FUN FOR YOU ...

JAKARTA, KOMPAS — Polres Bojonegoro mengungkapkan kronologi kasus perjokian ujian nasional (UN) oleh enam SMP PGRI Kadewan, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Kejadian ini melibatkan banyak pihak, termasuk Moelyono, kepala sekolahnya sendiri.
Seperti diberitakan, kasus perjokian dalam ujian nasional (UN) tingkat SMP terungkap di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (27/4/2011). Enam orang diperiksa di Kepolisian Resor Bojonegoro berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk seorang kepala SMP PGRI Kedewan.
Kepala Polres Bojonegoro Ajun Komisaris Besar Widodo menjelaskan, modus perjokian itu adalah enam orang menggantikan siswa peserta UN, dengan imbalan senilai Rp 100.000 per mata pelajaran yang diujikan. Widodo menduga, perjokian ini terorganisasi karena enam joki itu berseragam sekolah dan membawa kartu peserta. Perjokian itu kemungkinan diotaki kepala sekolah untuk memenuhi target kelulusan.

Polisi masih terus mengusut pihak yang membocorkan soal ujian tersebut. Dari informasi yang dihimpun Kompas, kebocoran soal ujian untuk pelajaran Fisika diketahui dari laporan seorang guru SMA negeri kepada anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Ia mengeluh karena diminta mengisi naskah soal Fisika oleh wakil kepala sekolahnya pada Rabu (20/4/2011) atau sehari sebelum UN Fisika berlangsung.

"Meskipun pelaksanaan UN SMP pada hari pertama di sejumlah daerah tidak terlaksana, para siswa tidak boleh dirugikan. Mereka tetap bisa ikut UN susulan," kata Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Muhammad Aman Wirakartakusumah di Jakarta, Senin (25/4/2011).
Aman menjelaskan, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sejumlah sekolah memulangkan siswa yang sedang ikut UN Bahasa Indonesia. Pasalnya, para orangtua khawatir dengan keselamatan anak-anak mereka karena terjadi gempa bumi.

JAKARTA, KOMPAS— Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional (Balitbang Kemdiknas) Mansyur Ramly mengatakan, ujian nasional (UN) jenjang SMP/MTs dan SMPLB yang dimulai Senin (25/4/2011) ini diikuti 3.716.596 peserta. Mereka tercatat di 47.369 sekolah dari seluruh Indonesia.
Peserta UN akan diuji pada empat mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris. Peserta yang berhalangan hadir dengan keterangan resmi dapat mengikuti UN susulan pada 3-6 Mei.

"Menyelenggarakan UN adalah sebuah tugas besar, jika terjadi beberapa kecurangan, saya rasa itu wajar, karena kami bukan malaikat," ujarnya.
Nuh menganggap, kesuksesan UN tahun ini dapat dilihat berdasarkan data statistik klasifikasi aspirasi masyarakat tentang pelaksanaan UN. Penurunan yang signifikan terjadi pada jumlah pengaduan masyarakat terhadap kecurangan UN.

SEMARANG, KOMPAS — Polisi diminta menelusuri berbagai kabar tentang kebocoran jawaban soal ujian nasional (UN) yang beredar melalui pesan layanan singkat di sejumlah daerah, kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Mahmud Mahfudz.
"Dugaan kebocoran ini harus diungkap agar tidak menimbulkan keresahan pada siswa," kata Mahmud di Semarang, Rabu (20/4/2011).
Menurut dia, dugaan kebocoran jawaban tersebut harus ditelusuri untuk mengetahui tentang kemungkinan keterlibatan pihak sekolah atau jaringan tertentu.
"Dugaan kebocoran ini tetap harus diselidiki meski belum tentu kebenaran kunci jawaban yang beredar tersebut," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

KOMPAS- Tahun ini pemerintah telah memberikan porsi 40 persen untuk sekolah dalam menentukan kelulusan siswa, sementara 60 persen tetap dipegang pemerintah melalui hasil ujian nasional. Angka 60 persen tentunya lebih besar sehingga penentuan kelulusan masih didominasi oleh peran pemerintah, bukan oleh guru. Selain itu, penentu kelulusan lebih didominasi oleh ujian, bukan oleh bentuk assessment-assessment lain.
Dilihat dari porsi 40 persen ditentukan oleh sekolah dan 60 persen oleh ujian sekolah berarti kelulusan siswa ditentukan oleh 60 persen hasil UN, 24 persen ujian akhir sekolah (UAS), dan 16 persen dari penilaian lain. Atau, dengan kata lain, 84 persen kelulusan ujian ditentukan oleh ujian.

Sebanyak 18 pengaduan tersebut berupa, SMS sebanyak dua belas, email lima pengaduan, dan satu telepon. Rata-rata, pengaduan tersebut berasal dari masyarakat, seperti di Padang Sidempuan, Pemalang, Ponorogo dan Fak-fak, Papua Barat.
"Kami menerima 18 pengaduan yang sifatnya menduga adanya bocoran. Misalnya, seperti di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Amplopnya diduga terbuka, dan itu dianggap sebagai kebocoran. Setelah dikonfirmasi, ternyata itu bukan karena dibuka, tetapi lecet, mengingat pengiriman naskah ke Padang Sidempuan yang terbilang jauh. Pengaduan apa saja selalu saya konfirmasikan," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Ka Balitbang), Mansyur Ramli, Senin (18/4/2011), di Jakarta.

