FUN FOR YOU ...

Nuh menilai, naskah pidato setebal  40 halaman yang disampaikan Presiden kemarin, merupakan bukti jika dunia pendidikan mendapatkan porsi yang cukup besar. Ia mencatat, setidaknya Presiden SBY tiga kali mengeolaborasi isu-isu tentang pendidikan secara detail dan mendalam. Menurutnya, pidato  SBY mencerminkan pemerintah secara khusus memberikan perhatian pada isu pendidikan.
“Meningkatkan akses dan pemerataan merupakan masalah yang tidak pernah selesai. Bukan berarti tidak dikerjakan, tetapi karena masalah pemerataan dan mutu tidak akan pernah habis. Segala upaya terus kita lakukan karena sifatnya never ending,” kata Nuh kepada, wartawan Rabu (17/8/2011), di Jakarta.

"Pada kesempatan ini saya sungguh berharap, agar anggaran pendidikan yang besar itu dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan. Kita menyadari, di berbagai pelosok desa masih banyak gedung-gedung sekolah yang kurang layak. Oleh karena itu, menjadi prioritas kita pada tahun 2012 mendatang untuk memperbaikinya, dengan anggaran pendidikan yang tersedia," kata Presiden ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI, Selasa (16/8/2011) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga tinggi negara, dan lainnya.

JAKARTA, KOMPAS - Menyusul kecelakaan yang terjadi di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan usai kegiatan sahur on the road dilaksanakan, polisi menghimbau agar pelaksaan sahur on the road lebih diawasi pihak sekolah.
Kegiatan tersebut memang tidak bisa dilarang, namun perlu aturan ketat dari sekolah. Hal ini disampaikan Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lumowa, Senin (15/8/2011) di Polda Metro Jaya. "Sahur sebenarnya boleh dimana saja yang dilarang itu kebut-kebutannya," ujarnya.
Dengan kebut-kebutan, kemungkinan untuk terjadi kecelakaan semakin besar. Untuk mecegah kecelakaan itu, Royke mengaku tidak bisa langsung mewajibkan panitia pelaksana untuk melapor ke polisi untuk dilakukan pengawalan.

“Homeschooling menyimpang karena ada beberapa tokoh yang menginstitusikan itu. Sebetulnya, sesuai dengan konsep awal, homeschooling harus mampu menjadi alternatif untuk semua kalangan memperoleh akses pendidikan. Jika kemudian lebih mahal, ini kan lucu,” kata Darmaningtyas, kepadaKompas.com, pekan lalu.
Oleh karena itu, ia menekankan, perlu dilakukan evaluasi terhadap biaya, metodologi, dan jam belajarnya. Seharusnya, kata Darmaningtyas, selain belajar, anak-anak homeschooling juga harus bersosialisasi dan membangun jaringan.

KOMPAS- Pernah mendengar kata "homeschooling"? Pola pendidikan ini semakin hari semakin banyak dipilih oleh para orangtua.Homeschooling yang berarti sekolah rumah, dikenal juga dengan istilah sekolah mandiri atau home education, home based learning. Pengertianhomeschooling secara umum adalah model pendidikan alternatif, atau proses layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah yang dilakukan orangtua, keluarga, dan lingkungan yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan dan proses pembelajarannya. Sehingga, anak dapat mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuannya.
Nah, ketika akan menerapkan homeschooling, ada baiknya orangtua mempelajari tips di bawah ini:

JAKARTA, KOMPAS - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) melalui Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad mengaku masih ada kesulitan untuk mewujudkan pendidikan wajib belajar 12 tahun.
Ia mengungkapkan, kesulitan utama untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan Kemendiknas kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.
Berdasarkan penjelasannya, tahun ini Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah hanya mendapatkan porsi anggaran sekitar Rp 5 triliun yang berasal dari APBN. Sedangkan untuk mendukung wajib belajar di Pendidikan Dasar, Kemdiknas tercatat sudah menggelontorkan dana Rp 42 triliun yang dibagi ke dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 18 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 9 triliun dan tambahan dana dari pusat sekitar Rp 15 triliun.

JAKARTA, KOMPAS - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, sampai dengan hari ini, Senin (1/8/2011), sedikitnya hanya tinggal 35 kabupaten/kota dari sebelumnya 39 kabupaten/kota yang belum menyelesaikan penyaluran dana BOS triwulan pertama dan kedua. Ia mengungkapkan, menindaklanjuti rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono, pekan lalu, digelar rapat Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) bersama Kementerian Koordinasi dan Kesejahteraan Rakyat (Kemkokesra).

Dalam rapat tersebut, selain membahas percepatan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) bagi daerah yang belum menyalurkannya, juga akan merumuskan beberapa poin yang kemungkinan akan dijadikan alternatif jika metode penyaluran BOS pada tahun mendatang perlu diubah ataupun dimodifikasi.