diberikan. Namun keinginan ini sering terkendala oleh satu realita dari kita sendiri para guru yang terjebak pada "rutinitas" cara penyampaian materi yang cenderung monoton.
SAL (Student Active Learning) hadir memberikan alternatif pendekatan baik kepada guru maupun siswa untuk dapat lebih aktif "terlibat" dalam satu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan berbagai pola pendekatannya. SAL yang dalam alternatif pilihannya selalu fokus pada "Bagaimana agar siswa belajar" diyakini mampu menggerakkan siswa untuk aktif "tenggelam" dalam perputaran sajian materi yang disampaikan guru, yang pada akhir tujuan pembelajaran SAL itu sendiri diharapkan siswa mampu menyerap, memahami serta menguasai materi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di bawah ini salah satu tipe pertama dari SAL yang bisa anda cobakan :

1. CRITICAL INCIDENT ( Pengalaman.... Penting !)

Tipe SAL yang pertama ini ditujukan untuk melibatkan siswa sejak awal dengan melihat pengalaman siswa. Langkah-langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

a. Sampaikan pada siswa topik atau materi yang akan dipelajari dalam pertemuan ini
b. Beri kesempatan beberapa saat untuk siswa mengingat-ingat pengalaman mereka yang tidak terlupakan berkaitan dengan materi yang ada.
c. Tanyakan pengalaman apa yang menurut mereka tidak terlupakan .
d. Sampaikan materi pelajaran dengan mengaitkan pengalaman siswa ini dengan materi yang akan disampaikan.

Strategi ini dapat digunakan dengan maksimal pada mata pelajaran yang bersifat praktis. Sebagai contoh adalah dalam mata pelajaran Matematika dengan topik tentang Bangun Datar. Di sini pengajar dapat bertanya kepada siswa :
"Dari pengalaman belajar apa yang kalian ketahui tentang Bangun Datar ?"
Dari jawaban-jawaban yang muncul guru bisa memulai KBM dengan mengkaitkan pengalaman-pengalaman mereka dengan topik yang diajarkan.

Kalau kita perhatikan, pola pendekatan "CRITICAL INCIDENT " sangatlah sederhana, hanya membutuhkan sedikit kesabaran kita untuk "memberi ruang" kepada siswa dengan mendengarkan materi awal apa yang telah dipunyai oleh mereka, mudah bukan...... selamat mencoba dan tunggu Tipe SAL berikutnya....

Tulisan Lain....

1. SAL ... (bag. 2)
2. SAL ... (bag. 3)

IBNU SHINA sang Maestro "Ilmu Hitung"

2011-01-10T06:05:00.000+07:00

Saudara ketiga yaitu al-Hasan”, cerita sumber Arab, “adalah besar dalam geometri. Dia sangat berbakat, dan tak seorangpun mendekati kemampuannya walaupun sedikit. Ingatannya sangat kuat, dan ia memiliki kemampuan abstraksi yang luar biasa, sehingga mampu menjawab berbagai soal, yang tak seorangpun sebelumnya bisa memecahkannya. Kadang ia begitu tenggelam dalam berpikir, sehingga dalam s

uatu konferensi dia bisa tidak mendengar sedikitpun”. Sementara itu bila ia sedang sibuk dengan suatu soal, terjadilah -seperti ceritanya sendiri - “aku lihat dunia di depan mataku tiba-tiba menjadi gelap, dan aku merasa seperti dalam mimpi”.
Namun tidak cuma dari risetnya, Banu Musa menjadi terkenal, melainkan juga dari jasa-jasanya bagi ilmu pengetahuan.

Mereka masih relatif muda ketika muncul sebagai sponsor dunia ilmu. Dengan biaya sendiri, mereka mengirim utusan ke kekaisaran Byzantium, untuk mencari tulisan-tulisan tentang filsafat, astronomi, matematika dan kedokteran. Dengan biaya tinggi, mereka membeli karya-karya Yunani dan menaruhnya di rumahnya di Bab At-Taq di Bagdad. Di sana, dan di areal yang didapat sebagai hadiah dari Al-Mutawakkilxi di Samarra, mereka mempekerjakan satu tim penerjemah yang berasal dari berbagai negeri. Al-Makmun sendiri yang telah memerintahkan untuk mengumpulkan buku-buku kuno dan mendirikan sekolah penerjemahxii.

Namun lebih penting dari kemajuan dan penemuan dalam bidang pengamatan bintang, bahkan lebih penting dari penemuan fisika dan teknik - dan sekaligus syarat untuk prestasi di kedua bidang ini - adalah pendidikan dari “alat-alat berfikir” yang mereka ciptakan, serta secara tak langsung mereka “siapkan” untuk dunia Barat.

