FUN FOR YOU ...

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Menteri Pendidikan Nasional Prof dr Fasli Jalal menyampaikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas guru Indonesia. Menurut Fasli, banyak pilar penting untuk membangun pendidikan, tetapi guru adalah pilar utama untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Komitmen pemerintah ditunjukkan dengan memberikan Rp 70 triliun hingga 2016 untuk membiayai peningkatan profesionalitas guru melalui sertifikasi. Hal itu dikatakannya pada Kongres I Ikatan Guru Indonesia (IGI), di Ruang VIP Gedung A Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Selasa (21/6/2011).
"Guru harus bermartabat. Untuk bermartabat, guru harus profesional dan terjamin kesejahteraannya. Pemerintah berkomitmen meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan guru. Inilah harga yang harus kita bayar untuk memastikan guru profesional dan martabat itu terjadi jika kesejahteraannya terjamin," tegas Fasli seperti dimuat dalam rilis IGI kepada Kompas.com, hari ini.

AKARTA, KOMPAS— Cerita seputar kejujuran Siami (32) dan putranya, Alif, yang diusir oleh warga Gadel, akhirnya sampai juga di telinga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Bambang Harymurti sebagai pendukung acara apresiasi untuk Siami yang bertajuk "Jujur Itu Hebat", Kamis (16/06/2011), ia mendapat pesan singkat melalui telepon genggam dari pembantu Presiden yang mengatakan bahwa Presiden ingin bertemu Siami.
Hal ini kemudian disampaikan kepada Siami di Surabaya melalui telekonferensi di Gedung Mahkamah Konstitusi. "Saya dapat pesan dari Pembantu Presiden, Presiden juga tergugah dengan Ibu Siami, dan Presiden ingin mengundang Ibu ke Istana untuk bertemu beliau (Presiden SBY)," ujar Bambang kepada Siami.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Nasional, mengusulkan kenaikan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Pemerintah berharap naiknya anggaran BOS tersebut mencegah pungutan di SD/SMP Negeri sederajat.
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menjelaskan, usulan kenaikan anggaran untuk SD dari Rp 12,4 triliun menjadi Rp 18,1 triliun. Sedangkan untuk SMP/MTS, dari Rp 7,4 triliun menjadi Rp 9,5 triliun.
"Kenaikan tersebut membuat kami semakin tegas bahwa tidak boleh ada lagi pungutan-pungutan," kata Nuh, Kamis (9/6/2011) di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS - Berdasarkan data yang dipaparkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh, dengan perolehan jumlah 4.823 atau 0,95 persen siswa SMP/MTs yang tidak lulus ujian nasional (UN), tahun ini Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi dengan jumlah siswa tidak lulus UN terbanyak. Hal itu terjadi karena jumlah siswa yang mengikuti UN di provinsi tersebut terbilang cukup banyak, yaitu mencapai 544.498 peserta.
Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi provinsi dengan persentase tidak lulus UN tertinggi. Tercatat 6,15 persen atau sama dengan 3.722 siswa yang tidak lulus UN 2011 dari 60.518 siswa yang ikut UN. Setelah Kalbar, presentase ketidaklulusan tertinggi ditempati Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang mencapai 3,32 persen atau 657.