KENDAL KOMPAS — Sebanyak 9.323 siswa SMA/MA/SMK di Kabupaten Kendal ikuti ujian nasional tahun 2011 yang berlangsung Senin (18/4/2011) besok hingga kamis (21/4/2011) mendatang.
Ketua Panitia Ujian Nasional Kabupaten Kendal Gunoto saat dikonfirmasi Minggu (17/4/2011) mengatakan, semua soal ujian nasional saat ini sudah ada di Posko Ujian Nasional kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Jalan Raya Barat Kendal.
"Soal ujian sudah kami terima sejak Sabtu sore kemarin, dengan pengawalan petugas kepolisian. Soal kami simpan di gudang soal yang disegel," ujar Gunoto. Ia menambahkan, selama pelaksanaan ujian, gudang soal UN dijaga oleh aparat kepolisian dari Polres Kendal agar terhindar dari pencurian soal yang berakibat kepada kebocoran soal.

"Sangat prihatin jika ada guru yang berlaku curang. Jangan ajari anak didik dengan kecurangan. Apa jadinya jika guru yang dihormatinya mengajarkan kecurangan," kata Sekretaris Jenderal IGI Mohammad Ihsan, di Surabaya, Sabtu (16/4/2011).

"Nilai ujian sekolah bisa dihapus (nol) dan sekolah yang bersangkutan masuk daftar hitam," kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh seusai melakukan inspeksi mendadak ke Percetakan Balai Pustaka, Sabtu (9/4/2011) di Pulo Gadung, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS - Perwakilan siswa dari 15 SMA/SMK di Jakarta membacakan deklarasi penolakan terhadap segala bentuk kekerasan di sekolah (bullying), Sabtu (9/4/2011), di GOR Soemantri Brojonegoro, Jakarta. Deklarasi stop kekerasan di sekolah diprakarsasi Plan Indonesia bersama Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Pada kesempatan itu ketiga pihak menandatangani nota kesepahaman terkait kampanye penghentian kekerasan di sekolah. Survei yang dilakukan Plan Indonesia pada 2008 menunjukkan hampir 70 persen siswa SMU menyatakan terjadi kekerasan dan pelecehan verbal, mental ataupun fisik di lingkungan sekolah mereka.
Guna mempromosikan kegiatan ini, pihak penyelenggara menggelar kompetisi sepakbola untuk siswi SMA/SMK di Jakarta. Kompetisi sepakbola ini digelar khusus untuk siswi, karena merupakan pendekatan inovatif dan juga merupakan bagian dari kampanye Global Plan.

"Yang harus didorong selanjutnya adalah pengadaan teknologi," ujar peneliti dari Pusat Penelitian (P2) Fisika LIPI, Perdamean Sebayang, Jumat (8/4/2011), di sela-sela  acara Atma Jaya Science Fair 2011 di Unika Atma Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan. Ia mengatakan, dalam kompetisi fisika ini sekolah-sekolah swasta benar-benar mendominasi.

Mulai tahun ini, peran tim pengawas atau pemantau independen dalam pengawasan ujian nasional (UN) dihilangkan karena pengawasan tersebut dilakukan langsung oleh pihak perguruan tinggi. Posisi perguruan tinggi dalam struktur organisasi kepanitiaan UN berada di atas panitia UN itu sendiri.
Ketua Panitia UN dan Ujian Sekolah SMKN 40 Jakarta Sukarno, Rabu (6/4/2011), di Jakarta, mengatakan, ketiadaan tim independen tidak memberikan kendala berarti. Ia mengakui hal itu meski pihak sekolah merasa sangat terbantu oleh peran aktif mereka.

"Tempatkan orang sesuai kemampuannya karena tidak semua orang mampu menjadi guru BK," kata psikolog Ieda Poernomo Sigit Sidi pada seminar "Optimalisasi Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mempersiapkan Siswa untuk Bersaing di Tingkat Global", Senin (5/4/2011) di Jakarta.

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan DKI Budiana mengimbau para siswa dan orangtua siswa agar tidak terlalu khawatir dengan lima paket soal dalam UN. Menurutnya, kerumitan itu justru terjadi pada pengawas, sementara siswa tak perlu khawatir.

"Lantaran percaya pada hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya hasil ujian tidak sesuai harapan," ujarnya di kantor DPRD Bantul, Sabtu (2/4/2011).

JAKARTA, KOMPAS - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, Kamis (31/3/2011) malam tadi, membenarkan bahwa pihaknya meminta pengembalian tunjangan fungsional guru non-PNS oleh guru-guru swasta di Jakarta Pusat. Taufik juga mengklarifikasi pernyataan para guru swasta, bahwa tunjangan tersebut senilai Rp 220.000 per bulan yang dibayarkan per triwulan dan diusulkan satu tahun sebelumnya.
Kadisdik mengatakan, total jumlah guru yang memperoleh tunjangan tersebut sebanyak 41.000 dan bukan hanya di wilayah Jakarta Pusat, melainkan juga di semua wilayah DKI Jakarta. Dari total 41.000 guru tersebut, para guru yang menerima pengiriman ganda (double) itu sebanyak 1.645 guru non-PNS.
"Bukan salah kirim. Fakta di lapangan, datanya justru banyak yang double. Semisal begini, ada guru yang memasukkan namanya dua kali seperti A Latief, tapi mereka masukkan juga nama Abdul Latief. Selain itu, ada juga guru yang mengajar di dua sekolah dan menulis data untuk masing-masing sekolah dengan dua tunjangan berbeda, yang di sekolah A masukkan data tunjangan fungsional, sedangkan di sekolah B dia masukkan tunjangan profesi," papar Taufik.