Bangsa Arab – maksudnya rakyat khilafah - saat itu adalah tokoh-tokoh matematika. Berlawanan dengan bangsa Romawi yang dalam bidang ini hanya membawa hasil-hasil yang sedikit, dan itupun kadang “curian”. Ketika bakat matematika yang tinggi dari bangsa Yunani lebih didominasi oleh geometri, sehingga aljabarpun mereka bungkus dengan geometri, sedang di sisi lain bangsa India murni “tukang hitung” (aritmetikawan), maka pada bangsa Arab kedua hal ini telah berhasil dikawinkan. Suatu bakat yang dimiliki oleh Hassan bin Musa.

Dengan kemampuan ini bangsa Arab membuka banyak cabang pengetahuan baru dan mengembangkannya hingga tingkat kematangan yang tidak pernah dicapai baik oleh bangsa Yunani maupun India. Karena itu “bukan bangsa Yunani, namun bangsa Arablah guru-guru matematika Rennaisance”. Dan di sini angka India sangat membantu.

Jelas, bangsa Arab amat beruntung mengenal angka India; namun juga beruntung, bahwa mereka memahami untuk menggunakannya, dan tak cuma sekedar melihat sebagai angka asing yang menarik. Di Alexandria dan Syria, orang sudah lebih dulu mengenal angka India, namun tanpa membuatnya sesuatu yang berarti. Di tangan rakyat Khilafahlah angka ini dalam waktu singkat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Setiap konstruksi, setiap hitungan astronomi atau fisika yang rumit, sangat tergantung pada adanya sistem bilangan yang sempurna. Dan bangsa Arab terbukti sangat bergairah dalam soal hitung menghitung. Banyak desain teknik yang tak pernah direalisasi, karena niatnya memang tidak untuk dibuat, melainkan sekedar untuk bermain hitungan. “Kegilaan” mereka pada disiplin ilmu terindah, yakni berhitung ini, membawa mereka ke soal-soal aritmetika yang bagi matematikawan besar zaman itu dianggap tidak bisa dipecahkan.

Aneh. Karena kata “aritmetika” adalah kata Yunani yang berarti “seni berbuat sesuatu dengan bilangan”. Namun bagi bangsa Yunani yang lebih berbakat spekulasi, hal itu terasa luks. Sebagai “putera mistik yang telah terdidik”, aritmetika Yunani menyibukkan diri dengan teori bilangan, symbolik, deret dan hubungan antar bilangan - namun tidak dengan hitungan yang bisa dipakai orang di pasar!xiii Aritmetika praktis seperti yang kita pahami sekarang, yang merupakan seni berhitung yang sesungguhnya, justru dimasukkan ke disiplin ilmu yang kurang diminati, yaitu logistik (tentang menata barang konsumsi).

Namun justru ini medan utama bangsa India. Mereka banyak menghasilkan karya orisinal dan bermutu. Tapi seperti apa? Apa yang bisa dipakai dari situ? Mereka tak hanya menuangkan agama dan filsafatnya dalam bentuk puisi. Bangsa lain, bahkan bangsa Arab juga seperti itu. Namun bangsa India juga menuliskan ilmu astronomi dan matematika dalam bahasa misterius yang hanya bisa dipahami kalangan Brahmana sajaxiv.

Baru bangsa Arab –sekali lagi ini adalah rakyat Khilafah-, yang berpikir cerah, praktis dan presisi, mengolah semua itu ke dunia yang jelas. Barulah lewat Al-Khawarizmi aritmetika dibuka baik untuk keperluan sehari-hari maupun dunia ilmu serta dikembangkan secara sistematis. Dengan tambahan dari matematikawan muslim selama beberapa abad, berkembanglah ia menjadi landasan aritmetika, dan nama Al-Khawarizmi diabadikan untuk menyebut “sekumpulan perintah yang logis dan runtut” - “algoritma” - yang tanpa itu dunia komputer atau informatik tak akan bisa dibayangkan xv.

Terutama aljabar, yang juga untuk pertama kalinya disusun Al-Khawarizmi ke dalam suatu sistem, bangsa Arab menjadikannya ilmu pasti. Dari aljabar Abu Kamil, Al-Biruni, Ibnu Sina dan Al-Karaji, Leonardo de Pisa menggali pengetahuannya tentang persamaan kuadratis dan kubis, yang lalu ditulis di bukunya Liber abaci.

Bangsa Arab juga menemukan hitungan dengan angka pecahan desimal (hitungan “di belakang koma”). Adalah astronom Al-Kaji yang pertama kali menuliskan angka 2 10/125 sebagai 2,08 - suatu prestasi, yang tanpa itu tentu dewasa ini baik seorang penjual susu maupun ilmuwan akan mengalami kesulitan serius, dan bahkan hitung logaritmik pun akan menjadi mustahil.

Dan hingga saat ini wajah aljabar kita ditandai oleh suatu ciri Arab: huruf x untuk tercari dalam suatu persamaan. Huruf ini, yang sering diikuti y untuk tercari kedua dan z untuk ketiga - murni urut alfabet, telah masuk ke khasanah Barat secara tersembunyi, sehingga sulit dipercaya bahwa ia berasal dari Arab, apalagi di alfabet Arab tak ada huruf x. Sesungguhnyalah, “benda” yang dicari itu dalam bahasa Arab disebut “syai”, atau disingkat “sy” (huruf syin). Bunyi huruf ini dalam bahasa Spanyol kunoxvi ditulis dengan huruf x. Maka belajarlah kita, paling lambat di SMP, dengan “benda” Arab yang diberi pakaian Spanyol.

Tujuh ratus tahun sebelum orang Inggris Newton dan orang Jerman Leibniz, dua ilmuwan sudah memikirkan hitung diferensial. Mereka adalah seorang dokter dan filosof Ibnu Sina (980-1037) alias Avicenna, serta teolog Al-Ghazali (1053-1111) alias Algazel. Ibnu Sina yang pada usia sepuluh belajar aritmetika India pada seorang pedagang arang, tumbuh menjadi matematikawan dan astronom yang sangat produktif dan kreatif. Dia memperkaya seluruh cabang ilmu pengetahuan, “yang sebelumnya tak ada orang yang sampai ke sana”. Di antaranya dia mengungkapkan adanya problem besaran yang tak terhingga kecil, baik dalam agama maupun fisika dan matematika, suatu hal yang pada abad-17 mengantarkan Newton dan Leibniz pada infinitesimal, dan kemudian membentuk ilmu Calculus.

Lihat Tokok-tokoh Matematikawan lain....

Jadwal Lengkap UN 2011 ...

2011-01-09T21:06:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah telah mengimbau agar dinas-dinas pendidikan di berbagai daerah segera mengumumkan dan melakukan sosialisasi jadwal pelaksanaan ujian nasional (UN) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Berikut adalah jadwal pelaksanaan UN yang akan disosialisasikan:

Jenjang Sekolah Menengah Atas

UN untuk SMA/MK, SMALB, dan SMK: 18 - 21 April 2011
UN Susulan SMA/MK, SMALB, dan SMK: 25 - 28 April 2011
Pengumuman kelulusan paling lambat 16 Mei 2011
Ujian Praktik Kejuruan untuk SMK: Paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan UN Pengumuman kelulusan paling lambat 5 Juni 2011

Jenjang Sekolah Menengah Pertama

UN untuk SMP/MTs dan SMPLB: 25 - 28 April 2011
UN Susulan SMP/MTs dan SMPLB: 3 - 6 Mei 2011

Jenjang Sekolah Dasar

UN untuk SD/MI dan SDLB: 10 - 12 Mei 2011
UN Susulan SD/MI dan SDLB: 18 - 20 Mei 2011
Pengumuman kelulusan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2011

Mau Dibawa Kemana Matematika Kita?

2011-01-07T01:15:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Praktik pendidikan Matematika di Indonesia dinilai masih terpusat untuk mempersiapkan siswa melanjutkan ke pendidikan tingkat tersier. Semestinya, dunia di abad 21 ini, pembelajaran Matematika yang paling utama adalah pembelajaran yang berfungsi efektif di kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang peduli, konstruktif, dan pandai bernalar.
Demikian diungkapkan Iwan Pranoto, pakar Matematika dari Institut Teknologi Bandung (ITB), dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia, Jumat (28/1/2011) lalu. Hadir dalam diskusi di sekretariat Gerakan Indonesia Mengajar (GIM) ini antara lain Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal, Ketua Program Gerakan Indonesia Mengajar Anies Baswedan (tuan rumah), guru besar ITB Profesor Bana Kartasasmita, serta sejumlah dosen dan guru
.
Atas dasar itulah, kata Iwan, diskusi tersebut melahirkan sebuah tim yang dibentuk untuk mengawasi peningkatan mutu siswa Indonesia, khususnya dalam hal Matematika, sains, dan membaca. Ketiga item tersebut dinilainya saling berhubungan dan menjadi penentu kualitas generasi bangsa di masa depan.
Sementara itu, Sekretaris Tim Pengawas Mutu Siswa (TPMS) Ahmad Rizali mengatakan, tim telah berhasil membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah dan publik. Tim tersebut merekomendasikan perlunya perumusan ulang cetak biru tujuan pendidikan Matematika yang sejalan dengan tuntutan dunia global.
"Yakni pengembangan kecakapan bernalar dan memecahkan masalah," tegas Rizali, dihubungi di Jakarta, Senin (31/1/2011).
Rekomendasi lainnya, perlunya perumuskan ulang kerangka dasar “ujian nasional Matematika” dengan sistem penyelenggaraannya agar dapat mengukur kecakapan bernalar dan memecahkan masalah tak rutin yang sesuai tuntutan kehidupan dunia abad 21 berdasarkan kajian yang sangat serius. Tim juga merekomendasikan penyebaran dan penjelasan gagasan peran Matematika di kehidupan abad 21 melalui berbagai media.
TPMS juga memberikan turunan atas rekomendasi itu yakni perlunya penyusunan program yang komprehensif dan berkelanjutan mengenai pengadaan bahan ajar (buku teks, elektronik, dan media-media lainnya), pencerahan kepada masyarakat tentang peranan Matematika dalam kehidupan nyata, serta apresiasi terhadap Matematika sebagai hasil karya peradaban kemanusiaan, yang mendukung pembelajaran sehingga sesuai dengan cetak biru baru.
"Selanjutnya perlu menyusun program pendidikan dan pelatihan guru secara komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan yang sesuai dengan cetak biru di atas," imbuh Rizali.
Selain itu, TPMS juga meminta adanya sinergi antarsatuan-satuan di bawah Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) untuk meningkatkan daya penetrasi serta menciptakan lompatan perbaikan program Mmatematika di sekolah. Mengundang kajian serta masukan yang lebih mendalam dari pakar-pakar ekonomi, ilmu syaraf (brain theory), psikologi pendidikan, rekayasa, sains, dan yang terkait lainnya terhadap upaya pembenahan pendidikan Matematika secara menyeluruh.
Ia menuturkan, perlunya merancang sejumlah pilot project pada skala kecil (tingkat sekolah) di beberapa provinsi untuk mengujicoba inovasi dalam pengembangan pembelajaran Matematika yang sesuai dengan cetak biru tujuan pendidikan Matematika di atas. Juga mendorong perumusan profil lulusan SMA yang diharapkan oleh perguruan tinggi di abad 21 ini yang dapat digunakan untuk merancang kurikulum Matematika.
Sebelumnya diberitakan, kemenangan siswa Indonesia di berbagai ajang olimpiade Internasional rupanya tak membuat kualitas siswa Indonesia meningkat. Justru sebaliknya, sekitar 76,6 persen siswa setingkat SMP ternyata dinilai “buta” Matematika.
Menurut Iwan, dihitung dari skala 6, kemampuan Matematika siswa Indonesia hanya berada di level ke-2. Ironisnya, kondisi itu bertahan sejak 2003 lalu. Artinya, selama tujuh tahun, kondisi itu tetap stagnan alias tak berubah

Matematika dan Guru yang Membosankan

2011-01-07T00:43:00.001+07:00

SOLO, KOMPAS — Sistem pembelajaran Matematika di sekolah menengah pertama (SMP) sampai saat ini dinilai cenderung text book oriented. Matematika kurang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan belum sesuai dengan harapan masyarakat.

"Pembelajaran sistem ini cenderung abstrak sehingga konsep akademik sulit dipahami dan hasilnya belum sesuai harapan," kata Prof Sutama di Solo, Kamis (6/1/2011), yang akan dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Administrasi Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Sabtu (8/1/2011).

Ia mengatakan, kesenjangan lain di lapangan, guru dalam mengajar Matematika kerap kurang memerhatikan kemampuan awal siswa. Guru tidak melakukan pengajaran bermakna dengan metode pengajaran yang kurang variatif dan terkesan membosankan.

"Akibatnya, motivasi belajar siswa sulit ditumbuhkan dan pola belajarnya cenderung menghafal," tegasnya.

Sutama menuturkan, kenyataan tersebut juga didukung data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), yang menyatakan hingga tahun 2009 baru sebanyak 347.300 guru yang memenuhi kompentensi sehingga layak disebut sebagai guru yang profesional. Secara keseluruhan, baru sekitar 13,32 persen guru dari jumlah total guru di semua jenjang (2.607.311) yang dinyatakan kompeten atau profesional.

Lebih lanjut ia mengatakan, hasil kajian PMPTK tahun 2009 (data lulusan sertifikasi kuota tahun 2006/2007 dan 2008) menunjukkan peningkatan kinerja guru yang telah lulus sertifikasi, baik melalui penilaian portofolio maupun PLPG belum signifikan. Namun, secara umum peningkatan kompetensi guru yang lulus sertifikasi melalui PLPG sedikit lebih meningkat dibanding kompetensi guru yang lulus sertifikasi melalui penilaian portofolio.

Prakarsa Masyarakat Dihadang Pemerintah

2011-01-06T05:56:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Prakarsa masyarakat untuk ikut memajukan pendidikan nasional justru dihadang pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung berkembangnya prakarsa itu. Kondisi ini menyebabkan timbulnya kebijakan diskriminatif antara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan pemerintah.
Padahal, konstitusi Indonesia dengan jelas mengakui hak pendidikan warganya, terutama dalam mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun. Namun dalam kenyataannya, pemerintah bersikap diskriminatif dalam memberikan bantuan untuk sekolah swasta yang kemampuannya terbatas karena melayani masyarakat kelas bawah.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi awal tahun bertajuk Menggugat Pelayanan Pendidikan yang Diskriminatif di Jakarta, Rabu (5/1/2011). Diskusi diprakasai sejumlah pimpinan sekolah dan yayasan swasta, pengamat pendidikan, dan ahli hukum yang mendukung adanya kebijakan tidak diskriminatif pada sekolah-sekolah swasta

Mereka mendukung pengajuan judicial review terhadap pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas Tahun 2003 yang diajukan ke Mahakamah Konstitusi (MK). Pada pasal itu, kata dapat memberikan bantuan pada sekolah swasta bisa bermakna tidak mengikat pemerintah. Akibatnya, pemberian bantuan ke sekolah swasta selama ini sangat kecil dan tergantung niat baik pemerintah dan peemrintah daerah yang berkuasa saat itu.
Ahli hukum Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk menyelenggarakan layanan pendidikan, mestinya prakarsa masyarakat didukung. Tetapi kenyataannya tidak. Ada UU BHP yang membatasi prakarsa masyarakat, tetapi akhirnya dibatalkan MK. D"i UU Sisidknas tetap ada pasal yang bisa ambigu atau dimaknai ganda soal dukungan pemerintah untuk sekolah swasta," kata Hakim Garuda.
Machmud Masjkur dari Perguruan Salafiyah Pekalongan yang merupakan salah satu pemohon ke MK, menjelaskan penyelenggara sekolah-sekolah swasta menjerit terhadap perlakukan diskriminatif dari pemerintah. Di Pekalongan, jumlah sekolah swasta sebanyak 196 sekolah dan negeri sebanyak 120 sekolah.
Menurut Machmud, bukti tindakan diskriminatif itu terlihat dari minimnya kucuran dana alokasi khusus (DAK) untuk sekolah swasta yang cuma berkisar 20 persen. "Padahal, di sini banyak sekolah swasta kecil yang butuh bantuan supaya bisa memberi layanan pendidikan yang baik buat siswa yang juga anak-anak bangsa," kata Machmud.
Selain itu, jika guru swasta diangkat menjadi guru PNS, masa kerja guru tersebut tidak diakui penuh. Guru swasta itu mesti rela masa kerjanya hanya diakui separuhnya.
Sementara itu, Romo Karolus dari Majelis Pendikan Katolik, mengatakan pemerintah daerah berargumentasi kemampuan terbatas sehingga lebih prioritas ke sekolah negeri. Ketika guru swasta akhirnya diangkat jadi guru PNS, guru tersebut tidak boleh lagi mengajar di sekolah swasta yang sebenarnya masih membutuhkan dia.
Di tempat terpisah, Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan sebanyak 91,5 persen lembaga pendidikan agama dan keagamaan di bawah Kementerian Agama justru dimiliki swasta. Sisanya 8,5 persen milik pemerintah.
Akibat dimiliki masyarakat yang terbatas kemampuannya, kualitas penyelenggaraan pendidikan sangat beragam. Karena itu, pada tahun ini pemerintah meracang supaya sekolah swasta juga mendapat kucuran dana yang meningkat.

Sekolah Siapkan Siswa Jalur Undangan

2011-01-05T06:02:00.000+07:00

SEMARANG, KOMPAS — Sejumlah SMA di Kota Semarang mulai menyiapkan tim yang bertugas mengumpulkan data siswa yang akan diusulkan dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri jalur undangan.
"Kami sudah mengumpulkan data siswa yang akan didaftarkan, sejauh ini belum ada kendala dalam pendataan," kata Wakil Kepala SMA Negeri 7 Semarang, Neti Lestari, Jumat (4/2/2011).
Pihaknya tengah mendata siswa-siswa yang memiliki prestasi akademik yang dilihat dari nilai rapor, sekaligus menawarkan SNMPTN jalur undangan kepada siswa bersangkutan.

Ia mengatakan, belum tentu siswa tertarik mengikuti jalur undangan. Apabila hal itu terjadi maka akan dialihkan kepada siswa lain yang tertarik untuk mengikutinya.
"Sampai saat ini masih kami data (siswa berprestasi), dan kami tawarkan kepada mereka apakah berminat. Jika tidak berminat, kami alihkan kepada siswa yang lain," katanya.
Ada dua tim yang tengah disiapkan, yakni tim pendataan dan tim teknologi informasi, sebab setelah data final akan dimasukkan secara online dalam situs pendaftaran.
Kepala SMA Negeri 1 Semarang Bambang Nianto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan tim untuk melakukan pendataan siswa yang didaftarkan SNMPTN jalur undangan.
"Sudah kami serahkan kepada tim terkait pendataan siswa untuk SNMPTN jalur undangan, tim ini yang akan bertugas mengumpulkan data dan mendaftarkan," kata Bambang.
Sementara itu, Pembantu Rektor I Universitas Negeri Semarang Agus Wahyudin mengatakan, SNMPTN jalur undangan ditujukan untuk memberi kesempatan siswa berprestasi di sekolah.
"Mereka (peserta SNMPTN jalur undangan) tidak perlu mengikuti tes tertulis, cukup mengumpulkan data yang dikoordinasi oleh sekolah dan direkomendasi kepala sekolah," katanya.
Setiap peserta SNMPTN jalur undangan, diberi kesempatan memilih dua perguruan tinggi negeri yang diinginkan dengan pilihan tiga program studi untuk masing-masing PTN.
"Kalau untuk data prestasi siswa, dilihat dari nilai rapor pada semester 3-5. Sekolah tinggal mengirimkan data itu secara online, nantinya akan diverifikasi validitasnya," katanya.
Setiap sekolah diberi kuota tersendiri dalam SNMPTN jalur undangan sesuai kategori sekolah, seperti kelas akselerasi dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).
"Kami sudah menyosialisasikan hal-hal teknis terkait pendaftaran SNMPTN jalur undangan ini kepada sekolah, termasuk kepala dinas kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah," katanya.

Ujian Nasional 18-21 April 2011

2011-01-04T21:11:00.001+07:00

JAKARTA, KOMPAS — Ujian nasional tahun pelajaran 2010/2011 jenjang sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan (SMA/MA/SMK) akan diselenggarakan 18-21 April 2011. Sementara jenjang sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) akan dilaksanakan 25-28 April 2011.

Jadwal UN ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan dan Permendiknas Nomor 46 tentang Pelaksanaan UN SMP dan SMA Tahun Pelajaran 2010/2011 yang ditandatangani Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh Senin (4/1/2011) di Jakarta.

Dalam UN April mendatang sudah digunakan formula baru untuk menentukan kelulusan yaitu nilai gabungan antara nilai UN dengan nilai sekolah yang meliputi ujian sekolah dan nilai rapor.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas Mansyur Ramly mengatakan, UN Susulan SMA/MA/SMK akan dilaksanakan 25-28 April 2011 dan pengumuman kelulusan oleh satuan pendidikan paling lambat 16 Mei 2011.

Sementara UN Susulan SMP/MTs diselenggarakan 3-6 Mei 2011, sedangkan pengumuman UN SMP/MTs oleh satuan pendidikan pada tanggal 4 Juni 2011. "UN kompetensi keahlian kejuruan SMK dilaksanakan sekolah paling lambat sebulan sebelum UN dimulai," kata Mansyur.

Sebelum kelulusan diumumkan, sekolah mengirimkan hasil nilai sekolah untuk digabungkan dengan hasil nilai UN ke Kemdiknas. Selanjutnya, setelah digabungkan dengan formula 60 persen UN ditambah dengan 40 persen nilai sekolah, nilai tersebut dikembalikan lagi ke sekolah. Sekolah menggabungkan nilai dengan mata pelajaran lain. "Kan ada tujuh mata pelajaran lain yang harus lulus. Yang menentukan kelulusan tetap satuan pendidikan," kata Nuh.

Nuh melanjutkan, dari peta nilai akan dilakukan analisis setiap sekolah. Sekolah yang nilainya rendah akan dilakukan intervensi seperti tahun 2010 yakni memberikan insentif dana sebesar Rp 1 miliar sebagai stimulus kepada 100 kabupaten/kota yang memiliki nilai UN rendah.

Insentif dana itu diberikan pada kabupaten/kota dengan persentase kelulusan siswa kurang dari 80 persen. Selain dana, pemerintah juga melakukan intervensi program peningkatan kompetensi guru dan remedial. "Tidak ada target khusus kelulusan siswa. Targetnya kejujuran pelaksanaan UN. Itu yang lebih mahal karena dari angka kelulusan tahun lalu sudah 99 persen," kata Nuh.

Ada Dana Abadi Beasiswa S-2 dan S-3 !

2011-01-03T22:29:00.003+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Bunga dari dana abadi pendidikan sebesar Rp 1 triliun akan dipakai untuk beasiswa mahasiswa program S-2 dan S-3, serta dana penelitian. Adapun beasiswa untuk siswa pendidikan dasar dan menengah, serta mahasiswa S-1 sudah ada dana lain yang berbeda sumbernya.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan hal itu dalam jumpa pers, Kamis (30/12/2010) kemarin di Jakarta. Dana abadi beasiswa sebesar Rp 1 triliun tersebut berasal dari lonjakan penerimaan negara akibat kenaikan harga minyak mentah awal 2010.

Semula, dalam RAPBN ditetapkan Rp 2,4 triliun. Tetapi, dalam APBN jumlahnya menjadi Rp 1 triliun.

”Dana ini sudah bisa dicairkan. Tidak ada masalah. Komite Pendidikan sudah dibentuk segera setelah APBN Perubahan 2010,” kata Nuh.

Komite Pendidikan yang dimaksud adalah lembaga intrapemerintah gabungan antardepartemen yang mengelola dana pendidikan. Komite Pendidikan yang dibentuk Agustus 2010 itu dipimpin Wakil Presiden Boediono. Komite Pendidikan bertugas merumuskan kebijakan pendanaan pendidikan.

”Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebagai pelaksananya. Komite ini berbeda dari Dewan Pendidikan,” kata Nuh.

Organisasi Guru Baru Dibentuk

2011-01-03T05:44:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Guru-guru Indonesia yang merindukan terwujudnya pendidikan berkualitas dan berkeadilan menyatukan diri dalam suatu organisasi guru baru yang dinamakan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Wadah yang terbuka untuk semua guru Indonesia itu diharapkan mampu memperjuangkan posisi tawar organisasi guru di negeri ini yang diperhitungkan pemerintah dalam mengambil kebijakan pendidikan di Tanah Air.
Deklarasi pembentukan FSGI dilakukan di kantor ICW di Jakarta pada Minggu (23/1/2011). Para guru berasal dari berbagai daerah seperti Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, hingga Sulawesi.

Retno Lisyarti, salah satu deklarator, mengatakan pendidikan mesti dilihat sebagai investasi untuk masa depan bangsa. Untuk itu, pendidikan mesti menjadi bagian yang tidak bisa dilupakan dalam pembangunan bangsa.
Retno menambahkan pendidikan berkualitas dan berkeadilan itu di dalamnya juga menuntut adanya guru-guru yang sejahtera dan berkualitas. "Tetapi bukan seperti kebijakan sertifikasi guru. Sebab, sertifikasi itu tidak ada kaitannya dengan peningkatan kualitas guru. Peningkatan kapasitas guru lebih dari sekedar sertifikasi," tegas Retno.
Dalam manifesto pendidikan yang diusung FSGI, pendidikan diyakini sebagai hak warga negara yang mesti dipenuhi pemerintah. Karena itu, pendidikan berkualitas mesti diterima semua warga negara, tanpa membeda-bedakan siswa berdasarkan tingkat kecerdasan, kekhususan, maupun kategori kaya-miskin.
Retno mengeaskan organisasi guru baru ini ingin mengajak ornag tua murid dan masyarakat untuk emmahami hak-hak mereka dalam pendidikan. "Bersama semua elemen, termasuk orang tua murid, kita memperjuangkan pendidikan berkualitas dan berkeadilan untuk semua orang di negeri ini," kata Retno.

2011, Kemendiknas Bangun Sekolah Olahraga

2011-01-01T07:32:00.001+07:00

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan membangun dua sekolah olahraga tahun depan untuk lebih meningkatkan jumlah dan mutu atlet berprestasi.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, sekolah akan dibangun di kawasan Sentul dan daerah sekitar Bogor,Jawa Barat. Dana yang akan digelontorkan untuk membangun kedua sekolah olahraga tersebut yaitu antara Rp60-80 miliar.Mendiknas menyatakan, sekolah tersebut merupakan sekolah alternatif untuk anak berbakat di bidang olahraga. Akan tetapi kurikulum akan dibuat khusus sehingga siswa yang belajar di sana mampu untuk mengimbangi sekolah umum lainnya. “Kurikulum akan dibuat khusus, olahraga tidak akan dibenturkan dengan mata pelajaran lain,” jelasnya di gedung Kemendiknas, Jakarta, Jumat (31/12/2010).

Mantan Menteri Komunikaai dan Informatika ini menambahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Jenjang yang disediakan hanya di sekolah menengah sementara untuk universitas masih terpisah.
Katanya, pembangunan mulai tahun depan dan beroperasi di tahun yang sama. Mendiknas menyatakan, semua anak dapat mendaftar disekolah olahraga ini tanpa kecuali.

Sementara Sekretaris Direktur Jenderal Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kemendiknas Bambang Indriyanto menambahkan, pembangunan olahraga di Sentul memerlukan tanah yang sudah ada sertifikatnya. Untuk itu Kemendiknas akan meminta kepada Pemerintah daerah untuk menyediakannya.

Setelah itu dengan dana dari APBN Kemendiknas mulai akan membangun sekolah yang dinmaksud. “Kami tidak menyediakan tanah. Kami minta kepada pemerintah daerah untuk mencari tanah yang tidak bermasalah. Selanjutnya kami yang akan mendanai pembangunannya saja,” jelasnya.

Bambang menjelaskan, saat ini dana tersebut masih dalam Kegiatan dan Anggaran Kemnterian/Lembaga (RKAKL). Kemendiknas akan meminta persetujuan dengan DPR mengenai hal ini. Bambang menyatakan, Kemendiknas akan berkoordinasi dengan Kemenpora mengenai hal ini. “Kami yang akan menyediakan bangunan sementara Kemenegpora akan menyusun kurikulum,” lugasnya.

Bambang menjelaskan, sekolah ini akan menambah jumlah sekolah olahraga yang ada di Indonesia. Selain yang ada di Sentul, sudah ada dua sekolah yang sudah beroperasi yakni satu sekolah olahraga di Ragunan dan satu lagi di Surabaya, tepatnya di Sidoarjo.

Bambang menyatakan, kedua sekolah tersebut sudah banyak mencetak atlet berprestasi. Sekolah ini juga biasa menyalurkan atlet yang akan bertanding di Sea Games.

Anggota Komisi X DPR I Gede Pasek berkomentar, olahraga memang tidak dapat dilepaskan dari dunia pendidikan. Oleh karena itu sinergi antara Kemenpora dan Kemendiknas sudah sepatutnya dilakukan. Terlebih Kemendiknas diguyur dengan dana dari APBN yang tidak sedikit dan tidak dapat dibandingkan dengan anggaran Kemenegpora. “Bisa saja Kemendiknas membantu ataupun disatukan dengan anggaran Kemendiknas,“ usulnya.

Anggaran, sambung I Gede, memang menjadi kendala utama dalam hal mengerek prestasi olahraga. Politisi dari Partai Demokrat ini menambahkan, bagaimana bisa membangun stadion sebagai fasilitas utama bagi para atlet bila anggaran yang ada sangat kecil. Oleh karena itu, pemerintah dan juga masyarakat harus menganggap olahraga bukan lagi sebagai sekedar hobi, tapi sebagai ilmu pengetahuan. “Itu yang akan mendongkrak prestasi,” tandasnya.

Kata "Dapat" yang Memusingkan ....itu.

2011-01-01T06:47:00.000+07:00

JAKARTA, KOMPAS - Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal mengatakan, bila kata "dapat" dihilangkan dalam pasal 55 ayat (4) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), negara akan mengalokasikan dana yang sangat besar untuk biaya pendidikan.
"Bila itu terjadi, maka selain mencerdaskan kehidupan bangsa, negara dalam mewujudkan masyarakat mencapai kesejahteraan umum tidak akan tercapai dananya sebagian besar untuk biaya pendidikan," kata Fasli Jalal, saat sidang uji materi UU Sisdiknas di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (25/1/2011).

Pasal 55 ayat (4) dalam UU Sisdiknas yang diujimaterikan itu berbunyi, "Lembaga pendidikan berbasis masyarakat ’dapat’ memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya". Dalam pemberitaan sebelumnya, Yayasan Salafiyah Pekalongan (H. Machmud Masjkur) dan Yayasan Santa Maria Pekalongan (Suster Maria Bernardine) mendalilkan frasa "dapat" dalam Pasal 55 Ayat (4) UU Sisdiknas tersebut, telah menghilangkan atau setidak-tidaknya berpotensi menghilangkan kewajiban pemerintah yang sekaligus menjadi hak Pemohon dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar.
Menurut Fasli, pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Wakil Mendiknas ini juga menegaskan, bahwa pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas ini juga tidak bertentangan dengan pasal 31 ayat 2 yang mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar.
"Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan wajib mendanai, tapi pemerintah tidak lepas membiayai dan membantu pendidikan seperti BOS, bantuan pendidikan yang diberikan kepada swasta, beasiswa, alat laboratorium, tunjangan profesi yang diberikan sama dengan guru swasta dan negeri, bantuan pendidikan ruang sekolah baru, atau DAK," katanya.
Kata "dapat" dalam pasal 55, lanjut Fasli, mempunyai semangat dan tujuan baik dalam membuka fleksibilitas pendidikan. Ia juga menegaskan, bila kata "dapat" di pasal 55 ayat (4) di UU Sisdiknas ini dihilangkan, pemerintah akan kehilangan jatidiri dan kemandirian pendidikan berbasis masyarakat.
Sementara itu, anggota DPR Heri Akhmadi mengatakan, rumusan frasa "dapat" dalam pasal 55 ayat 4 terkait penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat merupakan kewajiban masyarakat dan biaya pendidikan tanggungjawab bersama. Anggota Komisi X DPR RI ini mengatakan, memang, ada status berbeda antara negeri dan swasta dalam pendanaan yang diatur dalam UU keuangan negara.
"Karena ada status berbeda, maka perlakuan berbeda juga," kata Ahmadi.
Ia menguraikan, bahwa 20 persen anggaran pendidikan atau sekitar Rp 240 triliun sebesar 56 persen digunakan untuk membiayai guru, dan ini akan terus naik pada 2014 yang akan mencapai 70 persen.
"Padahal, posisinya belum menegerikan guru swasta yang ada. Maka, kalau seluruh guru swasta harus dibiayai, anggaran 20 persen tidak akan tercukupi lagi," kata anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini.